Komentar
Dompu, koranlensapos.com**Sebanyak
8. 984 warga Kabupaten Dompu yang tersebar di 8 kecamatan belum memiliki KTP
Elektronik. Dari jumlah tersebut, 4. 780 orang di antaranya kaum adam,
sedangkan sisanya 4. 204 orang kaum hawa.
Hal tersebut terungkap saat rapat pleno hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 yang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Dompu pada Selasa kemarin.
Berdasarkan data yang dirilis KPU Kabupaten Dompu hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), penduduk yang belum memiliki KTP elektronik itu justru terbanyak ada di wilayah Kecamatan Kilo yang notabene berpenduduk paling sedikit di antara kecamatan-kecamatan lainnya yakni 1. 777 orang (laki-laki 912 dan perempuan 865). Terbanyak kedua adalah Kecamatan Manggelewa sebanyak 1. 762 orang. Kecamatan Woja berada pada posisi ketiga yakni 1. 513 orang lalu disusul Kecamatan Pekat 1. 402 orang dan kecamatan Dompu 1. 269 orang.
Sedangkan Kecamatan Hu'u masih ada 818 orang yang belum memiliki KTP elektronik tersebut. Lainnya adalah Kecamatan Pajo 247 orang dan Kecamatan Kempo 191 orang.
Hal tersebut terungkap saat rapat pleno hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 yang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Dompu pada Selasa kemarin.
Berdasarkan data yang dirilis KPU Kabupaten Dompu hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), penduduk yang belum memiliki KTP elektronik itu justru terbanyak ada di wilayah Kecamatan Kilo yang notabene berpenduduk paling sedikit di antara kecamatan-kecamatan lainnya yakni 1. 777 orang (laki-laki 912 dan perempuan 865). Terbanyak kedua adalah Kecamatan Manggelewa sebanyak 1. 762 orang. Kecamatan Woja berada pada posisi ketiga yakni 1. 513 orang lalu disusul Kecamatan Pekat 1. 402 orang dan kecamatan Dompu 1. 269 orang.
Sedangkan Kecamatan Hu'u masih ada 818 orang yang belum memiliki KTP elektronik tersebut. Lainnya adalah Kecamatan Pajo 247 orang dan Kecamatan Kempo 191 orang.
Dalam rapat pleno yang dihadiri oleh
perwakilan pengurus partai politik itu, KPU Kabupaten Dompu telah menetapkan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun
2018 sebanyak 157. 283 pemilih. Terdiri dari 77.969 pemilih laki-laki dan
79.314 pemilih perempuan. "Jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada
pemilih laki-laki," ungkap Ketua Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat,
Suherman, S. Pd. Lebih lanjut Suherman menjelaskan terhadap data pemilih
potensial non KTP Elektronik sejumlah 8. 984 di atas, KPU akan segera
berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Kabupaten Dompu. "Untuk mengecek dan memastikan apakah warga negara
tersebut benar-benar tidak memiliki identitas kependudukan atau tidak,"
ujarnya. Suherman menambahkan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik tersebut
juga di dalamnya termasuk pemilih pemula yang saat ini masih duduk di bangku
SMA sederajat.
Penduduk yang tidak memiliki
identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga
(KK) tidak hanya 'bermasalah' dalam coklit pemutakhiran data pemilih. Tetapi
juga berkendala pada urusan-urusan lainnya.
Salah satunya dirasakan oleh petugas validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada akhir 2017, Unit Pengelola PKH (UPPKH) Kabupaten Dompu menerima data By Name By Adress (BNBA) dari Kementerian Sosial RI untuk penambahan Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta PKH.
Koordinator PKH Kabupaten Dompu, M. Irawan mengaku dalam proses validasi di lapangan, banyak dijumpai warga miskin yang seharusnya akan menjadi peserta PKH namun datanya tidak dapat diinput disebabkan tidak memiliki identitas kependudukan. "Kalau tidak ada identitas kependudukan, maka kami tidak bisa melakukan input data. Kalau kami memaksa memasukkan datanya, data itu tetap tidak akan diterima oleh server. Pengurusan rekening juga harus ada KTP," ungkap Irawan. Akibatnya, lanjut Irawan warga miskin tersebut tidak tercover lagi dalam daftar tambahan penerima PKH.
"Hati kami menangis menghadapi kondisi semacam ini," ucapnya. Ia berharap para warga tersebut agar segera mengurus identitas kependudukan. Ia juga berharap pemerintah desa dan Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu dapat membantu warga miskin dalam pengurusan identitas kependudukan. (Amin Dompu)
Salah satunya dirasakan oleh petugas validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada akhir 2017, Unit Pengelola PKH (UPPKH) Kabupaten Dompu menerima data By Name By Adress (BNBA) dari Kementerian Sosial RI untuk penambahan Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta PKH.
Koordinator PKH Kabupaten Dompu, M. Irawan mengaku dalam proses validasi di lapangan, banyak dijumpai warga miskin yang seharusnya akan menjadi peserta PKH namun datanya tidak dapat diinput disebabkan tidak memiliki identitas kependudukan. "Kalau tidak ada identitas kependudukan, maka kami tidak bisa melakukan input data. Kalau kami memaksa memasukkan datanya, data itu tetap tidak akan diterima oleh server. Pengurusan rekening juga harus ada KTP," ungkap Irawan. Akibatnya, lanjut Irawan warga miskin tersebut tidak tercover lagi dalam daftar tambahan penerima PKH.
"Hati kami menangis menghadapi kondisi semacam ini," ucapnya. Ia berharap para warga tersebut agar segera mengurus identitas kependudukan. Ia juga berharap pemerintah desa dan Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu dapat membantu warga miskin dalam pengurusan identitas kependudukan. (Amin Dompu)