Bima,Berita11.com—
Aliansi Persatuan Gerakan Pemuda Dompu (PGPD) mendesak Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Dompu agar transparan dalam melaksanakan program jagung dan
hortikultura.
“Selama ini jajaran
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu tidak pernah transparan terhadap
realisasi program-program yang ada. Terutama dalam hal anggaran bibit jagung,
kedelai dan padi. Begitu juga dengan jumlah dan luas lahan yang mendapatkan
hortikultura,” kata Koordinator PGPD Johansyah S.Pd saat hearing dengan pejabat
Distabun Kabupaten Dompu, Rabu (27/9/2017).
Johansyah dan
kawan-kawannya juga mendesak Distabun agar transparan soal nama-nama kelompok
penerima manfaat program. Demikian juga soal RUK dan RDKK.
“Selama ini kucuran
anggaran bantuan dari pusat nilainya sangat besar. Namun Dinas Pertanian dan
Perkebunan Dompu tidak menerapkan sifat transparansi terhadap keberadaan
anggaran tersebut,” kata Johansyah.
Pada kesempatan yang
sama Kepala Bidang Tanaman Pangan Distabun Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan SP
menegaskan bahwa OPD setempat sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan
undang-undang.
“Bahkan nilai-nilai
transpransi tetal kami lakukan dan berikan terhadap pubik. Jadi tidak benar
kalau kami menutupi-menutupi mengenai keberadaan program dan anggaran yang ada di
Dinas Pertanian dan Perkebunan,” katanya.
Syahrul meminta PGDP
tidak menyorot tanpa fakta. “Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh
Dinas Pertanian dan Perkebunan silakan berikan datanya dan bila perlu laporkan
ke polisi,” katanya. (RUL)