Tentang Utang Pemprov Kepada Kontraktor, Ini Tanggapan Gubernur Zul

Mataram, koranlensapos.com - Beberapa hari lalu masyarakat NTB dihebohkan dengan kabar tentang utang Pemerintah Provinsi NTB kepada kontraktor. Bahkan dikabarkan salah satu kontraktor Ahmad Amrullah hendak melakukan penyegelan teehadap mobil dinas Gubernur Zulkieflimansyah, namun ia tidak menemukannya di parkiran pendopo.

Mengenai utang kepada kontraktor itu akhirnya ditanggapi oleh Gubernur Zul. Tanggapan itu disampaikan secara terbuka oleh Bang Zul di beranda facebooknya Bang Zul Zulkieflimansyah sekitar 4 hari lalu.

"Tadinya saya nggak mau merespon persoalan hutang Pemda kepada kontraktor-kontraktor, karena saya yakin persoalan ini akan selesai pada waktunya sebelum saya selesai mengemban amanah sebagai Gubernur September ini," tulisnya.

Tetapi karena menilai persoalan ini sangat tendensius dan sudah sangat  politis, sehingga akhirnya memberikan Bang Zul merasa perlu untuk mengklarifikasinya. 

"Tapi karena sangat tendensius dan sudah sangat politis,

perlu juga nampaknya dikasih sedikit penjelasan agar tidak digoreng ke sana kemari untuk tujuan yang sifatnya sangat politis. Tapi karena memang tahun politik, ya dimaklumi saja lah," tulisnya lagi.

Dijelaskan Bang Zul, pekerjaan atau proyek pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika anggarannya sudah diketuk biasanya sudah langsung ada kontraktor yang mengerjakan proyek atau pekerjaannya. Padahal dananya belum turun atau belum cair. 

"Nah, kontraktor-kontraktor ini walaupun dananya belum turun, melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan modal sendiri, dengan pinjaman kiri kanan dan lain-lain. Biasaya karena sudah ada jaminan anggaran ya nggak ada masalah. Jadi Ketika dananya cair ya segera pinjaman dll bisa dilunasi," jelas mantan anggota DPR RI 3 perode Fraksi PKS dari Dapil Banten itu.

Tidak ada yang menyangka wabah Covid akan menyapa, lanjutnya. Dana yang sudah dialokasikan untuk banyak pekerjaan terpaksa dipotong dan dipangkas. 

"Dan dipangkasnya kadang dari pusat sehingga wajar kita semua jadi kelabakan," ulasnya.

 Dilanjutkan Gubernur, rencana-rencana awal jadi tidak mungkin dieksekusi karena dana-dananya sudah terpangkas untuk mengatasi covid 19. 

"Kita paham bahwa sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah kadung dikerjakan, tapi menyelamatkan jiwa kita semua jauh lebih penting dan menjadi prioritas," paparnya.

Penanganan dan pencegahan Covid -19 itulah yang membuat banyak pekerjaan jadi tertunda pembayarannya demi keselamatan jiwa seluruh masyarakat NTB.

"Bukan karena kesengajaan tapi memang kondisi objectif membuat kita membuat keputusan pahit untuk menunda pembayaran banyak pekerjaan tadi," terangnya.

Dikatakan Bang Zul, bagi kontraktor bermodal besar walaupun berat tetapi masih bisa survive. Tapi yang kadung meminjam dari bank bahkan rentenir tentu jadi masalah sangat berat dan serius. Uang sudah terpakai tapi pembayaran tertunda bahkan belum jelas dibayarnya kapan.

"Kami memang tak bisa mengendalikan dan mengenal semua kontraktor-kontraktor yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan ini dikerjakan karena aspirasi dari daerah pemilihan, atau karena usulan-usulan dan proposal masyarakat, dimana kontaktornya kadang memang dipilih dan ditentukan  sendiri oleh yg membawa aspirasi.

"Dari sini ceritanya bisa jadi panjang memang," urainya.

Walaupun demikian, lanjutnta pihak Pemprov berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang jelas proses dan akuntabilitasnya. 

"Kami yakin proses pembayaran ini akan selesai. Tentu pembayarannya akan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan kita," ungkapnya.

Terkait komitmen pembayaran itu, sambungnya, Kepala BPKAD sudah dipanggil dan clear akan selesai dalam beberapa bulan mendatang. 

"Yang jadi masalah kalau proyek dan pekerjaan-pekerjaan ini berpindah tangan ke beberapa kontraktor hanya karena mengharapkan fee doang," sebut Bang Zul lagi.

Untuk itu, imbuhnya kontraktor yang merasa berat dan belum terselesaikan haknya agar menccatat siapa yang telah memberikan dan menjaminkan pekerjaannya.

"ihat rencana waktu dan prosedur pembayarannya dan lihat juga benar tidak ada anggarannya," pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy meluruskan informasi tersebut adanya penyegelan yang dilakukan oleh pihak kontraktor saat menagih utang. Diakuinya memang ada kontraktor yang datang untuk melakukan kesepakatan mengenai kepastian pembayaran utang piutang tersebut. Kadis menegaskan tidak terjadi penyegelan apapun.