Komentar
Tim BPK Perwakilan NTB saat diterima Pemda Dompu. Tim ini akan melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025Dompu, koranlensapos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan pendahuluan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas nomor: 23/T/ST/DJPKN-VI.MTR.PPD01/01/2026. "Pemeriksaan akan berlangsung selama kurang lebih 35 hari, terhitung mulai tanggal 28 Januari sampai 17 Maret 2026," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni.
Kegiatan pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta proses pengelolaan keuangan daerah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin saat entry meeting bersama tim BPK menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan menyediakan data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Wabup menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif serta proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK.
Melalui pemeriksaan pendahuluan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi awal dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025 agar disusun secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Di kesempatan terpisah, Bupati Bambang Firdaus menyampaikan pemeriksaan ini merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah wajib menunjukkan kerja sama, keseriusan, dan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK," pinta Bupati.
Bupati menegaskan pemeriksaan ini menjadi prioritas utama seluruh perangkat daerah. Untuk itu, seluruh pimpinan perangkat daerah wajib mengarahkan jajarannya untuk mempersiapkan sejak dini seluruh hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, baik dari aspek administrasi maupun fisik pelaksanaan kegiatan.
"Mari kita tunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu adalah pemerintah daerah yang taat terhadap peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah," tandas Bupati. (emo).