Komentar
Pengakuan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA pada Acara serah terima secara virtual laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, Jumat (29/5) di ruang Rapat Bupati Bima.
Acara dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs.H.Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, Sekda Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si, Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dan Kepala BPPKAD Adel Linggi Ardi, SE.
Bupati Bima dalam sambutannya setelah prosesi penyerahan LHP tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari tahap I yang kemudian dilanjutkan lagi 30 hari pada tahap II meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.
Lanjut Bupati, bahwa Opini WTP diraih Kabupaten Bima ini, menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah. Karena pada dasarnya, menurut Bupati biasa Disapa IDP ini, untuk tata kelola keuangan daerah tidak serta merta berpuas diri setelah mendapat opini WTP tersebut.
“Kita tidak puas dengan WTP yang diterima ini, namun yang kita harapkan adalah, tata kelola keuangan di Kabupaten Bima terus semakin membaik, tingkat kesalahan terus semakin kecil, sehingga dapat memacu semangat bagi kami dalam tata kelola keuangan daerah,”ujar Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengharapkan, kerjasama seluruh Pimpinan OPD dan ASN di Kabupaten Bima, agar bekerja lebih tertib, lebih taat pada aturan perundang-undangan dan yang paling utama berhati-hati dalam mengelola keuangan, pungkas IDP. (TIM)