Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Kekeruhan air yang menjadi sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu mencapai 2000 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Akibatnya IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang dimiliki perusahaan milik daerah tersebut tidak mampu untuk mengolahnya. Batas maksimal yang mampu diolah hanya dengan tingkat kekeruhan maksimal 300 NTU.
Demikian diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun dalam diskusi di Grup WhatsApp LakeyNews.Com Jumat malam (19/11/2021).
"Air keruh saat musim hujan tidak mungkin mampu dijernihkan oleh BAK IPA dengan tingkat kekeruhan hingga 2000 NTU," kata Muttakun.
Muttakun menjelaskan air keruh menggambarkan buruknya 3 (tiga) hal yakni pengelolaan (manajemen), sumber air dan kondisi kerusakan hutan.
"Ketiga hal tersebut menentukan 3 hal pula tentang kondisi air yakni Kualitas, Ketersediaan dan Penyaluran," paparnya.
Dikatakannya usaha memperbaiki manajemen sepertinya tidak disentuh. Demikian pula proses pengolahan air dari keruh hingga menjadi jernih dan layak untuk diminum juga tidak menjadi perhatian. Ditambah lagi ketersediaan air (sumber mata air) yang semakin berkurang oleh berkurangnya tutupan lahan.
Lebih lanjut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu yang dikenal aktif di medsos ini menyebut penyebab kekeruhan air sudah pasti karena lumpur dari wilayah hulu (hutan) yang dibawa oleh arus banjir.
"Kondisi air keruh saat ini akibat tidak ada upaya serius untuk mengatasinya dan itu terjadi sudah 10 tahun. Dan selama 10 tahun kita kehilangan momen ketika langkah antisipasi pencegahan kerusakan hutan tidak dilakukan oleh pemerintah yang berwenang," sebutnya.
Ia menegaskan seandainya hutan tidak mengalami kondisi kerusakan seperti saat ini, maka tingkat kekeruhan air tidak mungkin mencapai 2000 NTU.
"Kekeruhan yang tinggi ini dampak dari kerusakan hutan ditambah dengan kondisi bak air di Karamabura yang tidak lagi mampu menyaring air keruh agar bisa sedikit jernih sebelum masuk Bak IPA," katanya sembari menyarankan agar PDAM harus menyediakan tawas untuk menjernihkan air dan kaporit untuk membunuh kuman kendati tetap tidak akan mampu menjernihkan air dengan kekeruhan hingga 2000 NTU itu.
Tetapi, Muttakun mengungkapkan PDAM berada dalam kondisi dilematis. Untuk menyediakan tawas dan kaporit, jelas membutuhkan biaya. Sedangkan informasi yang diketahuinya saat ini PDAM tidak lagi punya anggaran untuk membeli kaporit dan tawas yang biasanya dibutuhkan 6 Kg Kaporit serta 150 Kilogram Tawas per hari. Akhirnya air keruh pun dengan terpaksa tetap didistribusikan oleh PDAM Dompu ketimbang tidak ada air sama sekali.
Mirisnya lagi, informasi yang diterimanya bahwa PDAM Dompu saat ini sudah 8 bulan tidak lagi bisa membayar gaji pegawai dan karyawannya.
Sebagai solusi sementara, Legislator Utusan Partai NasDem yang berlatar belakang aktivis lingkungan ini memberikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
Pertama, untuk menjernihkan air yang keruh saat ini, meski tidak bisa sebening embun maka Pemkab Dompu harus segera memberikan anggaran untuk pengadaan kaporit dan tawas.
"Jangan tunggu APBD 2022, itupun kalau dianggarkan oleh Pemkab," pintanya.
Kedua, harus ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk serius mengatasi persoalan air dalam hal pemenuhan kualitas, ketersediaan dan distribusi air bersih.
"Tiga persoalan air di atas, menyangkut kualitas, ketersediaan dan distribusi memerlukan langkah terpadu yang tidak hanya menyelesaikan kualitas air saja melainkan juga menyelesaikan persoalan ketersediaan air," tandasnya.
Ketiga, terkait ketersediaan air, lanjutnya maka mulai sekarang hal-hal yang menyebabkan sumber mata air semakin berkurang bahkan hilang maka langkah nyata dan panjang yang harus kita tempuh adalah mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan manusia.
"Sebab hutanlah yang mengikat air dan melepaskan dalam bentuk sumber mata air yang dipakai oleh manusia di Dompu. Tapi sayang, manusia tidak berakal dan dungu tidak pernah mampu kita sadarkan ketika masih terus melakukan pengrusakan hutan. Demikian pula, sayang seribu sayang, ketika yang memiliki kewenangan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki negeri ini. Demikian pula, banyak juga dari kita yg tdk memiliki kepedulian untuk sama-sama menyadarkan pemimpin bahkan lebih mencari posisi aman karena terbiasa berada di zona aman. Mestinya kalau penjajah mengoyak bumi kita maka penjajah itu dilawan oleh kita.
Dan saat ini penjajah itu ada dalam wujud lain yaitu mereka yang mengoyak dan merusak hutan dan tidak pernah kita lawan dalam hal ini ditindak oleh yang berkuasa dan berwenang menyelamatkan bumi ini dari kehancuran oleh tangan-tangan manusia," ulasnya panjang lebar seraya memberikan kritik tajam kepada para oknum perusak hutan dan pemegang kebijakan.
Dalam kesempatan lain Muttakun menyebut puncak-puncak gunung di Dompu bagaikan lapangan golf menunjukkan keparahan tingkat tinggi kerusakan hutan di daerah berjuluk Bumi Nggahi Rawi Pahu tersebut. (Bersambung).