Komentar
Dompu, Lensa Pos NTB - Responsive Innovative Fund (RIF) bekerja sama dengan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu menggelar Pelatihan Gender dan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Agropolitan Jago Kala - Dompu.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pantai Nanga To'i Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB pada Rabu (15/1/2020).
Narasumber kegiatan itu adalah Hj
Daryati Kustilawati (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu) dan Dwi Suciana dari LSM Mitra Samya Mataram.
Dalam materinya, kedua narasumber banyak menegaskan kepada kaum perempuan agar mengembangkan potensi diri yang dimiliki dalam meningkatkan kehananan keluarga baik dari aspek ekonomi maupun kehidupan sosial budaya.
Kepada para suami juga diminta agar memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk mengembangkan diri dengan tetap menjaga kodratnya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya.
Kepada pemerintah desa maupun daerah juga diharapkan agar benar-benar merealisasikan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga terwujud pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tanpa mengenyampingkan kodratnya masing-masing.
Dikemukakan Daryati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDG's) 2045 terdiri dari 17 poin.
Poin kelima adalah Kesetaraan Gender (Gender Equality).
"Tujuan lima ini bagaimana mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan," jelasnya.
Untuk pencapaian tujuan tersebut, ada 7 poin yang harus diwujudkan, yaitu pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun; kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
Ketiga, menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa.
Keempat, melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah serta kepemilikan lainnya, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai hukum nasional;
Kelima, meningkatkan kemampuan teknologi yang memampukan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
Keenam, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat;
Ketujuh, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.
Lebih lanjut dikatakannya ada 3 hal pokok yang harus diperjuangkan oleh perempuan. Yaitu pertama, memerangi kebodohan. Seorang perempuan harus berpendidikan tinggi, memiliki keterampilan, paham teknologi dan berwawasan luas.
Kedua, memerangi kemiskinan. Perempuan harus berkontribusi secara sosial dan ekonomi.
Ketiga, memerangi ketidakadilan pada perempuan. Perempuan harus bisa menentang penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat dan memperjuangkan kesetaraan gender.
Selanjutnya narasumber Dwi Suciana menggunakan tekhnik metode diskusi kelompok dan tanya jawab.
Seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok diskusi untuk membahas tentang kewirausahaan perempuan ditinjau dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau yang lazim disebut analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).
Setelah itu, perwakilan dari masing-masing kelompok mendapat kesempatan untuk memaparkan hasil diskusinya.
"Diskusi kelompok ini untuk melatih para peserta untuk selalu mengkomunikasikan segala persoalan yang dijumpai dan bisa kompak dan bekerja sama antara suami istri maupun dengan anggota KWT (Kelompok Wanita Tani)," jelas Dwi.
Lebih lanjut ia berharap pemerintah desa menghidupkan Kelompok Wanita Tani di desa masing-masing sebagai wadah kerja sama kaum wanita tani di dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dalam mengelola usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar tempat tinggalnya. (AMIN).
