Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Diskusi "OBOR Dompu" Sukses, Ini Catatan Selengkapnya

Rabu, 01 Januari 2020 | 4:42 PM WIB Last Updated 2020-01-02T04:08:35Z

Dompu, Lensa Pos NTB -Agenda Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Dompu dalam menyelenggarakan Forum Diskusi Obrolan Orang (OBOR) Dompu bertajuk "Kilas Balik Kinerja Pemkab Dompu 2019" terlaksana dengan sukses dan lancar.
Kegiatan yang disponsori oleh Ori Coffee, Endry Foundation (EF), LP2DPM, LKP "Parduli Rasa" dan KNPI Kabupaten Dompu itu dilaksanakan di Gedung Pemuda (GO) Dompu dan dihadiri oleh hampir 100 peserta dari unsur eksekutif, legislatif, para aktivis LSM,tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan insan pers.
Diskusi  yang berlangsung mulai Selasa, 31 Desember 2019 sekitar pukul 21. 00 Wita dan berakhir Rabu, 1 Januari 2020 sekitar pukul 00.13 Wita itu berlangsung dengan seru dan penuh semangat. Para peserta diskusi menyampaikan sorotan serta kritikan maupun apresiasi terhadap kinerja Pemkab Dompu selama 2019 secara blak-blakan sekaligus menyampaikan usulan dan solusi untuk perbaikan di tahun 2020.

Ketua Panitia, Muhdar, M. Pd mengemukakan acara ini bertujuan untuk saling berbagai informasi tentang kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Dompu dan bila ada masalah yang dihadapi agar dapat dibenahi dan dicarikan solusinya.

Ketua MOI Dompu, Sarwon Al-Khan menegaskan kegiatan ini adalah wujud kepedulian terhadap kemajuan Dana (Tanah) Dompu dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik.

Ada sejumlah catatan penting yang diungkapkan peserta dalam forum diskusi yang dipandu oleh Nur Syamsiah (aktivis LSM) dan Suherman (mantan anggota KPU Dompu periode 2014-2019) ini.

Diawali oleh A. Misro (Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu yang sangat mengapreasiasi adanya kegiatan ini.

"Semoga terus berlanjut dan mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Dompu," harapnya.

Misro mengatakan Sat Pol PP memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran operasional.
"Alhamdulillah ada tambahan tahun ini (2019) semoga tahun depan (2020) kebutuhan Sat Pol PP bisa dipenuhi," harapnya.


Sementara Ziadatul Ihsan, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Dompu  menilai kepemimpinan Bupati H. Bambang M. Yasin mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Tetapi fakta itu bertolak belakang dengan kasus stunting yang ada di Kabupaten Dompu yang disebutnya mencapai 40 %.

Ihsan juga menyoroti kerusakan hutan yang sangat parah di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini.
Maraknya politik transaksional di ajang Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Legislatif juga tak luput dari sorotannya. Menurutnya suap-menyuap itu bertentangan dengan ajaran agama.

Namun data stunting 40 % yang disebut Ihsan mendapat sanggahan dari Anas (LP2DPM Kabupaten Dompu. Ia mempertanyakan validitas sumber data tersebut. Lebih lanjut Anas menerangkan bahwa saat ini Pemda Dompu melalui Dinas Kesehatan berjuang keras untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting terhadap bayi dan balita. Bahkan  menggandeng desa untuk pengalokasian DD dan ADD untuk penuntasan kasus ini yaitu dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi dan balita.

Edyson dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu menanggapi masalah stunting dari perspektif yang lain. Menurutnya stunting bukan hanya karena rendahnya tingkat oerekonomian masyarakat tetapi bisa jadi karena faktor lain. Salah satunya pemahaman orang tua yang masih rendah di dalam memberikan asupan gizi yang seimbang terhadap anak. Ia menjelaskan kebiasaan masyarakat mengonsumsi beras kurang baik. Karenanya harus dilakukan diversifikasi (keanekaragaman) pangan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.
Sekjen DPD KNPI Kabupaten Dompu yang juga merupakan Kepala UPT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Woja ini menerangkan saat ini tidak ada bantuan benih jagung untuk petani. Tetapi petani mampu membeli sendiri. Ia menjelaskan hal itu merupakan salah satu indikator bahwa petani sudah mampu mandiri.

Ketua KONI, Putra Taufan saat diberi kesempatan berbicara mengangkat 2 persoalan. Pertama, ia menilai pemerintah kurang perhatian pada masalah olah raga, dan kedua, pemerintah tidak boleh lepas tangan atas kerusakan hutan. 
"Memang kewenangan kehutanan sudah dilimpahkan ke provinsi tetapi daerah kabupaten memiliki Dinas Lingkungan Hidup yang menangani persoalan kerusakan lingkungan ini," ujarnya.

Ofan mengatakan lingkungan kita sudah rusak dan perlu mencari jalan keluar dan solusi cerdas untuk mengatasi persoalan hutan.
Salah satunya dengan program menanam buah buahan dalam kawasan hutan  yang sudah rusak. 

Siti Aisyah Ekawati dari Lembaga Perlindungan Anak menilai masyarakat Dompu belum sejahtera karena program jagung. 
Fakta yang ia temukan masalah kemiskinan di Kabupaten Dompu cukup tinggi dan warga masyarakat banyak terjerat hutang di bank dan rumahnya disita oleh pihak bank karena tidak mampu melunasi hutangnya. Bahkan ada di satu desa lebih dari seratus wanita menjadi single parents karena ditinggal pergi suaminya yang merantau ke luar daerah akibat terlilit hutang.

Eka juga menyoroti masalah kerusakan hutan yang sangat memprihatinkan. Karena itu, ia mengusulkan perlu dibuat program bagi yang akan menikah itu wajib menanam satu pohon dan merawatnya sebagaimana awiq-awiq yang ada di beberapa desa di Pulau Lombok. Ia menyebut model awiq-awiq semacam ini pernah diujicobakan oleh Yayasan Bina Cempi (YBC) di beberapa desa di Kecamatan Kempo dan Pekat tahun 2013-2017 dan memberikan hasil yang baik.
"YBC telah menanam pohon bersama masyarakat di beberapa mata air (konservasi mata air) di 2 kecamatan tersebut. Salah satunya di mata air Mada Nggaja di Desa Songgajah sebagai perlindungan mata air yang sampai hari ini menjadi sumber mata air yang mengaliri sawah masyarakat desa Songgajah dan Tolokalo.
Eka selanjutnya meminta kepada  pemerintah agar hutan yang masih utuh dijaga kelestariannya.

"Bupati harus mengimbau kepada Pemdes dan masyarakatnya untuk melarang merambah hutan," tandasnya.

Ia juga menyetujui harus dilakukan prnanaman pohon buah di lokasi yang telah dikuasai oleh masyarakat. Tetapi pemerintah jangan memberikan beras atau uang untuk merawat tanaman buah tersebut karena hasil tanaman itu akan dinikmati sendiri oleh petani tersebut. Di sisi lain pemberian itu akan membuat mereka manja sehingga berdampak menjadi orang yang hanya menunggu bantuan tanpa bekerja keras.
Aktivis yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak ini juga menyebutkan Kabupaten Dompu tertinggi angka kekerasan terhadap wanita dan anak anak. Faktor yang paling dominan adalah karena ekonomi. Ia mengusulkan salah satu solusi untuk meminimalisir kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayur mayur dan tanaman palawija lainnya.  

Selanjutnya aktivis lingkungan, Farid Fadli juga menyoroti kasus kerusakan hutan. Ia menuding telah terjadi pelanggaran tata ruang yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Direktur Gerylia yang biasa dipanggil Chapunk ini juga mengungkapkan masyarakat Pekat sudah memiliki kesadaran untuk menanam pohon buah di kawasan yang telah mereka duduki. Walhasil kini sudah mulai mereka rasakan hasilnya. Upaya membangun kesadaran masyarakat yang dilakukannya bersama para aktivis lingkungan lainnya kini telah membuahkan hasil. 

Sementara itu, tokoh Pemuda Jon Edison mengungkapkan kisruh yang pernah terjadi antara eksekutif dan legislatif pada periode lalu adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Karena itu, ia berharap kasus tersebut tidak terulang kembali karena akan mengorbankan kepentingan rakyat.
Ia berharap kedua lembaga ini  adalah mitra sejajar yang bisa berjalan beriringan dan bersinergi.
Ia juga mengaku prihatin dengan peredaran narkoba, pernikahan dini yang terjadi di daerah ini. Anak SMP harus menikah karena peegaulan bebas.

Sedangkan mantan anggota DPRD Arif Rahman menilai jagung di Dompu sukses dari sisi kuantitas tetapi bukan dari sisi kualitas. Faktanya banyak jagung yang dihasilkan oleh petani tetapi belum membuat petani sejahtera karena banyak petani yang berhadapan dengan masalah hutang.

Ketua Gapensi Kabupaten Dompu, Pahlawan Indrajaya menyoroti pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang belum selesai meskipun sudah di akhir tahun. Hal itu terjadi saban tahun. Ia mengatakan hal ini terjadi karena proses tenderisasi baru dibuka sekitar bulan Mei-Juni sedangkan pembahasan anggaran APBD sudah dilaksanakan sekitar bulan November tahun sebelumnya.

"Mudah-mudahan lewat forum ini  bisa kita memberikan masukan kepada pemerintah terutama masalah proses tender yang jadwalnya selalu terlambat," ucap tokoh yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2019-2024 dari Partai Nasdem ini.

Sedangkan Ketua DPD KNPI Kabupaten Dompu, Rihul Rahman juga mengangkat kembali masalah kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Dompu ini. Ia menyebut kerusakan hutan yang terjadi merupakan akumulasi dari kasus ilegal logging serta penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat sejak dulu ditambah dengan upaya ilegal yang dilakukan masyarakat untuk menambah areal penanaman jagung dalam program PIJAR, TERPIJAR dan Hutan Kemitraan. 

"Jadi jangan heran kalau hutan di Dompu ini sangat rusak bisa dkatakan hutan 90 persen hancur berantakan," paparnya.

Ia mengatakan pengalihan kewenangan pengawasan hutan kepada provinsi NTB diduga memberi ruang bagi oknum nakal di Polhut (Polisi Kehutanan) untuk berbagi-bagi kawasan hutan dengan masyarakat.
Sebagai solusinya harus ada program lain untuk merehabilitasi keruasakan hutan ini. Salah satunya adalah tanaman buah dan program kemitraan lainnya dengan masyarakat.

Ia juga meminta Pemerintah mempertegas masalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), tata ruang dan ditentukan batasan-batasan kawasan hutan.

Rihul mengatakan untuk menciptakan Dompu yang religius sesuai yang tertuang dalam RPJMD harus dimulai dari pemuda dan siswa di sekolah. Kepada generasi muda ini harus benar-benar intens penanaman ajaran agama sehingga tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kualitas ilmu agama yang baik dan berakhlak mulia.

Ketua KNPI ini juga meminta pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi pergaulan bebas yang bisa merusak masa depannya.

Ia juga menyoroti peredaran narkoba di Dompu yang sangat luar biasa dan harus diberantas secara serius. 

Aktivis LSM Asiah juga mengkritisi terjadinya aksi kerusakan hutan yang sangat parah saat ini. Di sisi lain penggunaan pestisida oleh petani di areal penanaman jagung juga berimbas pada kerusakan lingkungan.
Ia melihat akibat penggundulan hutan mengakibatkan terjadinya sedimentasi di sungai dan di laut. Demikian pula pestisida akan berdampak pada kerusakan biota laut.

"Sebagai solusinya saya berharap kepada semua pihak untuk mengeluarkan Perbub atau Perda yang mengatur terkait denga pengamanan hutan," harapnya.

Ia juga menyoroti minimnya program di RPJMD yang berpihak kepada perempuan
"Selama ini minim sekali kegiatan yang berkaitan aktivitas perempuan adanya hanya di PKK saja yang merupakan istri-istri pejabat bukan untuk masyarakat biasa," sorotnya.

Sebagaimana Jon Edison, Yusuf Hasan juga menyoroti disharmoni yang pernah terjadi antara eksekutif dan legislatif. Karena akibat kejadian tersebut Gunernur NTB menolak APBD-P yang dianukan oleh Pemda Dompu sehingga berdampak merugikan masyarakat.
Selanjutnya ia berharap pelayanan PDAM dibenahi. Selain airnya macet-macet, juga keruh dan kotor. Ia mengutip salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. 
Ia juga menyebut banyak aset Pemda yang dirampas oleh masyarakat. Ia meminta kepada Pemda Dompu untuk meng-clear-kan masalah tersebut.

Mantan Ketua KPU Dompu, Rusdyanto selain berbicara tentang politik uang yang terjadi di setiap pusaran Pemilu Pilkada maupun Pileg yang sulit terungkap, ia juga menengarai kasus yang sama juga terjadi pada Pemilihan Kepala Desa. Menurutnya solusinya adalah semua calon atau pasangan calon harus berkomitmen bersama untuk tidak melakukan money politic. 
"Lebih baik meminta komitmen calon yang hanya beberapa orang itu daripada kepada 160 ribu jiwa. Toh masyarakat tetap akan menggunakan hak pilihnya meskipun tidak dibayar," jelasnya.

Rusdi juga mengaku prihatin dengan kerusakan hutan yang terjadi di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini. Ia juga meminta batas wilayah perkotaan supaya diperjelas.

Selain itu, ia meminta kepada dinas terkait mengatur tentang jadwal bongkar muat barang di jalur padat lalu lintas di komplek pertokoan di Dompu.
"Pada jam-jam sibuk sebaiknya tidak dilakukan aktivitas bongkar muat. Di Mataram juga diatur seperti itu," katanya.


Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Cabang Dompu, Bambang Hermanto menilai Pemkab Dompu tidak adil dalam menempatkan posisi organisasi profesi guru. Dikatakannya berdasarkan SK Kemenkumham nomor 6 tahun 2009, organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah ada 6 termasuk PGRI dan IGI.
"Saat Hari Guru Nasional jangan hanya PGRI saja yang diundang. IGI juga harus diundang karena IGI legalitasnya juga jelas," pintanya.
Selanjutnya ia mengaku prihatin dengan guru honorer yang masih kurang mendapat perhatian pemerintah.
Demikian juga pasca pengalihan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi pada akhirnya SMA dan SMK tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan di kabupaten. Padahal SMA dan SMK ini ada di kabupaten, seharusnya tetap dilibatkan," harapnya.


Selanjutnya Ketua ICI Dompu Selamat Abadi Sentosa alias Bdel mengatakan keberhasilan yang menjadi capaian pemerintah daerah bukanlah sesuatu yang luar biasa karena itu memang tugas pemerintah daerah.
Selanjutnya ia mengkritisi bahwa Pemkab Dompu kurang menerapkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Karena itu, ia meminta Bupati Dompu dapat menunjuk figur yang berkompeten yang mengelola informasi publik.

Agus Setiawan Pendiri Yayasan WE Save sangat mengapresiasi diskusi publik yang digelar oleh MOI Dompu.
"Kami pemuda sangat membutuhkan diskusi seperti ini," ucapnya.
Lebih lanjut ia menegaskan maju mundurnya suatu bangsa bertitik tolak dari pendidikan. Kebobrokan ekonomi karena lemahnya sistem pendidikan. Begitu pula maraknya peredaran narkoba karena pelaku dan atau korbannya kurang pendidikan. 
Ia berharap Bupati Dompu di akhir masa jabatannya ini agar memperbaiki kualitas pendidikan yang dilaksanakan di daerah ini baik dari sisi kebijakan, pengelolaan sekolah maupun pemgelolaan kegiatan pembelajaran.

Ia menyebut konsep pendidikan yang ditanamkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak dilaksanakan di Indonesia tetapi justru dijalankan di negeri jiran Malaysia.

Konsep Iman, ilmu, dan amal harus ditanamkan di sekolah.

Syafruddin dari Lensa NTB RPJMD harus dirancang dengan baik dan dokumen APBD harus diselaraskan dengan RPJMD agar pelaksanaannya efisien dan efektif.

"Kami mohon juga dokumen APBD bisa dipublis," harapnya.

Kartika Candra Difinubun dari Posbakumadin Dompu menginformasikan bahwa pihaknya membuka layanan pengaduan hukum secara gratis. Karena itu bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi tentang hukum dapat mendatangi Sekretariat Posbakumadin. Namun demiakian, karena di.Kabupaten Dompu banyak permasalahan dalam hukum, ia meminta Pemkab Dompu mengalokasikan anggaran untuk Konsultasi Bantuan Hukum. 
"Semoga ini bisa diatensi oleh Pemkab Dompu dan DPRD Dompu," ujarnya.


Anggota DPRD Ir. Muttakun mengapresiasi kepada MOI Dompu yang telah menggelar kegiatan ini

"Apa yang menjadi masukan dan usulan peserta diskusi malam ini akan saya bawa dalam sidang di DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti," janjinya.

Di penghujung acara, Kabag Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan tanggapan atas beberapa hal yang diangkat oleh peserta diskusi.
Terkait persoalan stunting, Pemkab Dompu serius untuk mencegah dan mengatasinya. Program Posyandu Keluarga yang dicanangkan di Desa Wawonduri Kecamatan Woja beberapa waktu lalu diyakini dapat mencegah dan mengatasi persoalan stunting di semua desa dan kelurahan yang ada di.Kabupaten Dompu.
Ditegaskan Iksan, stunting bukan hanya karena faktor ekonomi tetapi juga karena faktor lain seperti faktor genetika.

Mengenai kerusakan hutan yang kini terjadi di Dompu, ia berharap kepada seluruh masyarakat Dompu yang membuka areal kawasan hutan agar menghentikannya.

"Seperti yang dikatakan tidak mungkin semua masyarakat yang ngoho  dimasukkan dalam penjara. Tetapi kami meminta agar menghentikan aktivitas itu," tegasnya.
Ia juga menyebut tidak ada lagi nomenklatur tentang Humas Pemda sehingga dalam waktu dekat ini Humas di Pemda Dompu akan ditiadakan juga.
"Kami berterima kasih kepada MOI Dompu yang telah menyelenggarakan kegiatan diskusi ini," ucapnya mengapresiasi. (AMIN).





×
Berita Terbaru Update