Kasdim 1614/Dompu Beri Penyuluhan Imunitas Bangsa Radikalisme

Kategori Berita

.

Kasdim 1614/Dompu Beri Penyuluhan Imunitas Bangsa Radikalisme

Koran lensa pos
Minggu, 17 Maret 2019

Dompu, Lensa Pos NTB - Program TNI Manunggal Membangun Desa  (TMMD) ke 104 tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kodim 1614 Dompu di Desa Lanci Jaya dan Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB ada yang berupa kegiatan pembangunan fisik dan ada kegiatan non fisik.

Salah satu kegiatan non fisik adalah penyuluhan tentang Imunitas Bangsa terhadap Radikalisme yang disampaikan oleh Kasdim 1614/Dompu, Mayor Czi Edi Gustaman. Kegiatan yang diikuti puluhan warga tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa pada Sabtu (16/3). Hadir pula pada kegiatan tersebut H. Muhrip, S. Sos yang memberikan materi tentang Bahaya ISIS dan Kepala Desa Tekasire,  Yan Sofian Herali.

Dijelaskan Kasdim, Imunitas bangsa radikalisme yakni daya tahan dan daya tangkal yang harus dimiliki bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai persoalan dalam konteks kesatuan bangsa. Kasdim kemudian memberikan contoh, salah satunya melawan faham radikal atau radikalisme dan faham ekstrem kiri yang selama ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. "Terkait dengan Radikalisme di wilayah Kabupaten Dompu, hingga saat ini masih dalam keadaan  aman, nyaman dan kondusif," ujarnya.

Selain itu, Kasdim juga meminta kepada masyarakat agar jangan terpengaruh oleh isu-isu yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan karena banyak negara yang ingin menguasai Indonesia sehingga mengembangkan isu-isu bersifat adu domba yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, bahkan saat ini masih banyak pengedar maupun pengguna Narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. "Mari rekatkan barisan, jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap berpegang teguh pada 4 Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Penerangan Kesbangpol H. Muhrip meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar jangan ikut terlibat sebagai teroris maupun jaringannya karena pemahamannya bertentangan dengan syariat Islam dan tidak sejalan dengan pemerintah. H. Muhrip juga menyampaikan pemerintah memiliki program Deradikalisasi sebagai upaya untuk mengembalikan atau mengurangi dan mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia. "Mari kita tingkatkan hubungan silaturrahmi dan ukhuwah islamiyah dengan mengedepankan kemaslahatan bersama sehingga tetap dalam bingkai NKRI," tandasnya. (AMIN)