Mataram,
Lensa Pos NTB
- Deputi Kemenko PMK RI Mayjen TNI Dody Usodo Hargo menggelar rapat koordinasi
percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di NTB bersama Danrem 162/WB
Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Kalak BPBD Provinsi NTB
Ir. H. Muh. Rum, MT., dan para stakeholder tarkait di Hotel Lombok Raya
Mataram, Senin (25/3). Usai menggelar rapat, Deputi Kemenko PMK RI kepada
sejumlah wartawan menyampaikan misi kedatangannya ke NTB untuk memonitoring dan
mengevalusi terkait dengan proses percepatan pembangunan pasca bencana karena
dari Pemerintah Pusat seluruh kebutuhan dan keperluan untuk percepatan
pemulihan pasca bencana sudah didukung.
"Dari
Rakor ini, semua masukan yanga ada baik dari BPBD, Danrem 162/WB, PUPR,
Rekompak dan Pemkab, BRI dan BPKP akan dijadikan bahan pada saat rapat nanti,
seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggung jawaban, masalah
adanya duplikasi KK dan nama korban yang ternyata diinternal di NTB sendiri
masih ada miss karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya
berbeda," terang Deputi. Menurutnya, permasalahan inilah yang perlu
diselesaikan, mana yang bisa dibawa untuk rapat ditingkat pusat maka akan
diselesaikan ditingkat Kementerian dan mana yang bisa diselesaikan diinternal
Provinsi NTB, diselesaikan di NTB.
Terkait
dengan saran Danrem tentang RTG rumah instan kayu (Rika), sambungnya, agar sisa
Rika yang belum dibangun didiskresi atau dialihkan ke bentuk yang lain karena
keterbatasan kayu lokal dan jika mengambil kayu dari luar juga memakan waktu
dan proses yang lama. "Ingin mengatasi bencana justru akan timbul bencana
baru dengan penebangan hutan secara illegal" ujarnya. Sementara Danrem
menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan diataranya masalah
administrasi, data yang masih belum valid dan terbatasnya bahan dasar seperti
semen dan plat baja. Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Danrem, sudah
diupayakan semaksimal mungkin sehingga proses percepatan rehab rekon bisa
mencapai target sampai tanggal 12 April nanti.
"Kita
sudah berupaya maksimal untuk menindak lanjuti semua permasalahan yang ada
pasca gempa, namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa
begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan
proses dan kesabaran kita bersama," ungkapnya. Dengan kondisi ini,
sambungnya, Pemerintah tidak tinggal diam tapi justru melakukan berbagai
percepatan proses rehab rekon seperti penyederhanaan birokrasi pencairan dana
stimulan dan mendatang ribuan TNI untuk membantu proses percepatan rehab rekon.
"Progress percepatan rehab rekon selama 2 bulan terakhir sudah lebih dari
8000 rumah yang terbangun, artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya
tahapan dan juga sangat membantu mengingat dinamika dilapangan, namun itu
dilakukan dengan koordinasi ketat lintas sektoral dengan terus berupaya
memberikan pelayan yang maksimal kepada korban," papar orang nomor satu di
jajaran Korem tersebut.
ditegaskannya,
terkait dengan pendebetan oleh BRI pasca tanggal 12 akan tetap dilakukan karena
sudah ada kebijakan dan keputusan dari atas apalagi pasca gempa terakhir
tanggal 17 Maret lalu dan Presiden juga sudah melihat kondisi terakhir pasca
gempa. Alumni Akmil 1993 tersebut juga menjelaskan saat ini pasukan TNI yang
sudah tergelar sebanyak 1000 orang di seluruh Kabupaten/kota yang terdampak
gempa dengan rincian 3 SSK di Kabupaten Lombok Utara, Lobar 1 SSK, Mataram 1
SSK, Loteng 1 SSK, lotim 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan KSB 1 SSK. "Kami sudah
koordinasikan terkait dengan adanya penambahan personel pasca gempa terakhir
sebanyak 1- 2 SSK atau 200 orang personel," sebutnya. Danrem juga meminta
agar masyarakat pro aktif membantu memberikan sumbang saran positif yang
terbaik untuk saudara-saudara kita korban gempa agar dapat segera ditangani
dengan harapan mereka segera memiliki dan menempati rumah sesuai dengan harapan
kita bersama. (TIM)