Komentar
Bima,
Lensa Post NTB - Ribuan
Honorer Kategori Dua (HK2) yang tergabung dalam Forum HK2 Kabupaten Bima
menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, senin (30/10/2018). Aksi
ribuan honorer ini meminta Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE sebagai
kepala daerah agar peduli terhadap nasib 4.300 orang honorer HK2 di tambah
dengan honor yang lain yang diatas umur 35 tahun di Kabupaten Bima yang hingga
kini belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Selain itu, aksi ribuan
honorer yang berasal dari 18 kecamatan se Kabupaten Bima ini mendesak Bupati
Bima agar segera membatalkan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten
Bima dengan memprioritaskan pengangkatan bagi honorer kategori dua.
Ketua
Forum Kategori Dua Kabupaten Bima, Faridah Nuryanti Gaffar S. Pd mengatakan,
kehadiran ribuan HK2 di kantor Bupati Bima mendesak Bupati Bima agar segera
mengambil sikap terhadap kejelasan nasib HK2 Kabupaten Bima dan mendesak bupati
agar menyampaikan tuntutan HK2 kepada pemerintah pusat untuk diangkat sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Menurutnya, selama ini keberadaan
HK2 yang telah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintahan kerap dipandang
sebelah mata, buktinya dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah
telah memangkas harapan HK2 menjadi PNS. “Contohnya Undang-undang nomor 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah membatasi usia pelamar HK2 yang
hanya 35 tahun ke bawah. Sedangkan rata-rata usia HK2 sekarang banyak 35 tahun
ke atas. Aturan itu sama saja dengan tidak memberikan kesempatan kepada HK2
untuk menjadi PNS dan dinilai diskriminatif,” katanya.
Ida
Gaffar menegaskan, melalui unjuk rasa yang dilakukan, Forum HK2 Kabupaten Bima
mendesak Bupati agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat lebih-lebih
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memeperhatikan nasib HK2 daerah dan
mengangkatnya menjadi PNS secara bertahap. “Kehadiran kami hari ini menuntut
pemerintah agar memperhatikan nasib HK2 dan bagi kami PNS adalah harga mati dan
secara tegas kami menolak adanya tes CPNS di Kabupaten Bima,” tegasnya.
Pada
kesempatan itu, Ia juga mendesak Bupati Bima agar menemui massa aksi dan
menyatakan sikap terkait tuntutah ribuan HK2 di Kabupaten Bima tersebut. Selaih
itu, Ida Gaffar menjelaskan, gerakan HK2 tidak hanya dilakukan di Kabupaten
Bima saja, namun dilakukan serentak di seluruh wilayah indonesia. “Melalui
Forum HK2 Nasional kami telah menyepakati akan melakukan gerakan serentak
dengan tuntutan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami
meminta Bupati atau Sekda Kabupaten Bima agar segera menyatakan sikap. Jika
tidak kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan terpenuhi, bahkan bila perlu kami akan bermalam di
sini,” ancamnya. Menanggapi tuntutan massa aksi, Bupati Bima, Hj. Indah
Damanyati Putri, S.E, berjanji akan menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut,
Bupati juga akan membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi HK2 ke pusat.
Usai mendengarkan pernyataan bupati para pengunjuk rasapun membubarkan diri
dengan tertib sekitar pukul. 13.20. Wita. (LP.NTB/
Usman)