Komentar
Bupati Dompu, Bambang Firdaus bersama Ketua DPRD, Muttakun menerima Penghargaan Opini WTP ke-11 dari BPK-RI atas LKPD Pemda Dompu tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan LHP LKPD Pemda se-NTB di Auditorium BPK Pwrwakilan Mataram NTB, Selasa (27/5/2025) kemarinMataram, koranlensapos.com - Untuk kesebelas kalinya Kabupaten Dompu secara berturut-turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 se-Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Auditorium BPK perwakilan NTB Mataram, Selasa (27/5/2025).
Acara yang mengusung tema “Independensi, Integritas, Profesionalisme” ini dihadiri sejumlah Kepala Daerah di wilayah NTB.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi BPK kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal secara material, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Prestasi Opini WTP ini cukup membanggakan bagi pemerintah dan masyarakat karena menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan jalannya roda pemerintahan yang baik dengan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, informatif dan akuntabel.
"Terima kasih kepada semua pihak di jajaran Pemda Dompu yang telah bekerja menyediakan bahan maupun dokumen pemeriksaan, dan terima kasih juga kepada BPK Perwakilan NTB yang telah berkenan membimbing sehingga Dompu mampu memperbaiki penatakelolaan keuangan dengan profesional yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati BBF.
Menurut Bupati, Opini WTP yang diraih menunjukan bahwa penatakelolaan keuangan negara di lingkup Pemda Dompu sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mendapat predikat Opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun 2024. “Apa yang sudah diraih akan menjadi semangat untuk bekerja memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik lagi di masa mendatang,” ucap Bupati.
Bupati menegaskan kepada seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Dompu untuk bekerja dengan dedikasi dan profesionalitas yang tinggi serta tidak melenceng dari ketentuan peraturan yang berlaku. Bupati juga meminta agar berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LKPD Tahun 2024 dapat ditindaklanjuti.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan bersinergi dengan DPRD untuk dilakukan perbaikan agar menjadi simbol integritas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan benar," ujar Bupati.
Sebelumnya Kepala BPK RI Kantor Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA, mengungkapkan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
"Kami berharap, raihan Opini ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintahan kabupaten/kota untuk terus mendorong perbaikan pengelola keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik," ujarnya.
Ia menjelaskan beberapa permasalahan yang sering diulang, di antaranya ketidakpatuhan terhadap pengelolaan belanja modal, realiasasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.
"Permasalahan juga terjadi pada Pengelolaan belanja hibah tidak sesuai ketentuan dan pembayaran iuran JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan semua permasalahan ini terus berulang-ulang di hampir semua kabupaten/kota," ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Suparwadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah daerah atas kerja sama untuk berusaha mendukung perbaikan keuangan daerah yang transparan, integritas dan profesional. "Saya harap catatan rekomendasi dalam LHP yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu atas penghargaan WTP ke-11 ini.
"Pencapaian Opini WTP ini menandakan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.
Kepala BPKAD juga berterima kasih dan memberikan apresiasi luar biasa kepada semua rekan rekan tim BPKAD yang telah bekerja keras dan berkoordinasi baik, sehingga hasil optimal bisa dicapai.
"Terima kasih pula buat para pimpinan mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda atas arahan dan perhatiannya sehingga LKPD 2024 dapat tersaji dengan baik dan menghasilkan opini sesuai dengan yang diharapkan.
Begitu juga terima kasih kepada para pimpinan OPD dan jajarannya atas dukungan, kerjasama dan suport yang luar biasa dalam merampungkan LKPD 2024," ucapnya.
Kaban berharap predikat WTP ini akan menjadi motivasi seluruh jajaran pemda Dompu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat menuju DOMPU MAJU. (emo).