Bima, Lensa Post NTB - Dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Kabupaten Bima, Polres Bima, Senin (25/6/2018) menggelar Rapat Koordinasi sekaligus pembekalan personil Polres Bima. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakasat Brimob AKBP KUNTORO, S.I.K, Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K, Wakapolres Bima Kompol Abdi Mauluddin, S.Sos,
Kabag ops Res Bima KOMPOL HARJANTO S. S.Sos,
Kabag Sumda Kompol Usman Jamaludin, Kasat Intel Polres Bima IPTU ARIEF HAMID, Ketua KPU Kabupaten Bima YUDI CHANDRA NAN ARIF, SH, MH, Ketua Panwaslu Kab. Bima ABDULLAH SH, Kepala kesbangpollinmas Kabupaten Bima, Para Perwira Polres Bima, Kapolsek jajaran Polres Bima, Ketua MUI TG. Drs. H. ABDURRAHMAN HARIS, dan Timses penghubung dari masing masing calon
Kapolres Bima, AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K mengucapkan terimakasih pada para peserta rapat menurutnya giat ini merupakan persiapan akhir dari tahapan Pilkada, yaitu pelaksanaan pencoblosan Pilgub NTB pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 disamping itu Kapolres mengajak kepada semua anggota yang hadir agar melaksanakan pengamanan pemungutan suara nanti tidak terjadi kelalaian pada saat berlangsungnya pencoblosan serta tetap menjaga netralitas/bersikap netral pada saat pers pengamanan.
Kapolres juga mengingatkan Paling lambat H min 1 (satu) untuk segera melakukan pengamatan di sekitar areal TPS yang menjadi tempat pengamanan, sehingga terdeteksi adanya kerawanan - kerawanan dapat di informasikan sedini mungkin guna menghindari terjadinya polemik dan gangguan saat berlangsungnya kegiatan pencoblosan. Selanjutnya lanjut Kapolres
Bagi personil Pam TPS kenali dan satukan suara dengan para panitia yang berada di TPS nantinya, berkooordinasi dengan ketua KPPS, serta melakukan pendekatan dengan ketua RT atau RW agar dapat mengkondisikan tempat pencoblosan mendapatkan tempat yang aman disamping itu menekankan kembali tanggung jawab utama pers adalah pengamanan serta menjamin suksesnya pelaksaan pemungutan suara.
Menutup sambutannya, Kapolres Bima menghimbau kepada personil pengamanan untuk tidak memasuki areal pencoblosan apabila tidak diminta oleh Ketua KPPS, tidak Dokumentasi, tidak terlibat pada saat penghitungan suara dan tidak mempengaruhi masyarakat yang akan memberikan hak pilih, hal tersebut untuk mencerminkan netralitas sesuai perintah dari Bapak Kapolri.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bima juga menyampaikan terima kasih terhadap pihak Kepolisian atas partisipasi proses pendistribusian logistik (peti suara). KPU juga mengharapkan adanya anggota Sat Pol PP di tiap - tiap TPS untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat di dalam areal pencoblosan yaitu minimal dua orang tiap TPS pintu masuk maupun pintu keluar disamping itu membantu pihak Kepolisan dan KPPS ditiap TPS.
Ketua KPU juga menjelaskan bahwa tupoksi personil Kepolisian yang melakukan pengamanan TPS hanya di luar areal TPS, mengawasi dan tidak ikut terlibat dalam hal mengamankan penertiban alat pencoblosan maupun lainnya (APK). Disamping itu kerja sama semua unsur untuk mensukseskan jalannya pelaksanaan Pilgub dan Wagub NTB sangat dibutuhkan.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bima juga menjelaskan, bahwa dari panwaslu Kab. Bima sudah memiliki anggota di tiap - tiap Kecematan atau Desa dan sudah kami tempatkan di tiap TPS sebanyak 693 TPS yang ada di Kab. Bima dengan 1 (satu) orang anggota Panwaslu.Disamping itu dari Panwaslu sudah memetakan bahwa di Kab. Bima masih status Zona merah dengan jumlah TPS rawan sebanyak 250 dari 693 TPS tentunya dalam hal ini anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di TPS untuk selalu bersinergi, Terkait pemutakhiran data pemilihan masih banyak yang belum mendapat KTP hal ini akan memicu ketika masyarakat tidak mendapat hak pilih dan untuk mendapatkan hak pilih harus memiliki surat keterangan dari catatan sipil (capil) Kab. Bima serta menjelaskan masih 2.910 orang tidak mendapatkan E-KTP dan surat keterangan sehingga butuh di antisipasi dari 469 yang sudah di terbitkan surat keterangannya. Ia berharap, kepada tim penghubung paslon sangat memiliki peran penting di lapangan nantinya, dalam hal penertiban APK serta mengajak untuk bekerja bersama guna memunculkan demokrasi yang bermartabat, harapnya.
Senada juga disampaikan Ketua MUI Kab. Bima yang intinya Ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana Pilgub NTB yang sudah berpatisipasi dalam mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 -2023 serta menjelaskan ada beberapa sifat pemaksaan kehendak dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat, memang harus di atensi dan dapat diberi pemahaman agar tidak menjalar menjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan gangguan pada saat pelaksaan pencoblosan.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara personil pengamanan dengan pihak Panitia pelaksana Pilgub NTB terkait Pembekalan Personil Polres Bima dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara pilgub dan wagub NTB periode 2018 - 2023. Acara berakhir hingga pukul 16.00 wita dengan aman dan lancar. (LP.NTB/AS-01)
Kabag ops Res Bima KOMPOL HARJANTO S. S.Sos,
Kabag Sumda Kompol Usman Jamaludin, Kasat Intel Polres Bima IPTU ARIEF HAMID, Ketua KPU Kabupaten Bima YUDI CHANDRA NAN ARIF, SH, MH, Ketua Panwaslu Kab. Bima ABDULLAH SH, Kepala kesbangpollinmas Kabupaten Bima, Para Perwira Polres Bima, Kapolsek jajaran Polres Bima, Ketua MUI TG. Drs. H. ABDURRAHMAN HARIS, dan Timses penghubung dari masing masing calon
Kapolres Bima, AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K mengucapkan terimakasih pada para peserta rapat menurutnya giat ini merupakan persiapan akhir dari tahapan Pilkada, yaitu pelaksanaan pencoblosan Pilgub NTB pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 disamping itu Kapolres mengajak kepada semua anggota yang hadir agar melaksanakan pengamanan pemungutan suara nanti tidak terjadi kelalaian pada saat berlangsungnya pencoblosan serta tetap menjaga netralitas/bersikap netral pada saat pers pengamanan.
Kapolres juga mengingatkan Paling lambat H min 1 (satu) untuk segera melakukan pengamatan di sekitar areal TPS yang menjadi tempat pengamanan, sehingga terdeteksi adanya kerawanan - kerawanan dapat di informasikan sedini mungkin guna menghindari terjadinya polemik dan gangguan saat berlangsungnya kegiatan pencoblosan. Selanjutnya lanjut Kapolres
Bagi personil Pam TPS kenali dan satukan suara dengan para panitia yang berada di TPS nantinya, berkooordinasi dengan ketua KPPS, serta melakukan pendekatan dengan ketua RT atau RW agar dapat mengkondisikan tempat pencoblosan mendapatkan tempat yang aman disamping itu menekankan kembali tanggung jawab utama pers adalah pengamanan serta menjamin suksesnya pelaksaan pemungutan suara.
Menutup sambutannya, Kapolres Bima menghimbau kepada personil pengamanan untuk tidak memasuki areal pencoblosan apabila tidak diminta oleh Ketua KPPS, tidak Dokumentasi, tidak terlibat pada saat penghitungan suara dan tidak mempengaruhi masyarakat yang akan memberikan hak pilih, hal tersebut untuk mencerminkan netralitas sesuai perintah dari Bapak Kapolri.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bima juga menyampaikan terima kasih terhadap pihak Kepolisian atas partisipasi proses pendistribusian logistik (peti suara). KPU juga mengharapkan adanya anggota Sat Pol PP di tiap - tiap TPS untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat di dalam areal pencoblosan yaitu minimal dua orang tiap TPS pintu masuk maupun pintu keluar disamping itu membantu pihak Kepolisan dan KPPS ditiap TPS.
Ketua KPU juga menjelaskan bahwa tupoksi personil Kepolisian yang melakukan pengamanan TPS hanya di luar areal TPS, mengawasi dan tidak ikut terlibat dalam hal mengamankan penertiban alat pencoblosan maupun lainnya (APK). Disamping itu kerja sama semua unsur untuk mensukseskan jalannya pelaksanaan Pilgub dan Wagub NTB sangat dibutuhkan.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bima juga menjelaskan, bahwa dari panwaslu Kab. Bima sudah memiliki anggota di tiap - tiap Kecematan atau Desa dan sudah kami tempatkan di tiap TPS sebanyak 693 TPS yang ada di Kab. Bima dengan 1 (satu) orang anggota Panwaslu.Disamping itu dari Panwaslu sudah memetakan bahwa di Kab. Bima masih status Zona merah dengan jumlah TPS rawan sebanyak 250 dari 693 TPS tentunya dalam hal ini anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di TPS untuk selalu bersinergi, Terkait pemutakhiran data pemilihan masih banyak yang belum mendapat KTP hal ini akan memicu ketika masyarakat tidak mendapat hak pilih dan untuk mendapatkan hak pilih harus memiliki surat keterangan dari catatan sipil (capil) Kab. Bima serta menjelaskan masih 2.910 orang tidak mendapatkan E-KTP dan surat keterangan sehingga butuh di antisipasi dari 469 yang sudah di terbitkan surat keterangannya. Ia berharap, kepada tim penghubung paslon sangat memiliki peran penting di lapangan nantinya, dalam hal penertiban APK serta mengajak untuk bekerja bersama guna memunculkan demokrasi yang bermartabat, harapnya.
Senada juga disampaikan Ketua MUI Kab. Bima yang intinya Ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana Pilgub NTB yang sudah berpatisipasi dalam mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 -2023 serta menjelaskan ada beberapa sifat pemaksaan kehendak dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat, memang harus di atensi dan dapat diberi pemahaman agar tidak menjalar menjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan gangguan pada saat pelaksaan pencoblosan.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara personil pengamanan dengan pihak Panitia pelaksana Pilgub NTB terkait Pembekalan Personil Polres Bima dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara pilgub dan wagub NTB periode 2018 - 2023. Acara berakhir hingga pukul 16.00 wita dengan aman dan lancar. (LP.NTB/AS-01)