Massa Suhaili - Amin Datangi KPU NTB, Tolak LSI dan Minta Ketua Demokrat NTB Minta Maaf

Mataram, Lensa Post NTB - Sedikitnya 100 massa pendukung dan simpatisan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Urutan 1, Suhaili - Amin, hari ini Sabtu (30/6/2018) sekitar pukul 11.00 wita, mendatangi Kantor KPU Provinsi NTB di Jalan Udayana Mataram. Massa yang dikomandoi Hamzanwadi, L Hizzi dan Yuli Harari menyuarakan terkait dengan keterlibatan Lembaga Survey LSI yang diduga memprovokasi hasil penghitungan suara pada Pilkada NTB 2018.
Pantauan media ini, Massa yang berjumlah 100 orang tersebut menggunakan 1 unit mobil hartop sebagai mobil komando, 1 mobil pick up untuk membawa sound sistem, 10 unit mobil pribadi dan 30 unit sepeda motor dengan rute lapangan Bundar Praya, Jalur By Pass, Batu Jai, Bundaran Gerung, Jempong, Jalan Lingkar Selatan, Malomba, Jln. Langko melewati depan Polda NTB kemudian menuju KPU Prov. NTB. 
Dalam orasi yang disampaikan Sdr. YULI HARARI bahwa kedatangan massa aksi hari ini ke Mataram tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan aksi mempermasalahkan LSI yang dianggap mengeluarkan hasil survey yang mengundang terjadinya suatu permasalahan yaitu melakukan provokasi. Oleh karena itu massa aksi akan melaporkan LSI yang tidak mempunyai rekomendasi KPU dan telah mengeluarkan hasil survey ke Polda NTB.

Selain itu, Sdr. Yuli juga meminta agar Ketua DPD Demokrat NTB TGH. Mahali Fikri untuk segera meminta maaf atas statemen yang dikeluarkan di media masa yang mengatakan bahwa politisi dan masyarakat Lombok Tengah adalah leak (hantu), apabila tidak maka massa aksi akan melakukan tidakan sesuai dengan keinginan mereka, tegas Yuli dalam orasinya.
Sementara itu, dalam  Orasi yang disampaikan  L. HIZZI menyampaikan bahwa adanya kejahatan politik yang terstruktur ingin mengatakan bahwa Prov. NTB khususnya Kab. Lombok Tengah adalah masyarakat yang memahami dan mengerti akan agama, adat dan budaya, maka kami semuamya berkumpul karena kami adalah massa yang sadar dan paham akan demokrasi itu sendiri. Jika proses Pilkada hari ini cacat maka produknya akan cacat dan tidak sah secara hukum, kita semua  berkewajiban untuk memberantas habis yang melakukan provokasi maupun yang menciptakan tidak amannya Pilkada NTB ini.

Senada juga disampaikan Sdr. HAMZANWADI bahwa kita datang kesini dengan niat yang baik. Masyarakat NTB khususnya masyarakat Kab. Lombok Tengah kita akan membicarakan proses Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Prov. NTB. KPU adalah penyelenggara yang independen dan harus netral serta tidak mudah terprovokasi LSI. Kita sampaikan ini adalah murni persoalan masyarakat Kab. Lombok Tengah dan Prov. NTB bahwa KPU juga harus bertindak profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kemarin Pol PP melakukan pemantauan penghitungan suara yg ada di PPK Loteng , pertanyaan kami kenapa hanya Kab. Lombok Tengah yang dilakukan pemantauan dan apakah Pol PP sudah menjadi pemantau Pemilu serta yang mendanai Pol PP adalah dari satuan atau dari pihak KPU.

Sementara itu, Ketua KPU Prov. NTB L. AKSAR ANSORI yang intinya menyampaikan bahwa mengenai LSI tidak pernah berkoordinasi, berkomunikasi maupun mendaftarkan diri menjadi Lembaga Survey pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Prov. NTB. KPU dan jajarannya tidak menggunakan dan mempercayai hasil dari lembaga survey manapun termasuk LSI dan terkait dengan Pol PP, pihak KPU tidak ada hubungan apapun. oleh karena itu secara berjenjang dan saat ini sedang dilakukan rapat pleno rekapiltulasi penghitungan suara di PPK. Jadi percayakan kepada kami yang telah berjanji dan berkomitmen bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi maupun menginterfensi KPU Prov. NTB dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Prov. NTB dalam melakukan rekapitulasi. Pada tanggal 7 s.d 9 Juli 2018 KPU  Prov. NTB akan mengumumkan pemenang resmi. Untuk masalah server di KPU yaitu yang digunakan adalah server KPU RI. Data C1 kita scan apa adanya kemudian hasil scan dibaca oleh KPU Pusat dan di share melalui KPU Pusat. Kami menjamin tidak ada hacker namun server KPU Prov. NTB terjadi lelet, untuk itu hasil server jangan dijadikan pegangan karena kita akan berpegangan pada hasil manual, tutupnya. (LP.NTB/ Den21)