Komentar
Dompu, koranlensapost.com - Bertempat di Aula Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Senin (24/5/2021) dilaksanakan Konsultasi Publik II untuk mengkaji Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Dompu tahun 2021-2026.
Sekretaris Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Dompu Miftahul Suadah, ST mengungkapkan bahwa KP II merupakan kelanjutan dari KP I yang dilaksanakan pada Desember 2020 lalu. Dikatakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Dompu dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen pemerintah kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dompu sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Maksud KLHS RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021-2026 untuk memastikan bahwa isu strategia, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Dompu dan tujuannya adalah memberikan masukan ke dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021-2026," paparnya.
Suad mengemukakan pemetaan capaian indikator KLHS secara nasional sejumlah 220 item. Tetapi yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Dompu sebanyak 198 item. Sedangkan 22 indikator tidak ada di Kabupaten Dompu.
"Dari 198 indikator itu yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 118 indikator," jelasnya.
Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Dompu Mahman, SE dalam paparannya menyampaikan ada sejumlah isu yang menjadi pembahasan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021-2026 yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) isu sentral, yakni Isu Pembangunan Berkelanjutan, Isu Kondisi Lingkungan (D3TLH), dan Isu SDGs/TPB.
Isu Pembangunan Berkelanjutan antara lain tentang alih fungsi lahan, degradasi lahan pertanian, belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, belum optimalnya pengelolaan air bersih dan sanitasi, belum optimalnya tata kelola pemerintahan, belum optimalnya pengelolaan persampahan, kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan serta kerusakan hutan dan lahan.
Sedangkan Isu Kondisi Lingkungan di antaranya 18,89 % pada kemampuan lahan VIII, ketersediaan air berlebih saat debit andalan besar dan ketersediaan air tidak mencukupi saat debit andalan kecil (curah hujan kecil), jasa ekosistem penyedia air umumnya rendah dan sangat rendah (51,26 %), jasa ekosistem pengatur tata air umumnya sedang, dan jasa ekosistem pendukung mitigasi banjir juga rendah.
Adapun isu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang juga menjadi topik pembahasan yaitu isu Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta Isu Kerusakan Lahan.
Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Muhammad Syaiun, SH., M. Si itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dompu Andi Bachtiar, A. Md. Par. Hadir pula sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerag (OPD) terkait. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup H. Albuhairum, S. Sos., M. Si, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu Ir. Abdul Muis, M. Si, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata H. Khaerul Insyan, SE., MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Dra. Hj. Sri Suzana, M. Si, Kepala Bakesbangpol Ir. H. Fakhrurrazi, Kabag Ekonomi dan SD Soekarno, ST., MT, Sekretaris DLH Yani Hartono, SE, Muhammad Ali, SE (Sekretaris DPMPD), Amirudin (Sekretaris BPBD), Andi Bachtiar, ST dan Syarifudin, ST., MT (Kabid pada DLH), perwakilan dari DP3A Dompu (Nurul Ainia), Muhdi Adnan (Dinas Ketahanan Pangan), perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Dikpora maupun dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu. Hadir pula Abdul Farid, SE (BPS Dompu) dan perwakilan dari Lespel (Amir Hamzah) dan We Save Dompu (Yarham). (emo).