Komentar
Prasarana Bappeda & Litbang
Kab. Dompu,
Miftahul Suadah, ST
Dompu, koranlensapost.com - Meski telah beralih tongkat kepemimpinan dari Drs. H. Bambang M. Yasin - Arifuddin, SH kepada Kader Jaelani - H. Syahrul Parsan, ST., MT, tetapi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Dompu tetap berlanjut.
Demikian disampaikan oleh Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Miftahul Suadah, ST saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Suadah Kabupaten Dompu termasuk satu dari 60 kabupaten yang masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai daerah KPPN pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo - HM. Jusuf Kalla. Selanjutnya pada periode kedua Kepemimpinan Presiden Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin, Kabupaten Dompu masuk lagi dalam RPJMN sebagai salah satu daerah KPPN yang menjadi prioritas.
"Dari jumlah tersebut tidak semuanya lolos dalam periode kedua.
Tetapi Kabupaten Dompu lolos lagi pada periode kedua kepemimpinan bapak Presiden Jokowi," jelas Suadah.
Dikatakannya KPPN Dompu yang difokuskan pada 18 desa di Kecamatan Manggelewa dan Kilo saat ini sedang bergeliat untuk menuju KPPN "Berdaya Saing".
"Karena itu kita mendorong peran Pemerintah Desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang ada di kawasan tersebut. Demikian pula Bumdes-Bumdes yang ada di desa masing-masing. Kita juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk mengintervensi pembiayaan pada APBD untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," tandasnya.
Lebih lanjut dikemukakan oleh Person
In Charge Responsive Innovation Fund (RIF) Dompu ini bahwa pembangunan infrastruktur juga telah banyak diarahkan untuk pengembangan KPPN Agropolitan Jago Kala menuju KPPN "Berdaya Saing" baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021, baik bersumber dari dana APBN maupun APBD Kabupaten. Dicontohkannya untuk pengembangan KPPN di tahun 2021 ini dari dana DAK ada pembangunan jalan usaha tani, irigasi, pembangunan pabrik pengalengan ikan dan cold storage (tempat penyimpanan es batu) di Kilo.
Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pariwisata. Banyak sekali embrio pariwisata di Manggelewa dan Kilo yang bisa dikembangkan. Seperti yang sudah cukup dikenal adalah Pantai Paropa di Desa Malaju Kecamatan Kilo dan Wisata Pemandian di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa.
"Kita sangat berharap ke depan nanti akan tumbuh embrio-embrio baru pariwisata yang digerakkan oleh Pokdarwis-Pokdarwis," harapnya.
Dijelaskan Suad pada tahun 2021 ini dalam pelaksanaan program masih mengacu pada RPJMD pemerintahan HBY-Arif. Sedangkan Visi Misi dan program kerja Bupati dan Wabup AKJ-SYAH mulai dilaksanakan pada tahun 2022.
Suad menerangkan program perencanaan pengembangan KPPN menuju level Berdaya Saing untuk tahun 2022 sejalan dengan visi misi Bupati dan Wabup Dompu (AKJ-SYAH) periode 2021-2026
"Ada beberapa visi misi AKJ-SYAH yang implementatif sehingga mendorong KPPN menuju berdaya saing. Seperti pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan lainnya. Itu juga yang menjadi prioritas JARA PASAKA. Jadi di tahun 2022 kita akan mengacu pada visi misi itu untuk mengintervensi program-program yang ada di kawasan KPPN," urainya.
Dikatakannya pula bahwa telah ada penandatanganan kesepakatan bersama dengan semua desa di kawasan KPPN untuk menginvestasikan masing-masing Rp. 50 juta guna pengembangan Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Tapi karena pandemi Covid -19 maka pada tahun 2020 lalu, investasi itu tidak terlaksana disebabkan terjadinya refocusing anggaran.
"Pada tahun 2021 ini tetap kami ingatkan lagi. Ini adalah amanat Undang-Undang. Aturan dari Kementerian Desa berkaitan dengan Bumdes dan Bumdesma itu sendiri," tegasnya.
Ia mengatakan peningkatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas personal pengurus Bumdesma adalah suatu keharusan untuk memberikan kepercayaan kepada 18 desa di Manggelewa dan Kilo yang akan menginvestasikan dana maaing-masing Rp. 50 juta itu. Karena itu, saat ini pihaknya sedang fokus untuk melakukan dua hal itu, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas personal pengurus Bumdesma.
"Ketika desa ingin menginvestasikan dana 50 juta harus ada trust (kepercayaan) kepada pengurus Bumdesma yang mengelola keuangan itu bisa menghasilkan atau tidak.
Pengurus Bumdesma juga harus paham bagaimana mengelola usaha bersama ini," pungkasnya. (AMIN).