Komentar
Dompu, Lensa Pos NTB - Harga jagung pipilan di Kabupaten Dompu yang dibeli oleh pengusaha terus mengalami penurunan setiap hari.
Hal tersebut menyebabkan para petani jagung mengeluh. Mereka mengungkapkan bukan lagi keuntungan yang diperoleh tetapi untuk mengembalikan modal saja tidak mencukupi.
 |
| Ahmad (Son) |
Ahmad, salah seorang warga Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu mengatakan pada awal bulan April 2020 harga jagung pipilan kering jemur masih Rp. 3.750-4.000 per kilogram. Tetapi penurunan harga terjadi hampir setiap hari sehingga kini menjadi Rp. 3.400.
Demikian pula harga kering giling dari sekitar Rp. 2.750-3.000 kini menjadi Rp. 2.400.
"Hari ini informasinya turun lagi 100 rupiah," keluh tokoh muda yang biasa disapa Son ini.
Ia mempertanyakan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mengontrol dan mengintervensi harga jagung ini.
Ia juga mempertanyakan siapakah yang meraup kesejahteraan di balik program unggulan ini. Petani bukannya untung tetapi malah buntung dengan anjloknya harga jagung ini. Jangankan untuk melunasi hutang di bank, sedangkan untuk mengembalikan modal saja tidak cukup. Menurutnya pemerintah daerah tidak perlu membangga-banggakan keberhasilan program jagung apabila di balik program itu justru menyengsarakan petani.
Ia mengatakan harga bibit mahal, pupuk dan obat-obatan juga mahal dan tidak bisa ditawar sedikitpun. Tetapi ketika saatnya petani menjual hasil panenannya dibeli dengan sangat murah oleh pengusaha.
"Harga jagung semakin hari semikin turun, kenapa pemerintah Kabupaten Dompu tutup mata dengan persoalan petani, jangan jadikan alasan karena virus corona. Program Terpijar ini hanya mengisap keringat petani dan menguntungkan bagi pemodal," sorotnya.
Ia juga menyoroti para anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi bahkan anggota DPR-RI Dapil NTB 1 diam dari persoalan ini. Di saat petani menjerit karena harga jagung yang terus anjlok, para legislator seolah tutup mata dan tutup telinga tidak memdengarkan keluhan rakyat yang diwakilinya.
 |
| Ihlas Hasan |
Mewakili suara petani, Ihlas Hasan dari Desa Karamabura Kecamatan Dompu juga mengkritisi sikap pemerintah daerah yang bangga dengan program jagung tetapi mengabaikan nasib petani. Pemerintah hanya bangga dengan kesuksesan program ini tetapi tidak berpihak pada petani.
Dikatakannya adanya bantuan bibit jagung dari pemerintah. Adanya pupuk subsidi dan nonsubsidi dari pemerintah. Adanya perusahaan pertanian yang menjual herbisida, pestisida, pupuk organik dan sejenisnya untuk mensupport hasil panen menunjukkan bahwa eksistensi petani jagung di Dompu diketahui (direstui) oleh pemerintah setempat
"Karenanya, jika pemerintah mendorong petani untuk menanam jagung, maka harus diikuti juga dengan sistem kebijakan yang utuh dan melindungi masyarakat (petani). Kebijakan harus mengatur dari hulu hingga ke hilir," tandasnya.
Ia melanjutkan jika bibit disediakan, maka pemerintah harus melakukan kontrol pasar. Mengawal pemasaran hasil pertanian masyarakat.
"Jangan sampai perusahaan menjadi penentu secara tunggal harga jagung. Di sinilah pentingnya pemerintah hadir bersama masyarakat," ucap Doktor muda yang memilih jadi Guru PAUD ini.
 |
| Supriaman |
Sorotan tentang anjloknya harga jagung juga disampaikan oleh Supriaman. Ia mengemukakan kesejahteraan petani sangat ditentukan oleh tingkat harga jagung, karena mayoritas masyarakat Dompu bergantung hidup di sektor pertanian.
"Petani jagung butuh perhatian dari pemerintah Daerah dalam mengawasi pihak swasta yang memainkan harga jagung di pasar. Stabilitas harga jagung sangat diharapkan oleh petani hari ini," ujar mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Dompu tersebut.
Ia menegaskan Bupati Dompu harus cepat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi menurunnya harga komoditas jagung.
"Mengapa kebijakan harga di sektor pertanian (salah satu contoh harga jagung) menjadi sangat penting dan krusial ? Hal ini disebabkan harga produk pertanian seperti komoditas jagung berfluktuasi lebih cepat dibandingkan dengan produk industri. Perubahan harga ini memengaruhi pendapatan petani, standar hidup petani dan penduduk pedesaan. Bahkan ini juga memengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Pemerintah harus mengambil langkah yang konkrit untuk mengeluarkan kebijakan untuk menjaga agar harga jagung tetap dalam kondisi yang stabil. Kebijakan pemerintah Daerah mengenai harga jagung sangat perlu untuk meredam menurunnya harga jagung. Oleh karenanya kebijakan harga di tingkat daerah menjadi penting dan dapat memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan rakyatnya yang bergantung di sektor pertanian," ulasnya. (AMIN).