Pemprov NTB Monev Terpadu Penanganan Kekerasan Anak di Dompu

Kategori Berita

.

Pemprov NTB Monev Terpadu Penanganan Kekerasan Anak di Dompu

Koran lensa pos
Kamis, 13 Februari 2020

Dompu, Lensa Pos NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili Asisten III Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM beserta rombongan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu terkait penanganan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Dompu.
Hadir pula pada kesempatan tersebut sejumlah pimpinan OPD Lingkungan Pemprov NTB dan para pimpinan OPD dan Kabag Lingkup Setda Dompu.
Di antaranya Ir. Andi Pramaria Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp. A, dan beberapa pejabat lainnya.

Kegiatan Monev tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi dengan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin beserta para pimpinan OPD terkait di Ruang Rapat Bupati.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Monev Terpadu dari Provinsi NTB yang memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan anak di Kabupaten Dompu. Seperti kasus kekerasan terhadap anak, pergaulan bebas maupun kasus bunuh diri.

Bupati menerangkan mencegah kekerasan perempuan dan anak memang berat tapi harus dilakukan langkah pencegahan karena itu melanggar hukum dan termasuk perbuatan pidana.
Dikatakannya berdasarkan informasi Pengadilan Negeri Dompu bahwa kualitas kejahatan di Dompu bukan lagi yang konvensional seperti curi ayam dan sejenisnya.
Tapi sudah mengarah pada banyak kasus narkoba, penipuan, dan kejahatan yang melanggar UU ITE.
Hal itu dimungkinkan karena kemajuan teknologi dan peningkatan ekonomi.


Diakui Bupati menangani dan mengatasi persoalan seputar anak dan remaja dibutuhkan berbagai pendekatan. Yang paling utama adalah pendidikan agama yang dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan agama itu akan bisa menjadi benteng yang sangat kokoh untuk menghadapi berbagai persoalan di atas. Dengan benteng keimanan, anak tidak sampai melakukan hal-hal yang negatif tetapi justru mendekatkan diri kepada Allah SWT ketika menghadapi suatu persoalan dengan berdoa memohon pertolongan-Nya maupun membaca Al-Qur'an.
"Kalau kasus rabies saya perintahkan tembak di tempat. Tapi untuk kasus anak ini pendekatan agama yang paling cocok untuk mengatasinya," ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H. Syamsul H. Ilyas, M. Si mengemukakan pendidikan dan pembinaan agama terus dilakukan kepada masyarakat.
Salah satunya Kemenag Kabupaten Dompu telah membentuk Tim Safari Jum'at. 
"Tim ini bukan hanya dari lingkup Kemenag Kabupaten Dompu, tetapi juga melibatkan para ustadz dan tokoh agama yang dijadwalkan di tiap-tiap masjid untuk menyampaikan pesan-pesan agama melalui mimbar Khutbah Jum'at," jelasnya.

Selain itu, Kemenang juga telah membentuk madrasah yang ramah anak yang disingkat Asmara (Asosiasi Madradah Ramah Anak).

"Asmara ini tetap kami gaungkan di madrasah dan di pondok pesantren," imbuhnya.

Lebih lanjut Syamsul mengusulkan agar dilakukan mapping (pemetaan) wilayah yang banyak terjadi berbagai kasus di atas sehingga semua stakeholder terkait dapat bersinergi untuk melakukan penanganan dengan berbagai pendekatan sesuai peran masing-masing
"Buat tim Pusaka (Pusat Layanan Keluarga Sakinah). Tim ini gabungan dari berbagai stakeholder seperti DP3A, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan dinas instansi lain, tokoh agama, dan libatkan juga dari desa setempat dan APH terkait hukum," tandasnya.
Diharapkannya upaya di atas mampu mencegah angka kekerasan dan kasus bunuh diri di Kabupaten Dompu.
"Ini menjadi peran ini tanggang jawab kita semua," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si menyampaikan bahwa 
kasus-kasus kekerasan anak maupun kasus bunuh diri serta kasus pembunuhan di NTB  memang menurun dari segi kuantitas tetapi kualitasnya semakin mengkhawatirkan.
Seperti kasus mutilasi, kasus bunuh diri hingga dilakukan oleh anak-anak usia SMP.
"Kekerasan anak di NTB nomor 5 setelah Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Sulawesi Barat," ujarnya.

Demikian pula angka perkawinan anak di NTB juga masih tinggi. Dikatakannga baru-baru ini pihaknya telah melakukan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 1 Dompu. Kemudian kami juga ke Desa Mbawi untuk menyusun Perdes PUP. 
"Kalau sudah dibentuk Perdes nanti akan dibentuk Satgas PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kadis Perindustrian Provinsi NTB ini berharap Kabupaten Dompu naik kelas dari KLA Pratama ke Madya. (AMIN).