Kabupaten Dompu Menuju KPPN Berdaya Saing

Miftahul Su'adah, ST, Kabid Fisik  dan Prasarana Bappeda dan Litbang Kab. Dompu

Dompu, Lensa Pos NTB - Kabupaten Dompu dipilih sebagai salah satu dari 6 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan Program Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) tahap II tahun 2019-2020 ini. Program tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024.

Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Miftahul Su'adah, ST menjelaskan bahwa secara garis besar kawasan perdesaan dapat digolongkan pada 4 status perkembangan. yakni; Kawasan Perdesaan Inisiasi adalah Kawasan Perdesaan yang mulai berkembang dicirikan dengan teridentifikasinya seluruh variabel dimensi di kawasan perdesaan, namun kelembagaan kawasan perdesaan belum berjalan dengan baik; Kedua, Kawasan Perdesaan Konsolidasi adalah Kawasan Perdesaan yang ditandai dengan kelembagaan kawasan perdesaan yang mulai bekerja, komoditas unggulan mulai dikembangkan, infrastruktur telah dibangun, namun belum didukung oleh Pendidikan vokasi;

Ketiga, Kawasan Perdesaan Mandiri adalah Kawasan Perdesaan yang kelembagaannya sudah bekerja mengembangkan komoditas unggulan dan produksinya telah dipasarkan dan dipromosikan, namun pengembangan komoditas unggulan belum terpadu dengan sektor lainnya. Produk-produk budaya mulai dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas unggulan; 

dan keempat adalah Kawasan Perdesaan Berdaya Saing yaitu Kawasan perdesaan yang komoditas unggulannya telah berkembang secara terpadu, dipromosikan dan dipasarkan secara nasional maupun internasional, serta memanfaatkan produk budaya dengan memperhatikan lingkungan dengan baik.

Su'ad menyebutkan kabupaten Dompu saat ini masuk dalam status mandiri bersama sejumlah kabupaten lainnya.  Di antaranya ada 3 kabupaten yang ditargetkan naik status menjadi perdesaan berdaya saing berdasarkan target RPJMN. Sedangkan Kabupaten Dompu tidak termasuk yang ditargetkan tersebut. 

Dikatakannya walaupun Kabupaten Dompu tidak termasuk 3 kabupaten yang ditargetkan naik status ke berdaya saing, tetapi atas inisiatif sendiri dan didukung secara teknis oleh RIF Kanada terus menggenjot percepatan pembangunan di kawasan KPPN (Manggelewa dan Kilo) sehingga pihak KPDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) menilai Kabupaten Dompu memiliki progres yang bagus untuk menjadi salah satu KPPN yang akan meningkat statusnya ke berdaya saing.

"Karena kita (Kabupaten Dompu) dinilai progresnya bagus oleh KPDT sehingga bisa jadi kita akan mendapatkan bonus KPDT di RPJMN untuk mendapat status berdaya saing itu," jelasnya.

Ia mengatakan memang tidak mudah untuk meraih status Perdesaan Berdaya Saing itu karena harus ada langkah konkret dari semua stakeholder untuk bisa mencapainya.

Dalam hal ini ia menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sangat merespon dengan positif program ini. Terbukti belanja APBD banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo yang menjadi lokus program ini.

Demikian juga pembangunan Daerah Irigasi (DI) dibangun di 2 kecamatan ini dalam program dana Loan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP). Dukungan teknis dari RIF Kanada sangat besar untuk mewujudkan Kabupaten Dompu menuju.KPPN Berdaya Saing ini.

Rencana Pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kilo merupakan salah satu upaya untuk pengembangan kawasan KPPN Agropolitan Jago Kala ini.

"Pelabuhan Kilo ini akan dibangun di kawasan KPPN dan ini akan menjadi salah satu moda transportasi terhadap hasil produksi jagung sebagai komoditas utamanya. Kami berharap Pelabuhan Nusantara di Kilo mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk percepatan  pembangunannya karena berada di kawasan KPPN," harapnya.

Ia menyebut untuk memperlancar arus transportasi, salah satu program strategis di dalam Rencana Kerja (RK) KPPN ini adalah pembuatan jalan sepanjang 17 km dengan anggaran mencapai Rp. 140 Miliar. Jalan tersebut

mulai dari Tekasire (Kecamatan Manggelewa) sampai Mbuju (Kecamatan Kilo) yang merupakan lokasi Pelabuhan Nusantara Kilo dan satu unit jembatan sepanjang 25 meter.

Launching Kampung KB di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu adalah bagian dari dukungan BKKBN terhadap program KPPN ini. 

Ia mengemukakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan Pemerintah Kanada ini dihajatkan untuk peningkatan kapasitas SDM para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di dua kecamatan tersebut. Karena itu, ia amat berharap dengan adanya program ini benar-benar bermanfaat untuk capacity building (pengembangan kapasitas) dan poeningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat di kawasan tersebut. Sehingga ke depan bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki branding yang jelas dan packaging (kemasan) yang mampu bersaing minimal di pusat-pusat perbelanjaan skala kabupaten.

Suad menambahkan Program Kawasan Perdesaan Priorotas Nasional (KPPN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat merupakan program kerja sama lintas sektor antar Kementerian. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionl/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN/Bappenas), Kemenko Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Untuk itu, ia berharap peran dan sinergitas OPD dan stakeholder terkait benar-benar dapat diwujudkan untuk mewujudkan Kabupaten Dompu menuju KPPN Berdaya Saing ini. Misalnya Disperindag diharapkan mengawal UMKM sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing. Demikian juga DPMPD diharapkan dapat mendorong desa-desa di Manggelewa dan Kilo untuk mengalokasikan dana desa untuk memodali Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).