Komentar
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Ir. H. Muh. Rasyidin Suryardin itu fokus untuk menyatukan persepsi Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) untuk 18 desa yang ada di Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
Sebagaimana diketahui Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 60 kabupaten di Indonesia yang masuk dalam KPPN sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naeional 2015-2019 dan 2020-2024.
Untuk membantu program ini, Pemerintah Kanada melalui program Dana Inovasi Responsif (Responsive Innovation Fund / RIF) menyediakan dukungan teknis di 6 kawasan/kabupaten terpilih setiap tahunnya. Untuk tahap II tahun 2019-2020 program RIF ini masuk di 6 kabupaten yakni Manokwari (Papua Barat), Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Dompu (NTB), Kayong Utara (Kalimantan Barat), Mempawah (Kalimantan Barat), dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat).
Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Dompu, program ini difokuskan pada 2 kecamatan yakni Manggelewa dan Kecamatan Kilo yang membawahi 18 desa.
Dalam sambutannya Rasyidin mengemukakan program utama pengelolaan Bumdesma difokuskan pada usaha agropolitan jago kala (jagung) agar dapat memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya berkutat pada aktivitas petik dan jual tetapi berubah menjadi petik, olah, dan jual.
Selain itu sangat diharapkan pengelolaan Bumdesma dapat meningkatkan status KPPN Kabupaten Dompu dari mandiri menuju KPPN berdaya saing.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu, Ir. Abdul Muis menerangkan dalam pengelolaan Bumdesma agropolitan jagung ini, difokuskan pada on farm atau off farm. Usaha on farm adalah berhubungan dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian mulai dari urusan pemgadaan bibit, irigasi, pengadaan pupuk, dan lainnya. Sedangkan off farm adalah difokuskan usaha penanganan produksi pasca panen.
Sementara itu, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Miftahul Su'adah, ST menjelaskan bahwa Kabupaten Dompu sungguh beruntung mendapatkan program ini. Karena ada 14 Kementerian yang sudah dan akan memberikan dukungannya dalam pembangunan infrastruktur penting dalam rangka mendukung program KPPN ini. Belum lagi RIF mendukung dalam hal peningkatan dan penguatan kapasitas SDM bagi pengelola program tersebut.
Dikatakannya ada 3 kegiatan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) 2020-2024, yakni peningkatan kelembagaan Bumdesma; peningkatan kapasitas SDM; dan peningkatan kerja sama dan kemitraan. Suad menegaskan Bumdesma adalah indikator pertama keberhasilan program KPPN ini. Karena itu, Bumdesma harus terlaksana dengan baik dengan program kerja dan usaha yang jelas dan terarah. Karena permodalan Bumdesma bersumber dari Dana Desa dari 18 desa di atas, maka dana Bumdesma harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan 35 % Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dikembalikan kepada desa pemilik modal sebagai sumber pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kabis Pemerintahan Desa DPM-PD Kabupaten Dompu, Muhammad Ali, SE mengimbau kepada 18 Kepala Desa di Kecamatan Manggelewa dan Kilo agar menyertakan modal masing-masing sebesar Rp. 100 juta untuk dijadikan modal usaha Bumdesma.
Kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh 35 peserta dari perwakilan dinas terkait, perwakilan Camat Manggelewa dan Kilo, BKAD, pengurus Bumdesma "Karawi Sama" dan Kepala Desa di Kecamatan Manggelewa dan Kilo. (AMIN).