Komentar
Mataram,
Lensa Post NTB
- Dalam rangka mengantisipasi kasus pembakaran bendera Hisbut Tahrir Indonesia
(HTI) oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut Jawa Barat pada Senin
(22/10/2018) kemarin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB
menggelar rapat koordinasi di Kantor Kesbangpoldagri NTB jalan Pendidikan
Mataram, Selasa (23/10). Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Kesbangpoldagri
NTB H.L. Syafii dihadiri para pimpinan FKPD NTB dan tokoh lintas agama dan
tokoh pemuda NW antara lain Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani,
S.Sos. SH. M.Han., Kabinda NTB Drs. H. Tarwo kusnarno, M.Si.,Dir Intelkam Polda
NTB Kombes Pol. Susilo Rahayu Irianto, Perwakilan Lanal Mataram Mayor Laut
Agung S., Kasi Intel Korem 162/WB Letkol CZI Irawan Agung Wibowo, Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. Drs. Saiful Muslim, MM., Ketua Forum Komunikasi
Umat Beragama (FKUB) NTB Drs. H. Syahdan Ilyas, Ketua PHDI Drs. I Gde Mandra
M.Si., Ketua Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) NTB Widjanarko,
Ketua PWNU NTB Prof. DR. Masnun Tahir, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI)
NTB Pendeta Viktor Hutauruk D. Min, Ketua Walubi NTB I Wayan Sianto, Ketua
Dekenat NTB Romo Lorensius Maryono, Sekretaris PW Ansor NTB Irpan Suryadiata,
Intel Kejati NTB Muhammad isnaini, SH.,
dan Ketua 1 Pemuda NW NTB Abdurahman S.Pdi., menghasilkan enam poin keputusan
bersama.
Terkait
dengan hal itu, usai mengikuti rapat koordinasi, Danrem 162/WB dalam
wawancaranya dengan sejumlah media memberikan penjelasan tentang pelaksanaan
rapat koordinasi tersebut. "Kami
selaku FKPD Provinsi NTB berinisiatif dengan Kesbangpol dan tokoh-tokoh lintas
agama untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi di wilayah NTB seperti yang
terjadi di Garut, karena yang kita khawatirkan jangan sampai bergulir menjadi
bola salju yang bisa menjadi ancaman yang cukup rawan dihadapkan dengan
menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilres 2019 nanti," jelas Danrem. Tujuan
dilaksanakannya rapat koordinasi ini lanjutnya, untuk mencegah kejadian
serupa di wilayah NTB dan mencegah
adanya kiriman berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian yang tidak benar. "Rekan-rekan
media juga harus membantu untuk menetralisir peristiwa ini dengan menshare
hasil keputusan rapat yang ditandatangani bersama berisikan enam ponit sebagai
pedoman agar tidak terjadi di wilayah NTB,'' harapnya.
"Kejadian
di Garut sudah ditangani oleh Polda Jabar dan kita percayakan proses hukumnya
kepada pihak Kepolisian setempat,"pungkasnya. Adapun enam poin keputusan
yang menjadi pernyataan sikap sebagai hasil rapat koordinasi tersebut yakni
pertama, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat NTB agar tetap menjaga
keutuhan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tidak berbuat hal-hal yang
merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa jika ditemukan indikasi permasalahan
yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dalam menghadapi Pemilu
2019, kita perlu mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang damai, demokratis dan
berintegritas serta tidak menyebarluaskan isu-isu negatif yang dapat merusak
nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketiga,
terkait dengan peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut Jawa Barat, sepenuhnya
diserahkan kepada aparat Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Keempat,
mengingatkan kembali, bahwa kita masih dalam suasana duka terkait dampak gempa
yang terjadi di wilayah NTB. Untuk itu, kita perlu memperkuat kebersamaan
sebagai upaya menuju NTB bangkit kembali. Kelima, dihimbau kepada seluruh masyarakat NTB apabila
ditemukan indikasi permasalahan serupa agar segera dilaporkan kepada aparat
keamanan TNI-Polri dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri
guna mencegah terjadinya konflik. Keenam, Meminta kepada Pemerintah Daerah fsn
aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan perkembangan
berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat merusak nilai
persatuan dan kesatuan bangsa. (LP.NTB/
Tim Korem)