Komentar
Bima, Lensa Post NTB - Assisten II Bidang Pemerintahan dan Kesra, H. Qurban, SH, pagi tadi, Rabu (30/5/2018), memimpin upacara gelar pasukan Satlinmas PAM TPS Pemilukada serentak 2018. Kegiatan yang berpusat di halaman Kantor Bupati Bima Jl. lintas Sumbawa Godo, dihadiri Kasat Pol PP Kabupaten dan Kota Bima, Jajaran Polres Kota dan Kabupaten Bima, serta anggota Satlinmas Kabupaten Bima.
H. Qurban, SH dalam pidatonya bahwa "Menjaga kemurnian proses pelaksanaan pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah merupakan kewajiban moral bagi siapapun”bahwa tinjauan hakiki dari penyelenggaraan pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Umum baik Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif maupun pada konteks kewilayahan dan daerah termediasi dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, bukan hanya sekedar mengakomodasi hak dan potensi politik setiap warga negara; lebih dari itu
Selain sebagai manifestasi ketentuan normatif Negara demokrasi, juga merupakan wasilah menghadirkan penyelenggara negara yang legitimate dan capable, paling tidak berdasarkan hasil penilaian dan pilihan rakyat secara mayoritas.“Mengingat sakralnya nilai hajatan tersebut, segenap komponen bangsa mesti memiliki komitmen yang sangat tulus, bahwa menjaga kemurnian proses pelaksanaan pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah merupakan kewajiban moral bagi siapapun, terutama aparatur formal pemerintahan harus sanggup menciptakan iklim sejuk dalam seluruh tahapan pesta demokrasi, mengikhtiarkan keamanan dan ketertiban serta menjamin kesuksesan seluruh rangkaian Pemilu.” Ujar H. Qurban.
H. Qurban, SH juga berpesan agar anggota Satlinmas untuk menyiapkan mental dan fisk dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi, mengatur dan mengarahkan pengguna hak pilih untuk lebih menjaga ketenteraman dan ketertiban diri, keluarga dan masyarakat, serta lakukan deteksi untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang selama proses pemungutan suara di TPS. “Perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilu, unsur TNI, POLRI dan segenap komponen masyarakat, guna mewujudkan sinergi yang proaktif dalam rangka pengamanan pemungutan suara serta menjaga komitmen dan netralitas, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan pemungutan suara.” Tutup H. Qurban. (Tim Lensa Post NTB/Hum)