Komentar
Oleh: Nurhidayah, ST (Perencana Kota dan Pengamat Lingkungan Kabupaten Dompu)
Di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tersimpan sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, kawasan pertambangan yang memiliki luas konsesi lebih dari 16.000 hektare diproyeksikan mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, perubahan tutupan lahan yang terekam melalui citra satelit menunjukkan berkurangnya vegetasi dan meningkatnya lahan terbuka yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup. Fenomena tersebut menggambarkan dilema pembangunan yang dihadapi banyak daerah kaya sumber daya alam, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Sejalan dengan Kualitas Lingkungan
Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah memang nyata. Nilai tambah sektor ini tercermin dalam struktur PDRB dan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, indikator ekonomi belum sepenuhnya mampu menggambarkan biaya lingkungan yang muncul akibat perubahan penggunaan lahan.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: berapa luas tutupan hutan yang berubah menjadi lahan terbuka, bagaimana kondisi kualitas air di sekitar kawasan aktivitas pertambangan, serta berapa nilai kerugian ekologis yang belum diperhitungkan dalam proses pembangunan.
Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Dompu periode 2021–2025 menunjukkan adanya tantangan tersebut. Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada kategori rendah dengan realisasi tahun 2024 sebesar 37,33 atau di bawah target daerah sebesar 43,13. Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) berada pada kisaran 58–59 dan cenderung stagnan pada kategori kurang baik.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan hidup sehingga diperlukan pengelolaan pembangunan yang lebih seimbang. Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Nusa Tenggara Barat yang masih memiliki tingkat polusi udara industri relatif rendah. Namun kualitas udara yang baik tidak dapat menggantikan pentingnya kualitas air dan tutupan lahan sebagai penyangga utama ekosistem.
Perubahan Lanskap yang Terekam dari Angkasa
Perkembangan teknologi penginderaan jauh memungkinkan perubahan tutupan lahan dipantau secara berkala. Citra satelit Sentinel-2 dengan resolusi spasial 10 meter mampu mengidentifikasi perubahan vegetasi, perluasan lahan terbuka, dan dinamika penggunaan lahan dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Berdasarkan analisis awal penulis menggunakan citra Sentinel-2 periode 2020–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan lahan terbuka yang diikuti penurunan tutupan vegetasi di sekitar kawasan operasi pertambangan. Pola tersebut sejalan dengan berbagai penelitian mengenai wilayah pertambangan di Indonesia, di mana ekspansi lahan terbuka sering kali diikuti penurunan nilai Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), yaitu indeks yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerapatan dan kesehatan vegetasi. Penurunan vegetasi tidak hanya berarti berkurangnya ruang hijau, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko erosi, menurunkan kemampuan tanah menyerap air, mengurangi kapasitas penyimpanan karbon, serta mengganggu habitat berbagai jenis flora dan fauna.
Dompu Masih Memiliki Pilihan
Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling bertentangan. Yang diperlukan adalah tata kelola pertambangan yang mampu memastikan manfaat ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya alam. Ada tiga langkah yang layak dipertimbangkan.
Pertama, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang. Reklamasi tidak seharusnya berhenti sebagai persyaratan administratif, melainkan menjadi kewajiban yang dipantau secara berkala dengan indikator keberhasilan yang terukur.
Kedua, menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai salah satu indikator evaluasi investasi daerah. Penilaian keberhasilan pembangunan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada peningkatan PDRB, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kualitas air, tutupan lahan, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
Ketiga, meningkatkan transparansi informasi lingkungan melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Publikasi data spasial secara berkala akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan.
Menimbang Masa Depan Dompu
Pertumbuhan ekonomi merupakan kebutuhan setiap daerah. Namun pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekologis yang jauh lebih besar pada masa mendatang.
Kabupaten Dompu saat ini berada pada titik penting untuk menentukan arah pembangunan. Kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan pengawasan aktivitas pertambangan yang diambil hari ini akan memengaruhi kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pada masa depan.
Kekayaan mineral suatu saat akan habis dieksploitasi, tetapi kualitas air, tanah, dan tutupan hutan merupakan modal pembangunan yang harus tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui tingginya PDRB, melainkan juga melalui kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologi.
Sumber Data:
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Dompu Tahun 2021–2025.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu Dalam Angka (edisi terbaru).
3. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pedoman Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
4. European Space Agency (ESA). Sentinel-2 User Guide sebagai referensi teknis penginderaan jauh.