Abdullah Siradjuddin “Ruma Gowa”: Pangeran yang Dibuang, Pembela yang Tak Tunduk

Oleh: Imran Kasiri*

Namanya Abdullah Siradjuddin.

Putra kedua dari Sultan Muhammad Siradjuddin—darah bangsawan yang lahir untuk memimpin, namun ditakdirkan untuk diuji oleh zaman.

Gelar “Ruma Gowa” bukan sekadar sebutan. Itu adalah jejak hidup. Jejak pengasingan. Jejak perjuangan.

Di masa tuanya sang Sultan, ketika kekuasaan mulai rapuh oleh usia, Abdullah tampil sebagai salah satu penopang utama kesultanan. Ia bukan hanya seorang pangeran—ia adalah jeneli Dompu, sekaligus pelaksana tugas sultan. Di pundaknya, nasib negeri mulai dipertaruhkan.

Di saat bayang-bayang kolonial Belanda semakin pekat, Abdullah tidak tinggal diam.

Ia merancang perlawanan.

Dari Manggelewa, ia mulai menggalang kekuatan. Rakyat dihimpun, strategi disusun, semangat dilahirkan. 

Namun sebelum bara itu sempat menjelma api perang, Belanda bergerak lebih cepat. Mereka tahu: selama Abdullah masih di Dompu, perlawanan hanya soal waktu. Maka ia pun dibuang.

Diangkut jauh ke Kupang—terpisah dari tanah, dari rakyat, dari takdir yang seharusnya ia jalani.

Tahun 1934, Abdullah masih seorang pemuda. Ia telah beristri—Lala Siti Aisyah, putri dari Lalu Abdullah, Menteri Kehakiman Kesultanan Bima—dan telah memiliki tiga orang anak. Namun pembuangan tidak mengenal belas kasihan.

Tiga tahun kemudian, 1937, Sultan wafat. Tiang penopang keluarga runtuh. Di tanah asing, mereka hidup dalam kekurangan. Santunan Belanda hanya 100 gulden—tak cukup untuk memberi makan satu keluarga bangsawan yang kini terjatuh ke jurang kemiskinan.

Namun Abdullah bukan lelaki yang menyerah pada nasib.

Dengan kecerdasannya, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial: pindah ke Gowa, Sulawesi. Alasannya sederhana—biaya hidup di Kupang terlalu tinggi.

Permohonan itu dikabulkan.

Bersama kakaknya, Abdul Wahab Siradjuddin, ia hijrah ke tanah leluhur—Gowa. Mereka menetap di Kampung Maricaya, Makassar. Di sanalah hidup kembali menguji martabat seorang pangeran.

Abdullah memilih jalan yang tak biasa bagi darah bangsawan:

ia menjadi pokrol—pengacara rakyat. Ia berjalan dari kampung ke kampung, membantu orang kecil menghadapi hukum kolonial. Dari keturunan sultan, ia menjelma menjadi pembela mereka yang tak bersuara.

Ironis? Mungkin. Namun justru di situlah kebesaran jiwanya bersinar. Ia tidak hidup dari gelar. Ia hidup dari keberanian untuk bekerja halal.

Tahun 1942, Jepang datang.

Belanda tumbang. Abdullah dan Abdul Wahab dipulangkan ke Dompu. Lima tahun merantau sebagai pokrol di tanah Gowa berakhir. Namun mereka kembali bukan sebagai penguasa—melainkan sebagai simbol yang tersisa dari kejayaan lama.

Di Dompu, Abdullah dipercaya mengurus adat. Wibawanya tetap hidup, meski mahkota telah hilang. Sementara Abdul Wahab—Ruma To’i—memilih hidup dalam kesunyian.

Kemerdekaan Indonesia datang.

Zaman berganti. Abdullah menjalani sisa hidupnya dengan perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai. Ia bolak-balik antara Dompu, Sumbawa Besar, Mataram, hingga Jakarta.

Di Jakarta, pada dekade 1960-an, perjalanan panjang itu berakhir. Ia wafat dan dimakamkan di Karet Bivak.

Namun bahkan setelah mati pun, ia masih terus berpindah—dipindahkan ke Tanah Kusir.

Seakan hidupnya memang ditakdirkan untuk terus berjalan.

Dari Dompu ke Kupang.

Dari Kupang ke Gowa. Kembali ke Dompu. Lalu ke Jakarta.

Hingga akhirnya beristirahat di Tanah Kusir. Sebuah lingkaran takdir yang panjang dan sunyi.

Abdullah Siradjuddin bukanlah sultan yang bertakhta.

Ia tidak dikenang karena mahkota. Ia dikenang karena keteguhan. Karena ia adalah pangeran yang tidak gengsi menjadi pokrol. Seorang bangsawan yang rela turun derajat demi bertahan hidup dengan cara yang terhormat.

Ia dibuang. Ia dimiskinkan. Ia diasingkan. Namun satu hal tidak pernah bisa dirampas: marwahnya. Darah Sultan Siradjuddin tetap mengalir—bukan dalam bentuk kekuasaan, melainkan dalam keberanian untuk hidup terhormat di tengah keterasingan.

*Penulis adalah pegiat sejarah dan budaya Dompu