Dompu Maju, Ketimpangan Sosial Masih Nyata?

Dompu Maju, Ketimpangan Sosial Masih Nyata?



Oleh: Nurhidayah, S.T*

Pembangunan daerah pada dasarnya tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Dompu menunjukkan perkembangan yang cukup positif berdasarkan sejumlah indikator makro daerah. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan ketimpangan 

pembangunan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dompu tahun 2024 mencapai 72,59 dan masuk dalam kategori tinggi. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2023 yang berada pada angka 71,77. Peningkatan IPM ini didukung oleh meningkatnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita masyarakat (BPS Kabupaten Dompu, 2025).

Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Dompu juga mengalami penurunan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin tahun 2024 sebesar 32,08 ribu jiwa atau 11,59 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 34,38 ribu jiwa atau 12,62 persen (BPS Kabupaten Dompu, 2025). Secara statistik, capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Dompu mengalami kemajuan yang cukup baik.

Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: apakah seluruh masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan tersebut secara merata?

Menurut pandangan saya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan di Dompu masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan angka, belum sepenuhnya menyentuh aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pembangunan lebih banyak terlihat di wilayah pusat pertumbuhan, sedangkan sebagian desa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, hingga jaringan internet yang belum optimal.

Ketimpangan tersebut juga terlihat dari kemampuan daya beli masyarakat yang masih relatif terbatas. Dalam konsep IPM, BPS menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai ukuran daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa tren daya beli masyarakat Dompu memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kenaikannya relatif lambat.

Berdasarkan data BPS, pengeluaran riil per kapita masyarakat Dompu tercatat sekitar Rp 835,1 ribu per bulan pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 874,3 ribu pada tahun 2018, naik menjadi Rp 902,7 ribu pada tahun 2019, kemudian turun menjadi Rp 888,9 ribu pada tahun 2020 akibat tekanan ekonomi masa pandemi, dan hanya meningkat tipis menjadi Rp 889,9 ribu pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita masyarakat Dompu tercatat sebesar Rp 9,971 juta per tahun atau sekitar Rp 830 ribuan per bulan dalam harga konstan yang disesuaikan (BPS Kabupaten Dompu, 2022; BPS Kabupaten Dompu, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Dompu masih terbatas dan cenderung stagnan beberapa tahun terakhir Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, pupuk, dan kebutuhan rumah tangga lainnya membuat daya beli masyarakat tertekan. Bahkan pada tahun 2021 proporsi pengeluaran makanan masyarakat Dompu masih mencapai sekitar 52,9 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Artinya, sebagian besar masyarakat masih fokus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Selain itu, ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat melalui indikator Gini Ratio, yaitu ukuran tingkat kesenjangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, maka semakin besar kesenjangan ekonomi yang terjadi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Dompu, Gini Ratio Dompu mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 0,355 pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,360 pada tahun 2021, turun menjadi 0,312 pada tahun 2022, lalu kembali meningkat menjadi 0,331 pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Dompu, 2024).

Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Dompu masih berada pada kategori sedang. Artinya, distribusi kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata. Sebagian kelompok masyarakat menikmati peningkatan ekonomi lebih besar dibanding kelompok masyarakat lainnya.

Menurut pandangan saya, kondisi ini berkaitan erat dengan struktur ekonomi masyarakat Dompu yang masih bergantung pada sektor pertanian primer, khususnya komoditas jagung. Ketika harga jagung turun atau biaya produksi meningkat, pendapatan masyarakat ikut melemah sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga menurun. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memiliki modal dan akses ekonomi lebih kuat relatif lebih mudah bertahan dibanding petani kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat bawah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, pupuk, bahan bakar, pendidikan, dan biaya hidup lainnya membuat daya beli masyarakat tetap tertekan, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Pembangunan yang terlalu berfokus pada capaian statistik berisiko melahirkan “kemajuan semu”, yaitu ketika angka-angka pembangunan meningkat tetapi daya beli dan kualitas hidup masyarakat belum mengalami perubahan signifikan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka ketimpangan sosial dapat memicu kecemburuan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pembangunan berbasis keadilan sosial melalui pemerataan infrastruktur desa, stabilisasi harga komoditas pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat kecil, serta perluasan lapangan kerja produktif. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Dompu tidak cukup diukur dari naiknya angka IPM atau pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mempersempit kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Dompu dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.