Komentar
Ketua DPRD Dompu, Muttakun saat diwawancarai wartawan, Kamis (18/9/2025)Dompu, koranlensapos.com - Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Muttakun menengarai adanya honorer siluman yang terjaring dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Hal itu diungkapkan Muttakun saat diwawancarai awak media, Kamis (18/9/2025). Muttakun menengarai adanya upaya manipulatif dalam pengusulan tenaga PPPK Paruh Waktu itu berdasarkan banyak laporan yang diterimanya dari masyarakat.
"Sudah ada indikasi data-data siluman yang masuk di PPPK Paruh Waktu," ungkapnya.
Disebutnya laporan yang diterimanya ada yang berupa hardcopy dan melalui messenger di telepon selulernya.
"Ada 2 berupa hardcopy, dan ada sekitar 8 atau 9 melalui messenger," ungkapnya.
Disebutnya lagi, laporan yang diterimanya terkait honorer siluman ini ada yang di sekolah-sekolah SD dan SMP, juga di OPD-OPD Teknis.
Muttakun menjelaskan honorer siluman yaitu seseorang yang tidak pernah bekerja dalam waktu 2 atau 3 tahun terakhir di suatu instansi, namun tiba-tiba namanya muncul di pengumuman PPPK Paruh Waktu.
Politisi NasDem ini kemudian menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi dalam perekrutan pegawai. Prinsip-prinsip itu dinilainya sangat penting agar pegawai yang direkrut benar-benar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Di sisi lain untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan dalam perekrutan pegawai pemerintah. Menurutnya tidak boleh terjadi tenaga honorer yang benar-benar bekerja diabaikan nasibnya. Sedangkan orang yang tidak pernah bekerja tiba-tiba diterima sebagai ASN akibat terjadinya manipulasi data oleh oknum-oknum tertentu.
Mengantisipasi munculnya data honorer siluman, menurutnya pihak BKD dan PSDM Kabupaten Dompu tidak hanya menerima usulan nama-nama dari OPD maupun sekolah, tetapi harus dilampirkan dengan absensi.
"Kalau tidak dilampirkan dengan absensi, kambing pun bisa masuk namanya di sana," ujarnya.
Muttakun kemudian mendesak BKD dan PSDM Kabupaten Dompu untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk mengenai dugaan adanya data honorer siluman dimaksud.
"Jangan dibiarkan kalau ada yang menyampaikan laporan atau sanggahan keberatan," pintanya.
Memungkasi keterangannya, Muttakun menegaskan sikap antisipatif ini dilakukannya dalam upaya menjaga agar Bupati Dompu tidak diseret-seret dalam dugaan manipulasi data honorer siluman. Menurutnya laporan dugaan manipulasi data honorer itu perlu ditelusuri kebenarannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. (emo).