Komentar |
| Rakor Evaluasi Pemilu 2019 dan Persiapan Tahapan Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2020 di aula Hotel Rinjani, Senin (14/10/2019) |
"Kami menangkap adanya keresahan masyarakat disebabkan persoalan money politik ini," ungkap Anshori.
Ia berharap semoga pada di Pilkada 2020 mendatang bisa diminimalisir.
"Kita harus sepakat untuk tidak membiarkan money politic di daerah kita," tandasnya.
Anshori menyebutkan salah satu upaya untuk menangkal money politic di Pilkada, maka KPU dan Bawaslu Kabupaten Dompu akan mencanangkan "Desa Anti Money Politic".
"Kita akan pilih satu desa sebagai percontohan dan kita bina bersama dengan Bawaslu. Kesadaran masyarakat kita tumbuhkan sehingga mereka sendiri yang menolak money politic," tuturnya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Nur Komalasari, SE menegaskan masyarakat kini aemakin apatis dengan persoalan perpolitikan di daerah dan negeri ini. Sebagai buktinya adalah masyarakat tidak akan memilih seorang calon atau pasangan calon tertentu bila tidak memberikan sejumlah uang.
"Kapan lagi kami bisa dapat uang dari caleg kalau tidak hari ini," katanya menirukan jawaban dari seorang ibu yang mengaku menerima uang dari caleg di Pemilu 2019 lalu.
Ia menegaskan politik uang menjadikan pesta demokrasi itu cacat. Ia berharap pada Pilkada Kabupaten Dompu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu untuk masa jabatan 2020-2025 tidak dinodai dengan politik uang.
Ia mengungkap kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menangani politik uang yaitu tidak ada yang berani menjadi saksi.
"Uangnya ada stikernya juga ada tetapi saat dipanggil sebagai saksi tidak berani datang," ujarnya. (AMIN).