Komentar
Foto bersama usai Diskusi Kepemiluan di Kecamatan Kilo dengan isyarat tangan ke depan tolak politik uangDompu, koranlensapos.com - Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MR KAHMI) Kecamatan Kilo menggelar Diskusi Kepemiluan.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus MR KAHMI Kecamatan Kilo dengan tema "Konsolidasi KAHMI dalam Mewujudkan Kepemimpinan Profetif". Acara dilaksanakan di aula SMAN 2 Kilo pada hari Senin (9/10/2023).
Hadir sebagai narasumber Komisioner KPU Kabupaten Dompu, Sulastriana, Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu Wahyudin dan Sekum MD KAHMI Kabupaten Dompu, Suherman.
Pada kesempatan tersebut, ketiga narasumber menekankan dampak dan bahaya politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan demokrasi.
Komisioner KPU Sulastriana dalam paparannya tentang jadwal tahapan Pemilu 2024 menegaskan bahwa iming-iming para calon atau pasangan calon dengan uang untuk meraup suara hendaknya ditolak. Karena itu akan melahirkan sosok pemimpin bermental korupsi.
Sulastriana menegaskan masyarakat hendaknya memperhatikan visi dan misi calon pada masa kampanye. Penyampaian visi misi itulah yang hendaknya menjadi acuan dalam menentukan hak pilih, bukan karena uang.
"Jangan memilih karena cuan. Makanya pada masa kampanye harus memperhatikan visi misi calon atau pasangan calon," ujarnya.
Satu-satunya srikandi di Komisioner KPU Kabupaten Dompu periode 2019-2024 ini mengemukakan money politic sangat merugikan bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat selama masa 5 tahun. Maka Sulastriana mewanti-wanti agar menolak dengan tegas politik uang.
"Jangan memilih hanya karena dikasih uang 100 ribu. Coba 100 ribu itu dibagi 5 tahun. Tidak sampai 100 rupiah per hari. Kita harus menyadari uang bukan segalanya walaupun segalanya butuh uang," imbaunya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Dompu, Wahyudin menerangkan money politic itu ibarat kentut. Santer dibicarakan, namun tidak ada yang berani melaporkan kepada Bawaslu.
Untuk itu, Wahyudin mengimbau kepada masyarakat agar menolak dengan tegas pemberian uang dari para calon untuk ditukar dengan hak pilih.
Lebih lanjut dikemukakan pria yang pernah menjadi Ketua Umum HMI Kabupaten Dompu ini bahwa Bawaslu sudah maksimal melakukan langkah-langkah pencegahan dari upaya money politik sekaligus melakukan pengawasan. Namun demikian peran aktif masyarakat sangat diharapkan untuk menolak money politic.
Caranya bagaimana?
"Kita harus memberi penyadaran kepada orang-orang terdekat kita untuk menolak politik uang ini. Minimal kepada teman atau keluarga dekat kita. Bahkan bila perlu tulis di depan rumah TOLAK POLITIK UANG. NAMI WATI TARIMA PITI CAKI (Kami tidak menerima uang untuk membeli suara). Kesadaran masyarakat yang kami tunggu," tegasnya.
Wahyudin kemudian menantang para peserta diskusi yang didominasi para pemilih pemula itu untuk membuat video tolak money politic.
"Siapa yang videonya bagus akan dikirim ke Jakarta dan ada doorprize dari Bawaslu," ujarnya.
Penegasan mengenai bahaya politik uang juga disampaikan Sekum MD KAHMI Kabupaten Dompu, Suherman. Mantan anggota Panwaslu Kabupaten Dompu periode 2009-2014 dan anggota KPU Kabupaten Dompu periode 2014-2019 ini menjelaskan bahwa politik uang berpengaruh sangat dominan terjadinya korupsi. Pemimpin yang meraih kemenangan dari politik transaksional ini tidak akan bisa menjalankan program pembangunan sebagaimana mestinya.
"Karena biaya yg dikeluarkan besar sekali untuk meraih suara kemenangan. Sehingga ketika menjabat tidak lagi fokus untuk membangun tetapi bagaimana caranya untuk pengembalian biaya puluhan miliar yang telah dikeluarkan. Data KPK hampir 85% Kepala Daerah ditangkap karena kasus korupsi," ungkapnya.
Suherman menyebut politik uang sekilas tidak terlalu terlihat dampaknya. Tapi imbasnya pada terhambatnya program-program pembangunan.
"Semua kita berperan memberantas money politi. Tidak bisa dilimpahkan kepada Bawaslu dan KPU saja. Semua kita berperan.
Minimal mulai dari diri kita. Tidak terima uang. Termasuk pemilihan kades. Ndak usah terima uang.
Jangan memilih karena uang. Bahaya sekali," pesannya.
Suherman juga mengemukakan politik uang bukan penentu kemenangan. Karena berdasarkan hasil survey yang pernah dilakukan semasa ia menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Dompu bahwa masyarakat memilih lebih didominasi karena hubungan kekeluargaan dan mengenal lebih dekat dengan calon.
"Jadi bukan semata karena uang," ucapnya.
Ketua MR KAHMI Kecamatan Kilo, Muh. Taufikurrahman, S. Pd menyebutkan Diskusi Kepemiluan ini diselenggarakan untuk mengingatkan kepada anggota KAHMI secara internal dan peserta diskusi secara eksternal bahwa setiap orang adalah pemimpin dan harus meneladani sosok kepemimpinan Rasulullah sebagai contoh kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara maupun sebagai pejabat.
"Karena itu kami mengambil tema "Konsolidasi KAHMI dalam Mewujudkan Kepemimpinan Profetik"," pungkasnya. (emo).