Komentar
Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan saat membuka Rakor Diseminasi dan Publikasi Data Stunting yang digelar oleh Bidang Kesmas Dikes Dompu di Aula Laberka Sawete, Selasa (19/9/2023) Dompu, koranlensapos.com - Kabupaten Dompu berada di peringkat ketiga dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah KSB dan Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Dompu berhasil menurunkan angka stunting dari 12,09% pada bulan Februari 2023 menjadi 10,89% pada bulan Agustus 2023.
Demikian penjelasan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST,. MT selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Dompu saat membuka Rapat Koordinasi Diseminasi dan Publikasi Data Stunting yang digelar di Laberka Sawete Dompu pada Selasa (19/9/2023) kemarin.
"Alhamdulillah kita sudah berhasil menurunkan angka stunting sampai 10,89% hasil pengukuran bulan Agustus 2023 ini," kata Wabup sembari berharap mudah-mudahan hasil pengukuran itu akurat dan valid dengan timbangannya yang memenuhi standar dan telah dikalibrasi.
Wabup menegaskan pencapaian 10,89% di atas tidak boleh merasa berpuas diri meski angka tersebut jauh di bawah standar nasional yang menargetkan 14%. Namun dengan pencapaian itu justru harus semakin bekerja keras untuk mencapai angka zero stunting (nol stunting).
"Saya harapkan kepada kita semua sesuai tupoksi masing-masing bagaimana angka stunting di Kabupaten Dompu ini zero stunting," pintanya.
Dikatakannya, persentase 10,89% itu berdasarkan data by name by adress menunjukkan masih ada 2.276 balita yang dikategorikan stunting. 564 di antaranya pendek dan 1.712 balita sangat pendek. Semua itu membutuhkan kerja sama secara terintegrasi semua OPD dan instansi terkait untuk mengatasi dan menanganinya.
"Masih banyak intervensi yang harus dilakukan untuk menuju ke arah zero stunting. Maka saya minta kepada semua OPD tidak terkecuali, Kemenag, Baznas, Camat, Puskesmas, Kepala Desa kita betul-betul bekerja sama dan sama-sama bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantantauan hingga pelaporan. Nanti kami melakukan monitoring dan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan sejauhmana capaiannya," urainya menegaskan.
Dikatakannya program percepatan penurunan stunting ini adalah program nasional yang terintegrasi. Artinya membutuhkan kerja bersama dan sama-sama bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
"Saya tidak perlu menguraikan satu persatu tugas masing-masing OPD. Yang jelas semua OPD terlibat di dalam menurunkan atau menghilangkan angka stunting di Kabupaten Dompu ini," tandasnya.
Wabup juga menekankan kepada seluruh Kepala Desa untuk mengalokasikan Dana Desa untuk program percepatan penurunan stunting ini.
"Kepala Desa supaya mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting. Sudah ada Perbup yang mengatur hal itu," pungkasnya. (emo).