Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Bertempat di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Kamis (3/2/2022) berlangsung kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal Rkpd) Tahun Anggaran 2023.
kegiatan itu dibuka Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Pp, S. KM., M. Kes dan Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Setda Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M. Si.
Hadir dalam kegiatan tersebut para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat se Kabupaten Dompu.
Wabup menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan agenda penting tahunan seperti yang tertuang dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tujuan untuk
memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan
Awal RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2023.
"Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD sebelum
dilaksanakannya MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Februari 2022," jelasnya.
Dilanjutkan Wabup, penyusunan RKPD
Kabupaten Dompu tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintahan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026. dalam rangka
mengupayakan pencapaian visi pemerintah Kabupaten Dompu
yaitu "Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang Mandiri,
Sejahtera, Unggul dan Religius" (Dompu MASHUR).
"Oleh karena itu, penyusunan RKPD tahun 2023 ini harus lebih
cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan
dan tantangan yang dihadapi
pemerintah daerah dan
masyarakat Dompu secara tepat dan strategis," harapnya.
Sekda Gatot Gunawan PP Undang-Undang 25 Tahun
2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa proses
penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
dilaksanakan secara bersama-sama antar seluruh perangkat
daerah dan pemangku kepentingan sehingga dapat diciptakan
sinkronisasi antara dokumen rancangan awal RKPD dengan
rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar tercipta
sinergisitas antara perencanaan pembangunan nasional,
provinsi dan kabupaten.
"Rancangan awal RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2023 berpedoman
pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026," jelasnya.
Lebih lanjut diharapkannya pelaksanaan konsultasi publik ini menjadi media pembentukan komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
terhadap tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (R-APBD).
Ditambahkannya forum konsultasi publik merupakan forum diskusi antara perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melalui forum ini diharapkan mendapat masukan dan saran positif serta konstruktif dari peserta forum
konsultasi publik sekalian guna penyempurnaan rancangan
awal RKPD tahun 2023 guna menjawab isu-isu strategis tahun
2023.
"Saya berharap agar hasil dari konsultasi publik RKPD tahun
2023 mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub
kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta
mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Dompu," harapnya.
Usai pembukaan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Kabid Fisik dan Perencanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Miftahul Suadah, ST. Dalam diskusi ini, menerima masukan dan usulan dari para pimpinan OPD mengenai RKPD Kabupaten Dompu tahun 2023. Masukan dan usulan disampaikan oleh antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah, Ir. Armansyah, M. Si, Camat Dompu, Syahudin Abi, S. IP., M. Ak, Kepala Pelaksana BPBD Tajuddin, SH, Kepala Dinas Peternakan Ir. H. Zaenal Arifin, Kepala Disnaker Syamsul Ma'rif, ST, Kepala BKD dan PSDM Drs. Arif Munandar dan Inspektur Inspektorat Khaeruddin, SH. (emo)