Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Konferensi Ke XXII PGRI Kabupaten Dompu Ditunda Pasca Pilkada, Ketua Demisioner Mengaku Kecewa

Senin, 30 November 2020 | 12:32 PM WIB Last Updated 2020-11-30T04:48:14Z

Dompu, koranlensapost.com - Konferensi ke XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Dompu dengan agenda Pemilihan Ketua yang diselenggarakan di Pekat pada Sabtu, 28 November 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya Pimpinan Sidang yakni Pengurus PGRI Provinsi NTB memutuskan untuk menunda pelaksanaan Konferensi hingga usai Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.


Wakil Ketua PGRI Provinsi NTB, Dr. Abdul Kadir yang dikonfirmasi media ini via WhatsApp mengungkapkan ada 4 (empat) hal yang menjadi dasar pertimbangan penundaan tersebut.
Pertama, Konferensi PGRI Kabupaten Dompu diputuskan ditunda dalam musyawarah mufakat peserta Konferensi yang dimediasi oleh Pemerintah. Sesuai mekanisme organisasi, jika perjalanan konferensi mengalami deadlock maka diambil langkah-langkah musyawarah mufakat.  
Musyawarah diambil setelah rentetan ketidaksepakatan yang terjadi dan cenderung berubah menjadi keributan. 
"Keamanan peserta konferensi menjadi alasan utama. Selain itu, kami menghargai kehadiran pemerintah yang turut memastikan penyelenggaraan konferensi yang memenuhi protokol covid 19," jelasnya.

Kedua, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengingatkan bahwa izin kegiatan tidak boleh sampai malam.
"Sementara proses pemilihan pengurus sampai pukul 15.00 wita belum juga dimulai," kata Korwil Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima ini.

Ia juga menyebutkan alasan ketiga yaitu beberapa oknum peserta lalai dalam menjaga etika konferensi. Ketika ada simbol negara setingkat Kabupaten menghadiri konferensi, maka seluruh peserta konferensi hendaklah menjunjung tinggi etika tersebut. 
"Kehadiran Forkompinda yang mengawal sehatnya perjalanan konferensi sedikit diabaikan," cetusnya.

Sedangkan pertimbngan keempat, karena suasana pemilihan berlangsung kurang kondusif, pengurus PGRI Provinsi berusaha menjaga dan menegakkan marwah organisasi dengan mengambil sikap tegas penundaan tersebut.

"Harapannya, semoga kita semua mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Selain itu, semoga dalam konferensi  PGRI Dompu mendatang benar benar menghasilkan figur pengurus yang sungguh sungguh mengawal jalannya organisasi. Yaitu pengurus yang memiliki komitmen teehadap tugasnya, kemampuan komunikasi yang sangat baik ke dalam maupun keluar, serta dewasa dalam menjaga marwah organisasi," harapnya.
             Mantan Ketua PGRI Kab. Dompu 
               dua periode, Irhamsyah, S. Pd

Keputusan penundaan itu menimbulkan rasa kecewa sejumlah peserta yang hadir. Salah satunya dilontarkan oleh mantan Ketua PGRI Kabupaten Dompu dua periode, Irhamsyah, S. Pd.
Irhamsyah menyesalkan keputusan penundaan Pemilihan Ketua PGRI Kabupaten Dompu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Mengapa harus ditunda lagi sampai selesai Pilkada ?," ungkapnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut Irham mengemukakan alasan kekecewaan tersebut. Ia menyebut pada 25 Oktober 2020 digelar rapat Pengurus Harian PGRI Kabupaten.Dompu bersama Pengurus Kecamatan yang dilaksanakan di Kempo. Pada saat itu pihak PGRI Kabupaten Dompu via telepon meminta kepada PGRI Provinsi NTB agar Konferensi dihelat pasca Pilkada.

"Sekretaris PGRI Kabupaten yang langsung menyampaikan ke provinsi via telephon bahwa kami meminta jeda waktu Konferensi PGRI antara tanggal 15 sampai 19 Desember 2020 (pasca Pilkada). Jawabannya waktu itu (dari PGRI Provinsi) tidak bisa. Konferensi harus dilaksanakan secepatnya sebelum Pilkada," ulas Irham.

Ia mengatakan rapat kembali dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2020 di SD 01 Woja. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekjen Pengurus Besar PGRI Pusat Drs. H. Ali Rahim, M. Pd, Ketua PGRI Provinsi NTB Yusuf Zaini dan Wakil Ketua PGRI Provinsi NTB Dr. Abdul Kadir, Ketua-Ketua PGRI Kecamatan dan Pengurus Harian PGRI Kabupaten Dompu. 
"Dalam rapat tanggal 29 Oktober ini kami sempat angkat kembali hasil rapat tanggal 25 Oktober di Kempo bahwa kami minta Konferensi dilaksanakan antara tanggal 15 sampai 19 Desember. Tapi Ketua dan Sekjen Provinsi tegas menyatakan harus dilaksanakan sebelum Pilkada. Tapi kenapa sekarang malah ditunda pasca Pilkada dan tanggalnya pun belum ditentukan," ucapnya keheranan campur kecewa. (AMIN).


×
Berita Terbaru Update