Komentar |
| Asisten Aparatur dan Pemerintahan Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid saat membacakan sejarah Provinsi NTB |
Dompu, Lensa Pos NTB - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari 34 provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Usianya telah memasuki 61 tahun pada tanggal 17 Desember 2019 kemarin.
Usianya telah memasuki 61 tahun pada tanggal 17 Desember 2019 kemarin.
Karenanya di seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang terkenal dengan sebutan Bumi Gora ini dilaksanakan Upacara Peringatan ultahnya yang ke 61.
Bagaimanakah sejarah lahirnya provinsi ini dan mengapa pula disebut Bumi Gora ?
Pada saat pelaksanaan Upacara HUT NTB ke 61 di Lapangan Beringin Kantor Pemda Dompu, Selasa (17/12/2019), Asisten Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid menerima amanah untuk membacakan sejarah berdirinya Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan.judul "Sejarah Singkat NTB, 61 Tahun Merawat Harapan dan Menjawab Tantangan".
NTB merupakan provinsi Kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia dengan dua pulau utamanya Lombok dan Sumbawa.
Kedua Pulau ini memiliki karakteristik alam sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda namun saling melengkapi. Hal itu menjadi satu modal dasar pembangunan untuk dikembangkan bersama.
NTB juga memiliki ratusan pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi besar menjadi satu pesona tersendiri yang bernilai jual tinggi.
Di awal masa kemerdekaan, NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja-Bali. Sunda Kecil merupakan provinsi yang di dalamnya bergabung Bali, NTB, dan NTT. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada Desember 1949, NTB menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT).
Tidak berlangsung lama, NTB kemudian menjadi provinsi sendiri pada 17 Desember 1958 dengan bergabungnya pemerintahan Pulau Lombok dan Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Bali, NTB dan NTT yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya provinsi Nusa Tenggara Barat hingga kini.
Gubernur Ruslan Tjakraningrat (1958-1966)
Ruslan Tjakraningrat memimpin NTB dengan tantangan utama krisis pangan dan ancaman kelaparan yang nyata pada 1959 misalnya tak kurang dari 10 ribu jiwa warga Lombok Selatan meninggal dunia karena kekurangan gizi yang parah pada periode 1965 -1966. Di saat situasi politik nasional bergejolak karena meletusnya pemberontakan komunis kembali bencana kelaparan besar terjadi di Lombok Selatan dan umumnya Pulau Lombok. Sepanjang kurun waktu itu hampir 80% areal pertanian gagal panen sekitar 20 ribu kepala keluarga yang hidup dalam kesulitan pangan yang berat gizi buruk menimpa ribuan anak-anak. 8 tahun memimpin NTB, Gubernur Ruslan telah berusaha keras menjadikan NTB daerah yang lebih baik meletakkan pondasi pemerintahan dan pembangunan daerah, memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan, merekatkan kebersamaan antar segenap kelompok-kelompok di tengah masyarakat NTB yang plural. Dalam sejumlah aspek inilah Ruslan Tjakraningrat memberikan
warisannya untuk NTB.
Masa Pemerintahan Gubernur HR. Wasita Kusumah (1966 1978)
Di masa Pemerintahan Gubernur Wasita Kusumah inilah usaha-usaha yang lebih mendalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan di NTB khususnya di Pulau Lombok dilakukan antara lain dengan membentuk program Gugus Tugas. Pada masa ini mulai muncul keyakinan bahwa ancaman gagal panen dan kelaparan bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Pelan namun pasti masyarakat Lombok Selatan tumbuh keyakinannya bahwa hidup mereka bisa berubah. Pemerintah yakin bahwa kemiskinan dan kelaparan di Lombok Selatan bisa teratasi dengan terus mendorong percepatan pembangunan.
Masa Pemerintahan Gubernur Gatot Suherman (1978 1988)
Di masa kepemimpinannya sejarah tertoreh. NTB Swasembada beras pada 1984 buah dari Operasi Tekad Makmur (OTM) yang mulai dilakukan pada musim tanam 1980-1981.
OTM dilakukan pada areal seluas 26 ribu hektar di Lombok Selatan dengan mendorong intensifikasi padi Gogo Rancah (Gora). Inilah operasi pertanian yang mungkin salah satu yang terbesar di era Orde Baru dan sekaligus tersukses capaiannya.
Masa Pemerintahan Gubernur Warsito (1988-1998)
Gubernur Warsito memimpin NTB selama 10 tahun. Ia mewariskan satu prestasi besar dari pendahulunya yang berhasil membawa NTB Swasembada beras pada 1984. Selain terus memantapkan capaian Swasembada beras, Warsito juga menetapkan sejumlah fondasi penting. Salah satunya yang menonjol yaitu fondasi pembangunan sektor pariwisata. Demikian juga dengan gagasan memiliki Bandara Internasional kawasan Selatan Lombok, membangun infrastruktur jalan dan membentuk badan promosi pariwisata Lombok-Sumbawa dimulai di era Warsito kemudian dilanjutkan dengan lebih nyata dan besar oleh Gubernur berikutnya.
Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Harun Al Rasyid-Syahdan (1998 2003).
Harun Al Rasyid adalah gubernur NTB pertama yang bukan berasal dari militer. Ia juga gubernur pertama yang merupakan putra asli daerah. Pada era kepemimpinannya hubungan pusat daerah banyak mengalami perubahan mendasar. Era otonomi yang bergulir sebagai buah dari reformasi politik memberi kesempatan luas kepada daerah mengelola lebih mandiri potensi sumberdaya lokal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang menonjol adalah GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat). Gerakan ini dirancang sebagai satu cara inovatif mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat terutama perubahan perilaku dalam pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta produktivitas bekerja.
Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Serinata-Bonyo Thamrin Rayes (2003-2008).
Seperti pendahulunya Harun Al Rasyid, Lalu Serinata juga berhadapan dengan sejumlah perubahan politik dan pemerintahan. Di tingkat nasional pada masanya era baru otonomi daerah makin diperkuat. Sepanjang 5 tahun memimpin NTB, Lalu Setinata berhadapan dengan tantangan besar menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, memantapkan infrastruktur, serta perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM).
Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi- Badrul Munir dan Muhammad Amin (2008 2018)
TGH Muhammad Zainul Majdi dan.Badrul Munir merupakan Gubernur dqn Wakil Gubernur pertama yang terpilih melalui proses pemilihan langsung pada Pemilihan Kepala Daerah NTN Mei 2008.
Program-program yang pernah bersinar selama dua periode kepemimpinannya bersama dua wakil gubernur berbeda seperti program PIJAR (Sapi Jagung Rumput Laut), NTB BSS (Bumi Sejuta Sapi), Visit Lombok-Sumbawa. pencapaian terbaik MDG'S, Pengembangan Wisata Halal dan berbagai program lainnya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan peringkat IPM NTB secara nasional.
Waktu terus berlanjut dan pembangunan terus berjalan. Suksesi kepemimpinan antar masa pun senantiasa berganti. Sejak berdiri hingga kini NTB telah dipimpin delapan orang gubernur. Sejak Gubernur pertama Ruslan Tjakraningrat dilantik pada 1958 hingga Doktor Zulkieflimansyah saat ini terbentang rentang waktu 61 tahun lamanya.
Sepanjang kurun waktu itu banyak capaian pembangunan yang telah dihasilkan dan tantangan yang harus dituntaskan. Kesinambungan menjadi kata kuncinya. 61 tahun membangun NTB mengajarkan satu hal, tidak ada hasil yang bisa instan. Tak ada sim salabim dalam pembangunan. Bagaimana swasembada beras diperjuangkan, bagaimana produksi dan populasi pertanian dilipatgandakan, bagaimana sektor pariwisata tumbuh dan berkembang, bagaimana pembangunan manusia ditingkatkan, bagaimana infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan, dan bandara diadakan. Semuanya dimulai dari titik nol dan diteruskan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. NTB telah menempuh satu jalan panjang pembangunan. Kini Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Gubernur Dokter H. Zulkifliemansyah dengan Wakil Gubernur Dr. Hj Siti Rohmi Jalilah dengan visi Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang. Visi yang membawa semangat optimisme dan kepercayaan diri bahwa masyarakat ntb punya kemampuan dan peluang untuk mewujudkan hal-hal terbaik untuk NTB dan kesejahteraannya.
Ke depan NTB masih akan terus melangkah menyelesaikan agenda-agenda besar pembangunan. Kita harus menjaga kebersamaan sebab tantangan ke depan makin besar dan beragam. Bagaimana kemudian kita juga harus bisa mengejar prioritas dan potensi pembangunan yang NTB miliki. Sebab hanya dengan itu kita bisa menjadi pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dari pembangunan. (AMIN).