Komentar |
| Andi Bachtiar, A. Md. Par, Ketua DPRD Kab. Dompu (foto dok. LP) |
Dompu, Lensa Pos NTB - Ekspansi besar-besaran yang dilakukan oknum-oknum masyarakat untuk memperluas area perladangan jagung kian mengkhawatirkan. Kerusakan hutan akibat perambahan tak terkendalikan tersebut tak terlekkan lagi terhampar di depan mata.
Kawasan hutan yang merupakan daerah larangan sekalipun telah porak-poranda akibat perambahan oleh oknum-oknum masyarakat.
Bukan hanya di salah satu lokasi tetapi hampir seluruh wilayah hutan di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini telah berada dalam kondisi darurat.
Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bachtiar, A. Md. Par menyerukan kepada masyarakat agar menghentikan semua aktivitas perambahan hutan demi menjaga pelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup bagi generasi kini maupun generasi selanjutnya.
"Hentikan kegiatan ekspansi perambahan kawasan hutan," tegasnya.
Selanjunya Andi mendesak kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu agar segera mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi persoalan ini.
"Kita harus melakukan pencegahan agar masyarakat tidak terus melakukan perambahan hutan," tandasnya.
 |
| Potret kerusakan hutan di Kabupaten Dompu saat ini |
Politisi 2 periode dari Partai Nasdem ini mengemukakan persoalan hutan jangan lagi berbicara kewenangan. Karena itu adalah langkah mundur.
"Kalau berbicara kewenangan nanti akan berbicara apa dan harus melakukan apa. Tetapi kita harus meletakkan persoalan kerusakan hutan di Dompu ini adalah persoalan yang luar biasa," ujarnya menegaskan.
Dikatakannya dengan istilah luar biasa itu semua pihak akan berperan. Tidak saja eksekutif atau legislatif, tetapi pemerhati lingkungan juga bergerak untuk sama-sama mencari solusi.
"Paling tidak yang mungkin dilakukan adalah dengan menghentikan proses ekspansi perladangan itu. Itu yang pasti.
Ekspansi harus dihentikan sehingga orang tidak terus merasa nyaman untuk melakukan perambahan hutan," tandasnya.
Ia menegaskan menangani dan mengatasi persoalan ini,. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus tetap bersinergi untuk menemukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menyelesaikan persoalan hutan ini.
"Dalam rapat koordinasi kami akan menyampaikan persoalan ini. Kita harus membentuk tim sebagai wujud care (peduli) kita terhadap persoalan hutan ini," ulasnya.
Ia mengatakan kalau Pemerintah Daerah semata-mata menunggu respon dari provinsi itu bukanlah langkah maju.
"Kita harus melakukan sesuatu.
Kerusakan hutan itu terjadi di daerah kita dan masyarakat yang terkena dampaknya adalah masyarakat kita bukan provinsi," pungkasnya. (AMIN).