Tuntut Kesejahteraan, Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa di Pendopo Dompu

Kategori Berita

.

Tuntut Kesejahteraan, Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa di Pendopo Dompu

Koran lensa pos
Kamis, 26 Juli 2018
Dompu, Lensa Post NTB - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FIGUR), pada Kamis siang (25/7) sekitar pukul 10.30 Wita sampai dengan 11.30 Wita menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Dompu yang bernama "Paruga Parenta Nggahi Rawi Pahu". Kegiatan bernama "Aksi Damai 726 Darurat Honorer Dompu 2018 itu dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Juliansyah.
Massa aksi yang berjumlah besar itu dengan penuh semangat berdiri di bawah panas terik matahari menyampaikan sejumlah tuntutan lewat perwakilan mereka seperti Mahfudz (Ketua Figur), Juliansyah, Hermansyah alias Romo dan Juluanti (Guru SDN 05 Woja). Sekitar 200-an lagi berusaha merangsek memasuki gedung Paruga Parenta Nggahi Rawi Pahu karena ingin bertemu langsung dengan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Namun barikade pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan menghalangi keinginan mereka.
Ada sejumlah tuntutan yang mereka teriakkan dalam kesempatan tersebut. Di antaranya menuntut janji politik Bupati Dompu agar menerbitkan SK Kontrak Daerah 3000 orang, memohon kepada Bupati Dompu agar menerbitkan SK Kontrak Daerah kepada seluruh honorer guru maupun PTT yang melekat di dalamnya dengan penggajian yang jelas minimal Rp. 300.000 per bulan. "Kami selama ini mengabdi untuk bangsa hanya diberi imbalan 50 ribu sebulan," kata Mahfudz.

Mereka juga menyampaikan sikap menolak perekrutan CPNS reguler tahun 201i dan mengutamakan pengusulan tenaga honorer yang sudah ada sebagai CPNS. Selain itu, mereka memohon kepada Bupati Dompu agar segera merancang regulasi khusus honorer yang memuat tentang kesejahteraan honorer, jaminan kesehatan, tunjangan khusus honorer, perekrutan honorer dan pengembangan kompetensi honorer.  Mereka juga menuntut pemerintah mengambil sikap tegas stop penerimaan guru honorer baru, mengangkat honorer K2 menjadi PNS dan memberikan kesempatan honorer untuk memperoleh guru bersertifikasi.

Tuntutan massa aksi kemudian ditanggapi satu persatu oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar Yusuf, SH mewakili Pemkab Dompu. Untuk penggajian Rp. 300.000 per bulan,  Ichtiar berjanji akan melakukan pembahasan dengan Tim Pengelola Anggaran Daerah. Ia juga berjanji akan mengambil sikap tegas untuk tidak merekrut lagi tenaga guru honorer baru. Setelah mendapatkan sejumlah  tanggapan Kadis Dikpora, massa aksipun membubarkan diri secara teratur. (LP.NTB/ EMO Dompu)