Komentar
Faisal Mawa'ataho
Oleh: Faisal Mawa’ataho*
Tanggal 8 November kemarin genap dua tahun diselenggarakannya debat kedua antar Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB dalam Pemilu Gubernur (Pilgub) tahun 2024. Kala itu pasangan H.L. Muhammad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) yang masih berstatus Cagub dan Cawagub memberikan janji untuk memperbaiki kondisi hutan yang rusak di Kabupaten Bima dengan mengadakan reboisasi. IDP menyebut bahwa upaya melindungi hutan akan lebih mudah dilakukan jika dirinya menjadi wakil gubernur (detik.com, 08/11/2024).
H.L. Muhammad Iqbal – dalam kapasitasnya sebagai gubernur NTB– juga tidak ingin ketinggalan untuk memberikan janji yang tak kalah bombastis. Merespons surat dari Bupati Bima Adi Mahyudi terkait penanganan kondisi hutan yang kritis, Iqbal berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan hutan di Bima. Ia juga berjanji untuk menyusun langkah strategis penyelamatan kawasan hutan (samawarea.com, 07/12/2025).
Kini, genap sudah dua tahun terucapnya janji dari mulut Wagub IDP dan hampir setahun yang lalu Gubernur Iqbal mengucapkan janji yang mirip. Namun rakyat masih belum menemukan realisasi dari janji-janji tersebut, baik janji pelaksanaan reboisasi maupun penindakan terhadap para pelaku perusakan hutan. Bahkan perilaku perambahan hutan masih berlanjut di berbagai kawasan di Kabupaten Bima.
*Ekstensifikasi Pertanian Jagung, Ngoho dan Deforestasi*
Menurut Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Madani Mukarom, P. Sumbawa memiliki tingkat kerusakan hutan paling parah di NTB. Kerusakan hutan di pulau ini mencapai 80%, yakni di wilayah Bima, Dompu, hingga daerah Sumbawa yang berbatasan dengan Dompu (indobalinews.co, 27/12/2021).
Berdasarkan data dari Global Forest Watch, dari 2001 hingga 2025 Kabupaten Bima telah kehilangan sebanyak 25.000 ha area tutupan pohon. Dan dari tahun 2002 hingga 2025 Kabupaten Bima 2002 hingga 2025 Kabupaten Bima telah kehilangan sebanyak 1.200 ha hutan primer basah yang menyumbang 5% dari area tutupan pohon yang berkurang. Faktor utama penyebab hilangnya hutan menurut data tersebut ternyata disebabkan permakultur (pertanian tadah hujan) seluas 22.000 ha dan disusul oleh faktor perladangan bergilir seluas 1.700 ha serta penebangan hutan seluas 320 ha. Hutan alam yang tersisa adalah 110.000 ha (globalnaturewatch.org).
Jika kita telusuri, ternyata kerusakan hutan di Kabupaten Bima dipicu oleh aktifitas ngoho (kegiatan berladang) untuk tujuan ekstensifikasi pertanian jagung yang digagas sejak tahun 2011. Kala itu, Gubernur TGH. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Badrul Munir menggalakkan penanaman jagung sebagai salah satu program unggulan di masa pemerintahannya.
Kerusakan hutan yang begitu masif akibat gerakan menanam jagung berkontribusi terhadap berbagai bencana banjir besar di Kabupaten Bima. Menurut Dosen FMIPA Unram Hilman Ahyadi, bencana banjir yang sering terjadi di NTB – khususnya di Bima dan Dompu – dipicu oleh kerusakan hutan untuk ditanami jagung (suarantb.com, 20/01/2025).
Namun masyarakat seolah tidak peduli dengan persoalan di atas. Meskipun kerusakan alam terpampang nyata, gerakan menanam jagung tetap dilanjutkan secara masif. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama bulan Oktober lalu, sejumlah kawasan pegunungan di Kabupaten Bima sudah dipersiapkan untuk memasuki musim tanam. Lahan serta hutan yang akan ditanami jagung sudah dibersihkan dari vegetasi dengan cara penebangan dan pembakaran.
Di kejauhan terlihat asap putih mengepul dari lahan yang sedang dibakar di daerah pegunungan. Cakrawala pun tampak buram tertutup oleh kabut asap. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika (BMKG) Bima, terdapat lebih dari 150 titik api. Pada 25 Oktober terdapat 120 titik api, bahkan pada tanggal 16 Oktober mencapai 153 titik api. Artinya, masyarakat tetap merambah hutan dan Bima harus bersiap menghadapi banjir yang bisa datang kapan saja.
*Pembiaran dan Sikap Abai Pemprov NTB*
Sebagai pihak yang menjadi stakeholder (pemangku kepentingan) di bidang kehutanan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus memiliki iktikad baik untuk menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Bima. Apalagi saat ini, orang yang menjadi wakil gubernur selama hampir dua tahun belakangan ini adalah Hj. Indah Dhamayanti Putri, mantan bupati Bima dua periode. Sebagai mantan orang nomor satu di Bima, seharusnya Hj. Indah Dhamayanti Putri – atau masyarakat menyapanya Umi Dinda– memberikan porsi perhatian yang lebih besar terkait kerusakan hutan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih besar.
Pemprov memiliki wewenang yang besar melalui DLHK dan berbagai Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang menjadi bawahannya, terutama BKPH wilayah VI, VII dan VIII. BKPH harus melakukan tindakan untuk mencegah masyarakat yang merambah hutan atau melakukan aktivitas ngoho di lahan milik negara. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI, Polri, pemerintah daerah/kota, hingga pemerintah desa harus dilakukan dalam melakukan upaya tersebut. Namun, penulis menilai bahwa hampir dua tahun terakhir, Pemprov NTB seolah acuh tak acuh mengurusi masalah ini.
Di tengah-tengah masyarakat berkembang berbagai dugaan bahwa institusi yang seharusnya menjaga hutan malah tidak melakukan tugasnya. Bahkan masyarakat menduga ada banyak oknum di tingkat BKPH yang dituding melakukan pembiaran secara sengaja terhadap aksi perambahan hutan dan illegal logging dengan memperoleh keuntungan pribadi. Oknum-oknum tamak ini berlindung di balik izin perhutanan sosial. Dan Pemprov NTB sama sekali tidak terlihat melakukan tindakan apapun untuk mengusut perilaku oknum-oknum aparatur yang meresahkan tersebut.
*Janji dan Demagogi Politik*
Di sisi lain, janji Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk memperbaiki hutan di Bima sama sekali belum jelas upaya untuk mewujudkannya. Seolah janji-janji ini hilang begitu saja ditelan rutinitas mereka sebagai pejabat negara yang digaji dari uang pajak rakyat. Padahal jelas-jelas H.L. Muhammad Iqbal selaku Gubernur NTB berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan hutan. Bahkan Hj. Indah Dhamayanti selaku Wakil Gubernur NTB juga pernah berjanji untuk memperbaiki hutan di Bima dengan melakukan reboisasi.
“Tetapi perlu kita ketahui, kewenangan penanganan hutan adalah dalam penanganan propinsi. Oleh karena itu bapak-ibu, saya harapkan apabila Iqbal-Dinda terpilih maka kami akan mengutus sumber daya manusia yang betul-betul mampu melaksanakan kegiatan reboisasi, memastikan tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi kita harapkan apa yang ditanam tumbuh terawat dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” demikian ucap Umi Dinda saat itu (detik.com, 08/11/2024).
Janji-janji yang diucapkan kedua pemimpin NTB ini sepertinya hanya rangkaian parade demagogi politik yang mereka pamerkan. Ya, dalam kacamata penulis L. Muhammad Iqbal danIndah Dhamayanti Putri hampir saja menjadi demagog yang rela menjanjikan apa saja demi meraih kekuasaan. Namun setelah kekuasaan itu diraih, janji-janji itu segera menguap laksana tak berbekas.
*Menagih Janji Politik Iqbal-Dinda*
Dua tahun sudah janji politik untuk memperbaiki kondisi hutan di Bima sudah diucapkan, namun sama sekali belum ada upaya serius dan terstruktur untuk memenuhi janji tersebut. Kami rakyat Bima yang kerap kali rumahnya kebanjiran dan kerapkali dilanda bencana kekeringan masih menunggu iktikad baik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Kami –sebagai pihak yang uang pajaknya digunakan untuk menggaji para pejabat itu – berhak menuntut hak kami. Kami berhak hidup aman dan tenteram tanpa teror banjir di musim penghujan.
Pemerintahan Iqbal-Dinda harus menunjukan iktikad baik dalam mewujudkan janji-janji politiknya. Penulis –mewakili suara masyarakat yang dirugikan akibat banjir dan kerusakan hutan– sangat mendukung Pemerintahan Iqbal-Dinda untuk menindak tegas oknum-oknum nakal yang memanfaatkan izin hutan sosial untuk kepentingan pribadi. Mereka harus tegas terhadap masyarakat yang masih berupaya memperluas penggundulan hutan. Bahkan mereka harus melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang sudah rusak akibat keabaian dan nafsu politik.
Sekali lagi, penulis mendukung Pemerintahan Iqbal-Dinda untuk tampil impresif dengan mewujudkan janji-janji tersebut. Jangan sampai masa pemerintahan ini tercatat sebagai rezim manipulatif yang hanya bisa mengobral janji. Dan tentu penulis sangat menyayangkan jika masa pemerintahan L. Muhammad Iqbal–Indah Damayanti Putri nantinya dikenang hanya sebagai rezim demagog yang bersikap machiavelis.
*Penulis: Founder Gerakan Dakwah Muslim Bima (GARDAIMBI)