Eks Kapolsek Dompu IPDA S Resmi Dipecat

Eks Kapolsek Dompu IPDA S Resmi Dipecat 

Mataram, koranlensapos.com – Polda NTB menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada eks Kapolsek Domph, IPDA Sarbani.

Putusan itu dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang dipimpin Bidpropam Polda NTB pada Senin, 9 November 2026. Sidang berlangsung sekitar 8 jam, mulai pukul 14.00 WITA hingga 22.00 WITA) di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Sebanyak 10 orang saksi dihadirkan guna menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan pernah berkompromi atau melindungi personel yang mencoreng nama baik korps bhayangkara serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.

"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," ujarnya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam, terduga pelanggar terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian. Peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan yang terjadi pada 28 Juli 2026, yang kemudian berlanjut pada bulan Agustus dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu, serta tindakan hubungan badan di luar nikah.

Lebih memprihatinkan lagi, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu. Selain itu, terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut.

"Atas serangkaian perbuatan tersebut, majelis sidang KKEP menyatakan bahwa perbuatan IPDA Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika," beber Kabid Humas.

 

Adapun Pasal yang disangkakan dan terbukti dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Atas putusan tersebut terduga Ipda Sarbani menyatakan banding. 

Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa keputusan PTDH ini merupakan bentuk komitmen nyata pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya. (emo).