Komentar
KOTA BIMA, LENSA POS NTB – Di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, dan dinamika harga pangan, Kota Bima membawa kabar positif. Hasil pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) September 2026 menunjukkan kondisi ketahanan pangan dan gizi Kota Bima berada dalam kategori AMAN. Capaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta pemenuhan gizi masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, S.Pd., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026). Ia menegaskan, ketahanan pangan bukan semata-mata tentang tersedianya bahan makanan, melainkan juga memastikan masyarakat mampu memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. Menurutnya, pangan dan gizi merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat.
Gufran menjelaskan, upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Bima masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman, kebutuhan infrastruktur pertanian, stabilitas harga, hingga kelancaran distribusi pangan. Faktor geografis, risiko bencana, dan perubahan iklim juga perlu diantisipasi agar ketersediaan pangan tetap terjaga. Karena itu, ia menilai penguatan sistem pangan daerah harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
Tak hanya menekankan ketersediaan pangan, Gufran juga mendorong masyarakat membiasakan pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada beras sebagai makanan pokok, tetapi perlu memanfaatkan beragam sumber pangan lokal. Edukasi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta perhatian terhadap pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) juga menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
Lebih lanjut, Gufran menegaskan bahwa SKPG merupakan instrumen peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi kerawanan pangan dan gizi sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat. Hasil pemantauan September 2026 yang menunjukkan kondisi aman menjadi landasan untuk mempertahankan kewaspadaan dan memperkuat kebijakan pangan daerah.