Komentar
Entry meeting Bupati Dompu, Bambang Firdaus bersama Tim Auditor BPK yang dihadiri pula sejumlah Pimpinan OPD, Senin (6/4/2026)Dompu, koranlensapos.com - Bupati Dompu melakukan entry meeting bersama Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (6/4/2026).
Entry meeting ini sebagai tahap awal pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Agenda pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung intensif selama 35 hari kalender, terhitung mulai 1 April hingga 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai wadah komunikasi awal untuk membangun komitmen bersama demi kelancaran proses audit di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Tim BPK menyampaikan pemaparan awal yang mencakup ruang lingkup pemeriksaan, sasaran audit, serta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan selama satu bulan ke depan.
Arahan teknis ini menjadi penting agar seluruh pihak memahami fokus pemeriksaan sejak awal. Koordinasi yang baik sejak dini diharapkan mampu meminimalisir kendala administratif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Turut hadir dalam entry meeting ini Pj. Sekda Dompu H. Khairul Insyan, Kepala BPKAD Muhammad Syahroni, Inspektur Inspektorat Jufri MS, Kepala Dinas Kesehatan Omiyati Fatimah, Kepala Dinas Dikpora H. Rifaid, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, serta Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu Soekarno, dan Kepala Bagian Hukum, Momon Suherman. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran tugas konstitusional BPK.
Dengan kerja sama yang kooperatif dari seluruh OPD, diharapkan pemeriksaan terinci ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Bupati menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK.
"Jajaran Pemda Dompu siap diaudit sebagai bentuk pertanggujgjawaban pengelolaan keuangan daerah," kata Bupati Bambang..
Bupati menegaskan dengan adanya komunikasi yang terbuka, koordinasi yang solid, serta dukungan dari seluruh OPD, diharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. (emo).