Oleh: Yuhasmin - Warga Dompu
Sudah hampir satu tahun Kabupaten Dompu berjalan tanpa Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Setelah Gatot Gunawan PP purna tugas pada 1 Desember 2025, jabatan itu diisi secara bergantian oleh Pelaksana Harian (Plh) dan Penjabat (Pj). Terakhir, Drs. H. Rifaid, M.Pd dilantik sebagai Pj Sekda pada 23 Oktober 2026.
Kondisi ini tidak bisa dianggap biasa. Sekda bukan sekadar jabatan pelengkap. Sekda adalah motor penggerak birokrasi, jembatan antara Bupati dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus penjamin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi "siapa yang akan jadi Sekda?", tetapi "figur seperti apa yang dibutuhkan Dompu saat ini?"
Dompu Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Kita harus jujur mengakui tantangan kita.
Pertama, dari sisi anggaran. Transfer dari pusat ke Dompu dipangkas hingga Rp158 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita baru sekitar Rp123,9 miliar, atau hanya 9,5% dari total APBD. Artinya, kita masih sangat bergantung pada pusat. Di saat uang semakin sempit, kita butuh Sekda yang paham betul cara mengelola anggaran secara efisien, bukan Sekda yang hanya bisa menghabiskan anggaran.
Kedua, dari sisi integritas. Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk Dompu tahun 2024 hanya 55 poin, terendah di NTB. Ini adalah alarm keras. Pencegahan korupsi, transparansi pengadaan, dan akuntabilitas program harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan.
Ketiga, dari sisi pelayanan. Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah menjadi langkah maju. Masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen dalam satu tempat. Namun di lapangan, masih banyak warga yang belum merasakan manfaatnya karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan petugas yang belum sepenuhnya terlatih.
Keempat, dari sisi netralitas ASN. Dompu pernah tercatat dalam daftar daerah dengan pelanggaran netralitas ASN yang tinggi. Jika ASN sudah tidak netral, pelayanan akan tebang pilih. Yang dekat dengan kekuasaan dilayani cepat, yang tidak dekat dipersulit. Ini yang harus dihentikan.
Sekda yang Kita Butuhkan Bukan Sekda yang Sekadar Patuh
Dompu tidak butuh Sekda yang hanya pandai menyenangkan pimpinan. Dompu butuh Sekda yang berani, jujur, dan profesional.
Pertama, dia harus seorang manajer, bukan sekadar pejabat. Mampu mengoordinasikan puluhan OPD agar bergerak dalam satu arah. Selama ini, banyak program OPD berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan tidak menyentuh kebutuhan rakyat.
Kedua, dia harus berintegritas dan berani menegakkan merit system. Jabatan diberikan karena kompetensi, bukan karena kedekatan politik atau balas jasa. Jika Sekda berani melakukan ini, separuh masalah birokrasi Dompu akan selesai.
Ketiga, dia harus paham anggaran dan data. Sekda harus mampu memangkas belanja seremonial yang tidak penting, mengalihkan anggaran ke jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan harus berdasarkan data, bukan berdasarkan selera.
Keempat, dia harus dekat dengan rakyat. Sekda yang baik tidak hanya duduk di balik meja di Kantor Bupati. Dia harus mau turun ke kecamatan, mendengar keluhan petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha. Karena Dompu bukan hanya Kota Dompu, tapi juga Hu'u, Kempo, Pekat, Manggelewa, dan seluruh pelosoknya.
Kelima, dia harus menjadi teladan netralitas ASN. Dia harus memastikan ASN melayani semua warga secara adil, tanpa melihat pilihan politiknya. ASN adalah pelayan rakyat, bukan pelayan kelompok tertentu.
Penutup: Ini Tentang Masa Depan Dompu
Pemilihan Sekda definitif adalah momentum penting. Jika kita salah memilih, kita akan mengulang lima tahun yang sama: birokrasi lambat, anggaran bocor, pelayanan mengecewakan, dan kepercayaan publik semakin menurun.
Tetapi jika kita memilih figur yang tepat, figur yang bersih, tegas, paham lapangan, dan berani melakukan perubahan, Dompu punya kesempatan besar untuk bangkit.
Kita tidak sedang mencari Sekda yang sempurna. Kita sedang mencari Sekda yang mau bekerja giat, jujur, dan ikhlas untuk Dompu. Karena pada akhirnya, yang dinilai masyarakat bukanlah gelar dan pangkat Sekda, melainkan seberapa cepat KTP mereka jadi, seberapa mudah usaha mereka diurus, dan seberapa adil mereka dilayani.
Dompu menunggu figur itu. Nggahi Rawi Pahu, bukan sekadar kata, tapi bukti.

Komentar