Komentar
Oleh: Faisal Mawa’ataho
Pada dekade kedua abad ke-19, yakni pada tahun 1815, Kesultanan Dompu mengalami goncangan dahsyat akibat bencana letusan G. Tambora. Akibat kejadian tersebut, jumlah penduduk Kesultanan Dompu berkurang secara drastis. Daik sebagai dampak langsung letusan Tambora, akibat wabah penyakit yang muncul pasca letusan, maupun akibat eksodus besar-besaran penduduk ke luar Dompu. Dalam catatan Zollinger (1847), di luar ibu kota Dompu terdapat 80 kampung (desa) di Dompu sebelum letusan G. Tambora. Namun pasca letusan, hanya tersisa ibu kota Dompu beserta 12 kampung lainnya. Kampung-kampung itu yakni Ranggo, Rumu, Hu’u, Rodi, Daha, Banggo, Kempo, Kawangko, Kilo, Katua, Matua, dan Saneo (Zollinger, 1847: hal. 141).
Di antara 12 kampung yang disebut Zollinger di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Kampung Ranggo kini telah berkembang menjadi Desa Ranggo dan Tembalae, Kampung Rodi menjadi Desa Adu, dan Kampung Huu menjadi Desa Hu’u. Kampung Rumu telah dilebur ke dalam Kampung Daha dan saat ini telah menerima banyak penduduk baru sehingga terbentuk 7 dusun di Desa Daha. Kampung Banggo kini telah berkembang menjadi beberapa desa yang salah satunya bernama Desa Banggo, sedangkan Kampung Kempo dan Kawangko telah menjadi masing-masing sebuah desa.
Kampung Kilo telah menerima banyak penduduk baru sehingga saat ini telah berkembang menjadi 6 desa baru yakni Mbuju, Malaju, Taropo, Kiwu, Lasi, dan Kramat. Kampung Katua saat ini telah menerima banyak penduduk baru dan telah berkembang menjadi 5 desa baru yakni Katua, O’o, Mangge Asi, Karambura dan Manggena’e. Kampung Matua kini telah berubah nama menjadi Desa Rababaka. Adapun Desa Matua saat ini merupakan desa induk sebelum dibentuknya Desa Rababaka, meskipun penduduk Desa Matua saat ini berasal dari para pendatang. Terakhir, Kampung Saneo kini telah menerima banyak penduduk baru dan telah dimekarkan menjadi Desa Saneo dan Desa Serakapi.
Seiring berjalannya waktu, terjadi penambahan jumlah penduduk Dompu melalui mekanisme kawin mawin dan kelahiran generasi yang baru. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan pemukiman berkembang dan mulai muncul perkampungan baru.
Pada tahun 1911 Pemerintah Kolonial Belanda membangun Jalan Lintas Sumbawa untuk menghubungkan kota-kota di seluruh P. Sumbawa. Jalan ini terbentang dari Pototano di ujung barat hingga Sape di ujung timur. Pembangunan jalan ini membuat Belanda mewajibkan para sultan untuk menarik pajak yang tinggi dari rakyat. Sejak tahun 1911 juga beberapa kampung dipindahkan dari lokasi aslinya untuk memudahkan pemungutan pajak ini, misalnya Kampung Matua yang letaknya semula berada di lereng G. Matua kemudian dipindah ke lembah (ke posisi Desa Rababaka saat ini).
Pada tahun 1916, pemerintah kolonial Belanda memetakan posisi perkampungan, kota dan jalan raya di seluruh P. Sumbawa. Sebuah peta yang dibuat oleh Alexander van Loon menunjukkan bahwa Kesultanan Dompu telah mengalami penambahan jumlah kampung yang signifikan. Dalam peta yang dibuat tahun 1916 tersebut, tampak jumlah perkampungan di Kesultanan Dompu telah mengalami penambahan dibandingkan dengan data Zollinger tahun 1847 sebelumnya. Jika sebelumnya hanya terdapat 12 kampung, kini telah bertambah menjadi 56 kampung yang terdiri atas 34 kampung besar yang disebut kampo atau rasa dan 22 kampung kecil yang disebut mporo, tolo atau doro. Kampo atau rasa biasanya terdiri atas belasan atau puluhan rumah, sedangkan mporo, tolo atau doro biasanya terdiri atas beberapa rumah saja. Selain kampo dan rasa serta mporo, tolo atau doro, terdapat pula nama tempat yang di dalam peta tersebut dinamakan dengan huis dan guwu (ngguwu) yang berisi hanya satu rumah saja.
Menurut Peta Alexander van Loon, kampung-kampung asli di Kecamatan Dompu terdiri atas kampung-kampung yang menyusun Kota Dompu (Bada, Magenda, Potu, Rato, Kampo Sigi, Karijawa, Bali, Kandai Satu, Kandai Dua), Karaku (posisinya di Karaku Mantoi di Desa Karamabura saat ini. Kemudian dipindah ke perbatasan dengan Bima), Katoea (saat ini menjadi Desa Katua), Lagara (saat ini menjadi Dusun Lagara, Desa Katua), Saka (sekarang Dusun Saka, Desa Manggeasi), dan Ngeroe (posisinya di Desa Sori Sakolo saat ini). Tampak bahwa pada tahun 1916, beberapa kampung di Kecamatan Dompu memiliki penduduk yang cukup untuk ukuran zaman itu.
Kampung-kampung asli di Kecamatan Woja terdiri atas Saneo, Matua Na’e (posisinya di Desa Rababaka saat ini), Matua To’i (posisinya di Dusun Kamudi, Desa Rababaka saat ini), Nggaro 1 (posisinya di Kel. Montabaru saat ini), Nggaro 2 (posisinya di Dusun Rasanggaro, Desa Matua saat ini), Tolo Bara (posisinya di Dusun Bara, Desa Bara saat ini), Doro Tire (posisinya di Dusun Kabuntu, Desa Bara saat ini), dan Tonda (saat ini menjadi Dusun Tonda, Desa Mumbu. Nama Mumbu berasal dari nama sebuah bukit). Berdasarkan peta tersebut, tampak bahwa hampir seluruh kampung di Kecamatan Woja merupakan kampung dengan penduduk yang cukup banyak. Dikecualikan darinya yakni kampung Tolo Bara dan Kampung Doro Tire. Penggunaan nama tolo (sawah) dan doro (bukit, gunung) sebelum nama kampung menunjukan bahwa pada tahun 1916 kedua kampung itu hanya berisikan beberapa rumah saja.
Kampung-kampung asli di Kecamatan Pajo terdiri atas Padi (Lapadi) dan Ranggo. Sedangkan nama Pajo adalah nama sebuah bukit. Berdasarkan peta, tampak bahwa Lapadi dan Ranggo adalah dua kampung yang cukup besar pada tahun 1916.
Kampung-kampung asli di Kecamatan Hu’u terdiri atas Polo (sekarang Desa Cempi Jaya), Adu, Sawe, Daha, Madawa (sekarang masuk ke Desa Daha), Hu’u, dan Tolo Doro (sekarang Dusun Nangadoro, Desa Hu’u). Tampak bahwa pada tahun 1916 kampung-kampung di Kecamatan Hu’u adalah perkampungan yang cukup besar. Hanya satu kampung yang disertai kata tolo (sawah), yang berarti kampung ini hanyalah kampung kecil yang diisi oleh beberapa rumah saja.
Kampung-kampung asli di Kecamatan Manggelewa terdiri atas Doro Banggo, Napa (saat ini masuk Desa Nangatumpu), Ntjoeni (saat ini masuk Desa Kawangko), Bangkoeloea (saat ini masuk Desa Kawangko), Doro Kawangko (saat ini masuk Desa Kawangko), dan Doro Karoenggoe (posisinya saat ini tepat di perbatasan dengan Kab. Sumbawa). Tampak pada tahun 1916 ini kampung-kampung seperti Doro Banggo, Doro Kawangko, dan Doro Karunggu adalah kampung-kampung kecil dengan sedikit rumah. Sedangkan kampung-kampung besar adalah Napa, Ntjoeni (Ncuni), dan Bangkulua. Berdasarkan peta tersebut, belum ditemukan informasi mengenai penduduk yang mendiami Nisa (Pulau Bajo). Bisa jadi pada tahun 1916, pulau tersebut belum dihuni.
Kampung-kampung asli di Kecamatan Kilo terdiri atas Kilo, Pali, Patoela, Maladjoe (keempatnya kini menjadi Desa Malaju), Lasi, Taropo, Kamboe, dan Mboedjoe (Kambu dan Mbuju termasuk dalam Desa Mbuju). Tampak bahwa seluruh kampung di Kecamatan Kilo pada tahun 1916 sudah menjadi kampung-kampung besar untuk ukuran saat itu, dengan jumlah rumah belasan atau puluhan.
Kampung-kampung asli di Kecamatan Kempo terdiri atas Kalate, Doro Kempo (keduanya kini masuk ke wilayah Desa Kempo), Doro Ta’a, Doro Soro (kini menjadi Desa Soro Barat), Doro Wodi (kini menjadi Desa Soro), Doro Sambi, Doro Konte (keduanya kini masuk Desa Konte), dan Doro Kesi (sekarang Desa Songgaja). Tampak bahwa hampir semua kampung di Kec. Kempo saat itu namanya diawali dengan kata doro, hal ini berarti di kampung tersebut hanya terdapat beberapa rumah saja. Pada saat itu hanya kampung Kalate yang merupakan kampung besar yang memiliki puluhan rumah.
Wilayah bekas Kerajaan Pekat telah menjadi milik Kesultanan Dompu sejak tahun 1855. Berdasarkan peta A. van Loon, pada tahun 1916 kampung-kampung asli di Kecamatan Pekat terdiri atas Pekat, Karombo dan Nangamiro saja. Selain itu ada nama-nama tempat yang diawali dengan kata huis dalam bahasa Belanda yang berarti rumah atau kata ngguwu dalam Bahasa Dompu yang berarti gubuk. Hal ini menandakan bahwa di tempat tersebut hanya terdapat satu rumah saja. Tempat-tempat tersebut yakni Huis Hodo, Huis Doro Ntjanga, Ngguwu Pranggawau, Ngguwu Prangga, Ngguwu Tjirah, Ngguwu Woro (tempat-tempat ini sekarang masuk ke dalam wilayah Desa Sori Tatanga), Huis Doro Mboha, Huis Rao (kedua tempat ini kini masuk wilayah Desa Doropeti), Huis Pasanggarahan, Huis Doro Petie (kedua tempat ini masuk wilayah milik Desa Nangakara). Nama Calabai dan Kadinding sudah ada, namun hanya ditandai sebagai nama tempat, bukan nama perkampungan.
Seiring dengan kekosongan jabatan sultan di Dompu pasca pengasingan Sultan Muhammad Siradjuddin (Sirajuddin II) ke Kupang pada tahun 1934, pemerintah kolonial Belanda menyerahkan Dompu dalam pengawasan Sultan Bima. Pada saat itu mulai terjadi migrasi penduduk Bima ke Dompu meskipun masih dalam skala kecil. Belum ada data pasti mengenai migrasi yang pertama ini, namun tradisi lisan di beberapa desa di Dompu dapat mengkonfirmasi proses migrasi tersebut. Tradisi lisan di Desa Rababaka menyebut bahwa Sultan Bima mengirim penduduk yang berasal dari Kampung Kodo di Bima untuk mengelola tanah sawah subur di Matua Na’e (Rababaka). Hal ini menimbulkan konflik dengan penduduk pribumi, para pendatang dituding menyerobot tanah-tanah mereka. Konflik ini akhirnya berakhir dengan perdamaian dengan kesepakatan membagi dua lahan persawahan sama besar bagi orang Matua dan para pendatang.
Migrasi penduduk dari Bima kembali terjadi dan semakin masif pada tahun 1958 ketika pembentukan Daerah Swatantra Dompu. Saat itu penduduk Dompu sangat sedikit dan belum memenuhi persyaratan untuk membentuk daerah swatantra tersendiri, akibatnya didatangkanlah penduduk dari Bima. Kedatangan para penduduk dari Bima inilah yang kemudian meninggalkan jejak nama-nama kampung baru yang sama persis seperti di Bima seperti Simpasai, Ncera, Renda, Monta, O’o, Wawo, dll. Terbentuklah desa O’o dan Wawonduru serta Kelurahan Simpasai dan Montabaru.
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, penduduk Bima kembali datang bermukim di Dompu melalui program transmigrasi oleh Pemerintah Orde Baru. Maka terbentuklah kampung-kampung di Kecamatan Dompu, Hu’u, Pajo, Woja, Manggelewa, Kempo, Kilo dan Pekat dengan nama-nama dusun yang berasal dari nama kampung halaman mereka di Bima namun nama-nama desa yang dibentuk tetap diambil dari nama asli tempat itu di Dompu. Pasca reformasi, migrasi ke Dompu masih terus berlangsung. Faktor utama migrasi ini adalah faktor ekonomi. Dompu menawarkan lahan pertanian yang luas dan belum bertuan, iklim usaha yang kompetitif namun lebih kondusif, serta ekosistem birokrasi yang lebih terbuka dan egaliter. Hal-hal ini bisa jadi sangat sulit diperoleh di daerah asal mereka. Sampai saat ini, proses migrasi ini terus berlangsung dan semakin menambah kaya struktur sosial serta budaya masyarakat Dompu.
Daftar kampung di Dompu pada tahun 1916 berdasarkan peta buatan Alexander van Loon (1 kota dan 56 kampung):
Kota Dompu
Katua
Lagara
Karaku
Ngeroe
Saka
Saneo
Matua Nae (rababaka)
Matua Toi (Kamudi)
Rasanggaro (Matua)
Rasanggaro (Monta)
Tolo bara
Doro Tire
Tonda
Padi
Ranggo
Polo (Cempi Jaya, huu)
Adu
Sawe
Daha
Madawa
Huu
Tolo Doro (huu)
Doro Banggo
Napa
Ncuni
Bangkulua
Doro Kawangko
Doro Karunggu
Doro Kempo
Kalate
Doro Taa
Doro Sambi
Doro Soro
Doro Wodi
Doro konte
Doro Kessi
Taropo
Kambu
Mbuju
Kilo
Pali
Kampung Malaju
Patula
Lasi
Huis Hodo
Ngguwu Tjirah
Ngguwu Woro
Ngguwu prangga
Ngguwu Prangga waoe
Huis Doro Ncanga
Huis Doro Mboha
Huis Rao
Huis Pasanggrahan (Doro Petie)
Pekat
Karombo
Nanga Miro