Komentar
Bupati Dompu, Bambang Firdaus saat diwawancarai awak media di Makodim 1614/Dompu, Minggu (5/10/2025)Dompu, koranlensapos.com - Bupati Dompu, Bambang Firdaus kembali menjelaskan panjang lebar mengenai rencana pembangunan YON TP (Batalyon Teritorial Pembangunan).
Bupati menegaskan YON TP tetap akan dilaksanakan karena itu merupakan program nasional.
"Pembangunan Batalyon TP tetap berjalan karena itu program nasional. Program bapak Presiden dalam rangka pertahanan keamanan dan membangun ketahanan pangan dan lain-lain," ungkap Bupati Bambang menanggapi pertanyan wartawan usai mengikuti Upacara HUT ke-80 TNI di Makodim 1614/Dompu, Minggu (5/10/2025).
Bupati mengemukakan, keberadaan YON TP itu sangat penting untuk menjamin pertahanan keamanan negara sekaligus bersama masyarakat mewujudkan program-program ketahanan pangan. Terutama menyikapi isu-isu global yang terjadi saat ini.
Bupati menegaskan wajib bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pemerintah (negara). Termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan YON TP ini.
"Itu kewajiban kami. Namun di sisi lain ada riak-riak di bawah, di situlah pemerintah daerah harus hadir menyeimbangkan antara dua aspek ini. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan keinginan dan kepentingan negara ini harus sama-sama kita akomodir," ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengemukakan setiap persoalan bila dikomunikasikan dengan baik, pasti akan ditemukan solusinya. Tidak terkecuali terkait dengan lokasi yang direncanakan untuk pembangunan YON TP dimaksud.
Mulanya masih terjadi miskomunikasi (kesalahpahaman) antara Pemda Dompu dengan para petani ternak soal lokasi pembangunan YON TP ini. Puncaknya ratusan peternak melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemda Dompu pada Kamis (2/10/2025) lalu.
Namun setelah dikomunikasikan dengan baik, para peternak bisa memahami dan menyetujuinya.
"Alhamdulillah semuanya sudah ada jalan. Semuanya kalau kita duduk bersama dan dibicarakan dengan baik-baik pasti ada jalan," ucapnya.
Hasil pertemuan dengan para peternak pada Kamis (2/10/2025) itu menyepakati lokasi pembangunan YON TP itu di kawasan Doro Mboha. Tepatnya di lokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Putra Purna Yudha.
"Di sana ada 120 Hektare. Diminta untuk pembangunan Batalyon ini 80 Ha. Sisanya masih bisa dimanfaatkan oleh para petani ternak," kata Bupati BBF.
Bupati menjelaskan tanah tersebut berstatus aset negara (bukan milik Pemda Dompu). Maka harus dilakukan pengalihan status terlebih dahulu. Untuk itu, pada 7 Oktober 2025 ini, Bupati akan mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna meminta pengalihan status tanah itu ke Pemda Dompu.
Menurut informasi, Bupati BBF menghadap Kementerian ATR/BPN bersama Ketua DPRD, Dandim 1614/Dompu dan Kepala Pertanahan Dompu.
Bupati kemudian mengharapkam dukungan dari seluruh elemen masyarakat atas pembangunan YON TP yang direncanakan dimulai tahun 2026 ini.
"Saya berharap masyarakat mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah. Karena tidak ada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mencederai masyarakat. Tidak ada. Semuanya dalam rangka mensejahterakan,
melindungi, dan menjamin seluruh masyarakat," harap Bupati.
Pada momen yang sama, Kasdim 1614/Dompu, Mayor Inf. I Wayan Sulendra menyebutkan pembangunan batalyon telah dilakukan kajian dari pimpinan satuan atas.
"Kita yang di satuan bawah ini pelaksana. Kita bersama Pemda menyiapkan lahan sebagai tempat pembangunan YON TP ini," tuturnya.
Disebutnya YON TP ini untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan. Masyarakat akan diedukasi mengenai pertanian modern yang terintegrasi dengan peternakan dan perikanan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
"Karena satuan-satuan dalam YON TP ini isinya kompi pertanian, kompi peternakan, zeni konsumsi dan kesehatan. Itu semuanya untuk meningkatkan ketahanan pangan," pungkasnya. (emo).