Ini Target PAD Dompu 2025 dan Capaiannya

Dompu, koranlensapos.com - Penurunan dana transfer dari pusat, sangat berdampak pada kondisi fiskal daerah. Hal demikian tidak terkecuali juga dirasakan oleh Kabupaten Dompu NTB. Daerah kecil yang berada di tengah Pulau Sumbawa ini juga harus menerima kenyataan tersebut. 

Bupati Dompu, Bambang Firdaus saat diwawancarai awak media usai Upacara HUT TNI di Makodim 1614 pada 5 Oktober 2025 lalu mengungkapkan penurunan dana transfer ini harus diterima dengan lapang dada. Tiada cara lain, Pemda Dompu harus menghemat anggaran yang ada. Sejalan dengan itu, upaya-upaya peningkatan Pemdapatan Asli Daerah (PAD) pun harus dilakukan.

"Selain melakukan langkah penghematan anggaran, upaya-upaya peningkatan PAD menjadi suatu keniscayaan untuk menambah fiskal daerah," kata Bupati.

Menurut Bupati BBF, pengurangan dana transfer pusat ini harus dimaknai secara positif agar daerah bisa lebih mandiri. Daerah harus berpikir keras untuk lebih berinovasi menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD.

Berapa target PAD Dompu tahun 2025 ini?

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Farid Anshari mengungkapkan target PAD Kabupaten Dompu tahun 2025 sebesar Rp. 133 miliar. Hingga bulan Oktober 2025 ini, PAD yang masuk hampir mencapai 100% dari target tersebut di atas.

"Selama ini banyak lost (kehilangan) PAD karena tidak dijaga dengan baik di pos palang. Sekarang mulai ditertibkan," tegasnya. 

Menurutnya penjagaan di pos palang ini akan bisa menambah pemasukan bagi PAD. Tarif per meter kubik pasir sebesar Rp. 6.500. Satu truk sebesar Rp. 31. 500.

"Walaupun tidak bisa dijamin 100% tidak ada lagi kehilangan.

Paling tidak ada sekitar 80-90% bisa masuk," ucapnya.

Diakuinya upaya-upaya meloloskan diri dari penarikan pajak MBLB tetap ada. Bahkan terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas pos palang. Karenanya ia berharap kesadaran mereka untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak MBLB itu tanpa merasa dipaksa. Mengenai harga penjualan pasir tinggal menyesuaikan saja.

Dikatakannya pemberlakuan pajak MBLB bagi pengangkut pasir ilegal ini bukan tanpa dasar. Ada Surat Edaran Dirjen yang memperbolehkan hal itu. Studi pembelajaran juga telah dilakukan di Pulau Lombok. Di sana memberlakukan pajak MBLB bagi yang legal maupun ilegal. 

Sebelum pemberlakuan, Pemda juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam acara sosialisasi, dijelaskan bahwa penarikan pajak ini untuk kepentingan bersama. Ruas jalan yang digunakan membutuhkan pemeliharaan. Biayanya bersumber dari pajak yang dikenakan. Disampaikan juga agar tidak mengambil pasir di bawah jembatan atau di sungai supaya tidak menimbulkan longsoran atau kerusakan lain terhadap lingkungan.

Kebijakan lain yang diambil Pemda Dompu untuk mendongkrak pencapaian PAD yakni keharusan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyerahkan bukti pelunasan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan). Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dilakukan bila menunjukkan bukti pelunasan PBB-P2. 

Disebutnya kebijakan ini memiliki dampak sangat signifikan terhadap peningkatan PAD dari sektor PBB karena kepemilikan tanah didominasi para ASN.

Lebih lanjut dikemukakan pejabat eselon 2 ini bahwa retribusi parkir kendaraan bermotor juga memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah.

"Parkir itu potensi besar untuk PAD kita," ujarnya.

Dikatakannya, penarikan parkir ada 2 macam, berupa pajak dan retribusi. Tempat-tempat yang menyediakan lahan parkir seperti rumah sakit, puskesmas, alfamart, indomaret, dan beberapa pertokoan melakukan pembayaran pajak ke Bappenda. Besarnya kisaran antara 300 sampai 500 ribu per bulan.

Sedangkan tarif retribusi parkir ranahnya Dinas Perhubungan. 

"Menurut data di Dishub ada sekitar 39 titik parkir di Dompu yang bisa berpotensi menambah PAD," ujarnya.

Menurutnya ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkam pendapatan melalui parkir kendaraan bermotor ini yaitu dengan berlangganan atau  dipihakketigakan.