Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

OPD dan Desa Ikuti Pendampingan Teknis PPRG Tingkat Kabupaten Dompu

Jumat, 04 Oktober 2019 | 7:37 AM WIB Last Updated 2019-10-03T23:40:45Z
Peserta Pendampingan Teknis PPRG dari OPD dan Desa fokus menganalisis program PPRG
Dompu, Lensa Pos NTB - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu menggelar kegiatan Pendampingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Kabupaten Dompu. Kegiatan di Gedung Dharma Wanita Dompu yang berlangsung selama 2 hari yakni 2 dan 3 Oktober 2019 dan dibuka oleh Asisten Setda Dompu Bidang Aparatur dan Pemerintahan, Drs. H. Sudirman Hamid itu diikuti sekitar 100 peserta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Desa bagian Program dan Perencanaan. Narasumber kegiatan adalah Kadis P3A Kabupaten Dompu Hj. Daryati Kustilawati, MM, dan Tutor dari Provinsi Dian Aryani dan Suhartini.

Dian Aryani menerangkan kegiatan pendampingan teknis PPRG ini sebetulnya merupakan kegiatan rutin tahunan di semua OPD menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.
"Kegiatan ini sebagai pembinaan teknis bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di dalam menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender," jelasnya.

Ia melanjutkan di setiap kabupaten/kota telah ditunjuk SKPD terkait untuk melakukan pendampingan pembinaan yang terus menerus dan berkelanjutan. "Kalau kami hanya memberikan Bimtek ini saja dan selanjutnya pendampingan dilakukan oleh Bappeda sebagai drivernya lalu Biro/Badan Kepegawaian Daerah, Biro/Badan Keuangan, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," tandasnya.

Dikatakannya kue (anggaran,red) pembangunan itu tidak banyak tetapi dalam program kegiatan tidak boleh meninggalkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Misalnya kelompok miskin dan disabilitas.
"Untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini tepat sasaran, maka dilakukan Gender Analisis," jelasnya.
Ia mengemukakan PPRG tidak lagi hanya sebatas di tingkat kabupaten/kota tetapi juga sudah sampai di desa-desa dan kelurahan. Dengan kata lain Pemerintah Desa di dalam menyusun program kerja harus memperhatikan program perencanaan yang responsif gender.

Apalagi Kabupaten Dompu telah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya dari Pemerintah Pusat pada tahun 2018. "Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten yang mau merencanakan dan melaksanakan penganggaran yang responsif gender. Di NTB hanya Kabupaten Dompu dan Lombok Barat yang berhasil meraih APE kelas Madya ini. Dompu harus mempertahankan APE ini," harapnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Dompu, Hj. Daryati Kustilawati berharap setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari ini, para peserta dapat terampil di dalam menyusun program perencanaan penganggaran yang responsif gender," harapnya. Ia menyebutkan di setiap OPD telah terbentuk Focal Point yaitu tim internal OPD yang bertugas menganalisis apakah perencanaan program kerja telah mengarah pada penganggaran yang responsif gender atau belum.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian reward kepada 10 peserta terbaik yaitu Abdi Muslimin (Dinas Koperasi dan UKM), Rizqan (Dinas Kesehatan), Ramlah (Dinas Kelautan dan Perikanan), Syamsugar (Dinas PUPR), Abdul Kadir, SH (Kejari Dompu), Nurfitriani (Disbudpar), Siti Nuraini (Dinas PM-PTSD), Raodah (Dinas Dukcapil), Agus Sofian (Kelurahan Potu), dan Sahwan (Kelurahan Kandai Dua). (AMIN).
×
Berita Terbaru Update