Presiden RAN Ingin Wujudkan Dompu "JUARA"

Keinginan itu didorong oleh semangat untuk membangun Bumi Nggahi Rawi Pahu sebagai tanah kelahirannya ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi.

Politik gagasan, itulah yang akan dikedepankan oleh putra kelima mantan Bupati Dompu pada periode 1984-1989 H. Moh. Yackub MT dan Hj. Imo Nasirdin ini. Ia ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui gagasan-gagasan yang inovatif dan akseleratif untuk membangun daerah ini.

"Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang demokrasi yang sesungguhnya. Pendidikan politik kepada masyarakat harus lebih mengedepankan politik gagasan ketimbang politik uang," tandasnya.

Dikatakannya sebagai seorang calon Kepala Daerah yang berkeinginan untuk membangun daerah yang lebih baik lagi, ia menawarkan visi yang one step ahead (satu langkah ke depan) yang inovatif dan akseleratif. Konsep itu telah tertuang dalam jargon "Dompu JUARA" (Maju, Sejahtera, Religius, dan Adil). Konsep inilah yang selalu digaungkannya kepada masyarakat Dompu saat acara silaturrahim yang telah dijalaninya hampir 3 tahun ini sebagai bagian dari pendidikan politik gagasan kepada masyarakat.

Tokoh yang familiar disapa Dae Olan ini mengemukakan untuk mewujudkan Dompu yang "JUARA", maka program-program pembangunan ditekankan pada peningkatan ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan pembangunan yang bersifat non materi yaitu mental, karakter dan aspek spiritual. 

Salah satu gagasan yang ditawarkannya untuk pembangunan mental spiritual ini adalah Program "Dompu Mengaji" bahwa setiap desa dan kelurahan harus menghasilkan Hafiddz Qur'an. 

"Ini bukan sekonyong-konyong. Saya sudah berdialog dengan para hafidz Qur'an di Dompu dan diskusi berkali-kali. Saya menawarkan apakah ide ini realistis ? Jawabannya sangat realistis kita hanya butuh pemerintah hadir untuk persoalan ini. Tidak butuh anggaran yang besar," tuturnya.

Aspek keadilan juga harus menempati posisi yang penting. Bahwasanya seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menikmati pembangunan ini. Seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan publik dan mempunyai hak yang sama di mata hukum.

Dikatakannya bila dirinya mendapatkan amanah dari masyarakat untuk memimpin Bumi Nggahi Rawi Pahu ini, maka ia akan memprioritaskan pembangunan mulai dari desa.

"Mengapa desa ? Karena sebagian besar penduduk Dompu ada di desa, 72 desa dan 9 kelurahan," ujarnya.

Alasan lain juga karena sektor-sektor penyumbang pendapatan domestik bruto terbesar ada di pedesaan khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih mendominasi sekitar 56%. Sedangkan sektor jasa hanya sekitar 19%.

"Untuk itu desa harus benar-benar dipersiapkan dan didukung untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Dilanjutkan pria kelahiran Dompu, 4 Agustus 1967 ini untuk menampung masyarakat usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan yang layak, maka harus dibuka lapangan kerja baru di sektor industri.

"Kita hanya 7,11 % menyerap angkatan kerja, sangat minim. Padahal peluang kita untuk menghadirkan industri kecil sangat terbuka untuk mengolah potensi-potensi yang ada di sektor pertanian ini," tuturnya.

Disebutnya industri kecil untuk mengolah hasil pertanian harus dihadirkan sebagai  bagian dari inovasi untuk penyerapan tenaga kerja dan membuka ruang peningkatan ekonomi masyarakat di perdesaan.

Dilanjutnya program jagung ini sudah 10 tahun lebih sudah saatnya dihadirkan industri pengolahan. Sehingga tidak hanya memproduksi jagung dan dijual keluar tapi harus ada industri pengolahan agar jagung tidak diekspor berupa pipil saja tetapi diolah agar punya nilai. Dengan banyaknya produksi jagung ini setidak-tidaknya harga harus dipertahankan dengan pengolahan.

Berbicara tentang desa, selain perihal pembangunan dan penataan infrastruktur, juga harus menyentuh terhadap pemberdayaan petani dan nelayan serta peningkatan sumber daya aparatur desa.

"Apalagi ke depan pemerintahan Jokowi perhatiannya lebih banyak memberi ruang kepada pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan," paparnya.

Menurutnya dana desa harus menjadi stimulan kebangkitan ekonomi desa. Karena itu dibutuhkan keseriusan untuk menyiapkan kapasitas pemerintah desa.

"Desa harus benar-benar disiapkan dengan 4 pendekatan, yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana, dan penguatan kelembagaan," ucapnya.

Bagaimana jagung ? 

Menurutnya jagung tidak mungkin dihentikan. Tetapi ada hal-hal yang kurang tepat seiring dengan pengembangan jagung perlu dibenahi. Dicontohkan oleh sosok yang pernah menjadi karyawan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) Bandung dan pernah bekerja di Bank Dunia (World Bank) dan juga pernah menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini salah satu hal yang perlu dibenahi dalam program jagung adalah tentang tata niaga pupuk.

"Tata niaga pupuk harus dibenari dulu. Pemerintah harus hadir mengatasi persoalan ini. Fakta di lapangan yang menanam jagung ada yang merasa untung, ada yang mengatakan hanya kembali modal bahkan ada yang mengatakan rugi. Salah satu persoalan penting adalah masalah pupuk.

Karenanya tata niaga distribusi pupuk harus dibenahi," tuturnya.

Persoalan hutan juga tak luput dari perhatiannya. Program jagung tetap jalan, tetapi hutan juga harus tetap lestari. Karena hutan adalah penyedia dan penyimpan mata air. Hutan adalah sumber kehidupan. Karena itu, masyarakat harus diedukasi agar memiliki kesadaran memelihara hutan demi keberlangsungan kehidupan bagi anak cucu di masa mendatang.

"Masyarakat tetap bisa menanam jagung dan diberikan pemahaman untuk sambil menanam tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya dan memelihara tanaman itu sampai bisa dinikmati hasilnya," terangnya.