Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Bertempat di lokasi demplot Kelompok Tani Hutan (KTH) Oi Wuwu Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu NTB, Minggu berlangsung penandatanganan naskah kesepakatan antara Chief Executive Officer YRII, Nanang Subarja Dirja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sekaligus penanaman massal.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Membangun Ketahanan Masyarakat terhadap Perubahan Iklim (Building Community Resilience Against Climate Change / BUCRACCE) yang bertema "Selamatkan Doro Ra Wuba Demi Hutan Lestari Ekonomi Tumbuh Masyarakat Sejahtera Saat Ini dan Masa Depan".
Pada kesempatan tersebut, Direktur Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM), Rustam Hardiatman dengan panjang lebar memaparkan latar belakang pelaksanaan Program BUCRACCE di Kabupaten Dompu.
Dijelaskan Rustam, issue perubahan iklim menjadi issue dunia dan sampai saat ini menjadi perhatian bagi semua pihak, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang selalu intens merancang dan menyusun sebuah kebijakan lewat program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim.
Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, diharapkan ketahanan masyarakat akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, antara lain dengan cara menyiapkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat kemampuan ekonomi, kapasitas social, transfer knowledge serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal.
Selain melakukan upaya adaptasi, masyarakat perlu terus didorong untuk melakukan tindakan mitigasi yang akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon akibat efek dari gas rumah kaca.
Beberapa aktivitas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim yang ekstrim adalah kegiatan ilegal logging, perambahan hutan, perladangan liar untuk alih fungsi pemanfaatan hutan dengan tanaman semusim sistem monokultur.
"Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mencegah terjadinya aktivitas perusakan hutan, namun kegiatan tersebut tetap massif ditakukan," ujarnya.
Rustam menyebut dari tahun ke tahun hutan semakin berkurang. Sebagian besar kondisi hutan dan bukit serta lahan miring sudah gundul. Dengan kondisi hutan, perbukitan dan lahan miring yang gundul, daerah Dompu menjadi salah satu daerah yang rawan longsor dan banjir, akibat dari air hujan tidak lagi dapat diserap pepohonan sehingga langsung mengalir ke perkampungan warga, masuk ke dalam sungai dengan membawa sedimentasi sehingga menimbulkan masalah pendangkalan pada sungai, saluran drainase maupun pada bendungan.
Lebih lanjut Rustam mengemukakan bahwa penggundulan hutan di Kabupaten Dompu memunculkan berbagai persoalan serius.
Pertama, Berkurangnya sumber mata air dan debit air untuk sumber air bersih yang dibutuhkan oleh rumah tangga maupun untuk kebutuhan pertanian;
Kedua, Pengelolaan kawasan hutan dengan sistem monokultur, tidak menerapkan konsep agroforestry dan tidak didukung oleh ketersediaan kantolo/terasering mengakibatkan lapisan topsoil tanah sebagai humus semakin lama semakin tipis;
Ketiga, Keterbatasan modal usaha, membuat kelompok tani hutan memanfaatkan jasa rentenir dengan bunga yang sangat tinggi untuk menutupi biaya usaha;
Keempat, Meningkatnya kasus ketidakadilan gender. Beban kerja perempuan lebih banyak, terjadinya kekerasan fisik maupun psikis pada perempuan. Belum lagi akses dan control terhadap sumber daya lebih dominan laki-laki;
Kelima, Meningkatnya kasus penelantaran anak. Dimana anak usia sekolah pada jam sekolah bekerja untuk membantu keluarga akibatnya pendidikan anak terabaikan.
"Atau ketika para orang tua bekerja di lahan dan meninggalkan anak di rumah kadangkala terjadi pelecehan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat, terjadi kekerasan fisik, anak-anak dibiarkan dan dipaksa tumbuh sendiri dalam lingkungan yang kurang kondusif sehingga banyak muncul kasus perkelahian, narkoba dan beberapa tahun terakhir muncul kasus pemanahan," bebernya.
Selanjutnya dari beberapa potensi dan tantangan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM) atas dukungan dari Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII), Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, bersama sama dengan komunitas maupun stakeholder lain mengembangkan program “Membangun Ketahanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggar - Barat”.
"Periode Program Bucracce selama 2 Tahun mulai 1 Desember 2021 sampai 31 Juli 2023). Sedangkan Lembaga Donor adalah Islamic Relief -USA.
Total Anggaran : Rp 4.792.850.000.
Adapun Keuangan Mikro untuk SALT/Agroforestry : Rp 1.500.000.000 dan Keuangan Mikro untuk usaha pekarangan Perempuan : Rp 450.000.000," terangnya.
Dijelaskan Rustam tujuan dari Program Bucracce adalah :
Meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dengan melestarikan hutan dan lahan tandus, meningkatkan produsi pertanian, mengurangi peran masyarakat sebagai penggerak risiko iklim dan pencegahan kekerasan berbasis gender, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Dampak yang diharapkan dari program Bucracce :
1. Peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Dompu dalam mengelola hutan dan lahan gersang dan pekarangan tidak produktif melalui mekanisme agroforestry, tek pertanian lahan miring (SALTSloping Agricultural Land Technology), dan usaha pekar untuk penghidupan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam m perubahan iklim, mengurangi peran mereka sebagai pendorong utama risiko bencan mempromosikan kesetaraan gender.
2. Pada akhir program, komunitas sasaran di Kabupaten Dompu akan lebih siap bertahan, mengatasi, dan membangun kembali dengan lebih baik apabila ada gun yang disebabkan oleh keadaan darurat yang disebabkan oleh iklim.
Sedangkan strateginya adalah :
1. Laki-laki dan perempuan dilatih untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait gender, teknik SALT/agroforestri berkelanjutan untuk hutan tandus, lahan miring;
2. Pelatihan bagi perempuan tentang bisnis pekarangan bernilai ekonomi tinggi, desa iklim, dan gender;
3. Mendukung Kegiatan SALT berbasis gender, agroforestri berkelanjutan dan mode pekarangan;
4. Membentuk kelompok masyarakat laki-laki dan dilatih untuk mempromosikan kesetaraan gender;
5. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah untuk mendukung bisnis masyarakat;
6. Memberi ruang bagi keluarga untuk mengakses keuangan mikro dalam mengem: teknik SALT berbasis gender atau agroforestri berkelanjutan.
7. Perempuan mengakses keuangan mikro untuk mengembangkan usaha pekarangan yang menguntungkan dan ramah lingkungan;
8. Mendirikan dan memelihara pusat pembibitan untuk tanaman bernilai ekonomi tingi;
9. Pelatihan pengembangan produk, pemasaran dan pembukuan;
10. Penilaian kerentanan dan kapasitas secara partisipatif, memfasilitasi penyusunan aksi masyarakat;
11. Membentuk tim kesiapsiagaan dan respons desa dan dilatih tentang kesiapsiagaan mitigasi bencana terkait iklim-KMPB;
12. Menyusun peraturan desa tentang larangan terkait dengan aktivitas perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat;
13. Tim Pengamanan Hutan Berbasis masyarakat dibentuk, dilatih dan didukung.
Dikatakannya Program Bucracce berada di Wilayah BKPH Topaso (Toffo Pajo Soromandi) dan BKPH Ampang Riwo, tepatnya di 3 resort yaitu di Desa Rababaka dengan KTH Pendampingan Mada Ncimbu, Saneo (Inti Rakyat), Karamabura (Mada Salaja), Mangge Na'e (Payung Hijau), Mangge Asi (Ati Lembo), Woko (Mada Kolo), Adu (Mada Oi Wuwu), Cempi Jaya (Tera Mbo'o), Sawe (Risu Maju), dan Daha (Dore Laju). (emo).