Aksi Unras HMI di DPRD Dompu Diwarnai Ketegangan, Kapolres Sebut Ada Orang Luar Lakukan Provokasi

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

Aksi Unras HMI di DPRD Dompu Diwarnai Ketegangan, Kapolres Sebut Ada Orang Luar Lakukan Provokasi

Koran lensa pos
Kamis, 01 September 2022

 

Aksi demo HMI di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (1/9/2022)


Dompu, koranlensapos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islan (HMI) Cabang Dompu kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (1/9/2022) pukul 10.30 Wita.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah terhitung hari ini, Kamis, 1 September 2022.

Aksi massa HMI itu sempat diwarnai ketegangan dan bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Ketegangan terjadi karena adanya pelemparan terhadap gedung parlemen dari arah massa aksi. Pada saat bersamaan, para mahasiswa merangsek berusaha hendak memasuki gedung dewan itu. 

Saat ketegangan berlangsung, terlihat anggota DPRD Muhammad Ikhsan, S. Sos, Jauhar Arifin, S. Sos, Ade Pribadi, SH, Lambi Mapasese Debakti, SH, dan Muhammad Rasyid Ridha, SE sedang berjalan menuju mahasiswa yang melakukan orasi.

Aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops AKP Syamsu Rizal itu kemudian menghalau massa aksi agar keluar dari pintu gerbang DPRD Dompu. Hal itu dimaksudkan agar tidak lagi terjadi pelemparan terhadap Gedung DPRD itu. Namun di luar pintu gerbang, bentrokan kembali terjadi. 
Akhirnya aparat kepolisian melepaskan tembakan berkali-kali ke udara untuk meredam suasana dan melakukan penembakan gas air mata.


Akibat ketegangan itu, salah satu mahasiswi anggota KOHATI terluka di kening sebelah kiri.

Salah satu mahasiswa yang disinyalir melakukan tindakan anarkhis juga sempat diciduk oleh aparat kepolisian dan digelandang ke Mapolres Dompu.

Massa HMI tidak terima sikap aparat kepolisian yang dinilai repressif. Karena itu massa HMI kemudian berarak menuju Mapolres Dompu untuk bertemu dengan Kapolres AKBP Iwan Hidayat, S. IK.
Pertemuan massa aksi dengan Kapolres Dompu, AKBP Iwan Hidayat

Di akhir pertemuan itu, Kapolres dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa ketegangan yang terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dipicu oleh adanya pihak di luar massa HMI yang menunggangi aksi itu.

"Ketegangan ini karena adanya massa luar dari massa aksi yang memprovokasi dan melakukan pelemparan sehingga situasi sedikit chaos dan ada satu dua anggota kita yang melakukan tindakan repressif terhadap adik-adik mahasiswa yang melakukan unjuk rasa," ungkap Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menegaskan akan tetap berkomitmen mengikuti instruksi dari pimpinan untuk melindungi perjuangan mahasiswa yang melakukan aksi memperjuangkan dan membela nasib rakyat. 

"Bagi anggota yang terbukti melakukan tindakan repressif akan kita proses," tegasnya seraya menyampaikan permintaan maaf atas ketegangan yang terjadi.

Kapolres menyampaikan salah satu mahasiswa yang sempat diamankan saat ketegangan terjadi itu telah diperbolehkan pulang.

Usai pertemuan itu Kapolres Iwan Hidayat menemui massa aksi dari HMI dan KOHATI yang menunggu di luar pintu gerbang Polres Dompu. Terlihat perbincangan penuh keakraban antara Kapolres yang didampingi Wakapolres Kompol Abdi Mauluddin dan Kabag Ops AKP Syamsu Rizal bersama para mahasiswa itu. 

Setelah bersalaman, para mahasiswa pamit undur diri. Bahkan Kapolres menyiapkan kendaraan truk Dalmas untuk kepulangan sebagian mahasiswa itu.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Dompu, Arif Wahyudi menyebut aksi berturut-turut hingga tiga kali dilakukan mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM, penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan dugaan adanya mafia tambang di PT. Sumbawa Timur Mining (STM).

Di samping itu, mahasiswa juga mensinyalir bahwa ada oknum staf DPRD Kabupaten Dompu yang membuang bendera 3 (tiga) Organisasi Kepemudaan (OKP) 
yaitu bendera HMI, GMNI dan IMM usai penyegelan yang terjadi pada hari Senin (29/8/2022). Mereka menuntut kepada oknum pelaku untuk menyampaikan permintaan maaf sscara terbuka dan secara tertulis.

"Bendera itu adalah simbol dan lambang organisasi. Kami tidak rela kalau bendera kami dibuang begitu," kata Arif Wahyudi.

Ia juga menilai anggota DPRD Kabupaten Dompu tidak peka menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat kecil sebagaimana yang menjadi tuntutan massa aksi.

"Kami sangat kecewa, percuma anggaran negara digelontorkan untuk DPRD Kabupaten Dompu tetapi menemui massa aksi. Harapan besar kami kepada DPRD Kabupaten Dompu untuk lebih progresif ketika massa aksi datang menemuinya. 

Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Jauhar Arifin menyayangkan aksi anarkhis yang dilakukan oleh mahasiswa HMI dengan melakukan pengrusakan fasilitas negara di Kantor DPRD Kabupaten Dompu.

"Kami akan melaporkan terjadinya aksi pengrusakan ini," kata Politisi Partai NasDem utusan Dapil I Dompu itu. (emo).