Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Dompu tahun 2023 mendatang difokuskan pada 7 (tujuh) sektor dengan 13 (tiga belas) sasaran daerah dan 33 (tiga puluh tiga) indikator sasaran dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demikian paparan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT saat membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Kamis (3/2/2022).
Adapun 7 prioritas dimaksud adalah
Pertama, peningkatan akuntabilitas, profesionalitas dan
pelayanan publik daerah;
Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
daerah;
Ketiga, peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat;
Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Kelima, peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar
daerah;
Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
Ketujuh, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
"Penetapan 7 prioritas tersebut merupakan bagian strategi
Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjawab isu-isu
strategis tahun 2023," jelasnya.
Wabup kemudian menyebutkan ada 6 (enam) isu-isu strategis tahun 2023, yaitu
pertama, tata kelola pemerintahan belum berjalan optimal;
kedua, rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
dan peningkatan kesempatan
berusaha;
ketiga, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia masih
di bawah rata-rata provinsi dan nasional;
keempat, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
kelima, nilai kehidupan masyarakat yang religius serta pelestarian dan pengembangan budaya lokal perlu
mendapatkan perhatian yang serius dengan maraknya kenakalan remaja
yang meningkat beberapa waktu
terakhir; dan
keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi
bencana alam dan perubahan iklim perlu ditingkatkan.
Dilanjutkan Wabup, dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 ini, diharapkan semua pimpinan dan aparatur di SKPD serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif. RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan
pada tahun 2023 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta menjawab isu-isu yang strategis yang ada.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu melalui Kabid Fisik dan Prasarana, Miftahul Suadah, ST mengemukakan bahwa RANWAL RKPD bertujuan untuk menjaring aspirasi dari perangkat daerah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2023.
"OPD diharapkan agar berperan aktif dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam aplikasi SIPD dengan menyiapkan long list kegiatan lengkap dengan lokus per desa-nya sehingga usulan Musrenbang dapat dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan prioritas OPD," pinta Suad.
Lebih lanjut dikatakannya hasil forum konsultasi publik ini berupa berita acara yang memuat isu strategis yang harus diselesaikan dalam RKPD tahun 2023 yang disertai dengan prioritas pembangunan daerah 2023.
"Selesai forum Konsultasi publik RKPD ini, perangkat daerah segera menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) yang memuat strategi untuk mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah," paparnya.
Selanjutnya Suad menginformasikan bahwa Musrenbang Tingkat Kecamatan akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Februari 2022.
"OPD wajib mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan di seluruh kecamatan dan diharapkan dapat mengakomodir usulan Musrenbang berdasarkan pertimbangan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing," pintanya. (emo/adv).