KomentarOleh : Peltu Syamsul Kamar*
Provinsi Papua merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang mengelola anggaran terbesar, sekitar Rp 30 triliun - Rp 40 triliun.
Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, sekitar 2,5 juta jiwa, maka seharusnya anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Yang terjadi di Papua adalah para pejabat kaya raya, sedangkan masyarakatnya miskin. Bahkan Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Sekitar 38% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan.
Praktik korupsi dan kolusi begitu menggurita.
Para pejabat Papua menguasai harta rakyat yang disebut dana otsus, APBD, tanah dan kekayaan alam.
Program pemberantasan korupsi hanya berjalan di tempat, dan cenderung ada pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Beranikah pemerintahan Jokowi menangkap koruptor yang telah merugikan masyarakat?
Jika pemberantasan korupsi hanya sebuah janji tanpa pernah diimplementasikan secara nyata, sampai kapan pun korupsi tidak akan mampu dihilangkan.
Perselingkuhan “najis” antara penguasa dan penegak hukum memperparah gagalnya pemberantasan korupsi.
Jika Pemerintah Pusat serius membangun Papua, maka penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Papua harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Jangan ada kesan Jakarta menyuap Papua dengan bikin kaya dan bikin mabok elit Papua, dan membiarkan korupsi gila-gilaan oleh pejabat-pejabat Papua, dan membiarkan rakyatnya menderita.
Gambar di atas adalah jalan raya antar kecamatan di pegunungan tengah Papua dan gambar kondisi kemiskinan masyarakat pegunungan Tengah. Gambar ini tidak seberapa dari visual yang sesungguhnya. Keadaan infrastruktur dan rakyat miskin d Papua ada yang lebih miris dari gambar ini.
(*Penulis adalah Bahub Satgaster Kodam IX/Udayana juga sebagai
Kapoktuud Kanminvetcad IX/13 Mataram Babinminvetcaddam IX/Udayana).