Menteri Pertanian Paparkan Insentif Bagi Petani dan Nelayan

Kategori Berita

.

Menteri Pertanian Paparkan Insentif Bagi Petani dan Nelayan

Koran lensa pos
Jumat, 29 Mei 2020
Menteri Pertanian RI
Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH,M.Si, MH
Bima, Lensa Post NTB - Pada rangkaian Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. Si., MH untuk melakukan Panen Raya Bawang Merah di Desa Risa Kecamatan Woha Kamis (28/5), juga melakukan Rapat Terbatas (Ratas) Virtual dengan Presiden Joko Widodo dan Para Menteri Kabinet Indonesia Kerja.
Mentan Syahrul yang mengikuti Ratas dari Ruang Kerja Bupati Bima sebelum melakukan kunjungan ke lokasi panen bawang merah memaparkan sejumlah insentif bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok.
                
"Kementerian Pertanian menggalakkan Gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar kawasan pada 33 provinsi dalam rentang waktu bulan Juli hingga Desember 2020 yang diharapkan mampu menghasilkan 12,5-15 juta ton beras". Jelas Mentan kepada Presiden.
               
Disamping itu jelas Syahrul dalam upaya menjamin ketersediaan pangan, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan rawa seluas 400.019 ha di Kalimantan dan Sumatera.
           
Sementara itu, juga dilakukan diversifikasi pangan lokal. "Diversifikasi pangan agar  masyarakat  mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok, pemanfaatan pangan lokal secara masif serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga'.
           
Kementerian Pertanian menggenjot cadangan beras pemerintah dan lumbung pangan masyarakat (LPM). "Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) berada di 29 provinsi  dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) berada di 239 Kabupaten/Kota, sertaTerdapat 300 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang tersebar di 28 provinsi -120 Kab/Kota.
               
"Kementerian Pertanian juga memberikan stimulus kepada petani miskin agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat, menjaga ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlanjutan pertanian". Terang mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini. (LP.NTB/ Tim Diskominfostik).