Komentar |
| Kajari Dompu, Edhi Nursapto, SH didampingi Kasubag dan para Kasi dalam acara Konferensi Pers yang digelar di aula Kejari Dompu, Senin (22/7) |
Dompu, Lensa Pos NTB - Kejaksaan Negeri Dompu NTB, dalam penanganan kasus Kepala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Usman A. Hamid atas pembelian tanah yang diduga merupakan tanah milik Pemerintah Desa Jala sendiri, yang pernah dilaporkan oleh saudara Sahbudin beberapa waktu lalu kini masih dalam tahapan penyelidikan Kejari Dompu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Muhammad Isa Ansyori SH pada acara Jumpa Pers yang dihelat dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa (HBA) yang ke 59 tahun 2019 pada senin (22/7) di aula Kejaksaan Negeri Dompu.
"Terkait Kasus Desa Jala, kami sudah lakukan Puldata (pengumpulan data) dan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),' ungkap Ansory.
Kasi Pidsus mengaku juga telah melakukan pemanggilan terhadap beherapa pihak yang dianggap ada keterkaitan dengan kasus ini.
"Intinya perkara ini kami masih melakukan penyelidikan," tandasnya.
Guna memastikan status tanah yang dibeli oleh Pemerintah Desa setempat menggunakan Dana Desa itu, pihak Kejari Dompu juga telah meminta bantuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dompu.
"Dan ini harus diclearkan dulu, status tanah ini seperti apa, jangan sampai kita salah mengambil langkah, makanya kita kemarin minta bantuan Kepada BPN untuk memastikan dulu status tanah ini seperti apa, apakah tanah ini milik seseorang yang memang dibeli oleh Kepala Desa, atau memang ini tanah milik Pemerintah Desa sendiri, sampai sekarang kita dalam tahap pengecekkan lapangan, dan kita masih menunggu hasil dari BPN," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Kasi Intel Kejari Dompu, A. Sulhan, SH menyebutkan ada beberapa desa pula yang diterima laporannya oleh Kejari Dompu karena diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa. (DIN)